Rizal Ramli Yakin Boediono Tidak Terima Duit Korupsi Century, Tapi Percaya Terima Gratifikasi Lain, Yaitu Jabatan Wapres
Penulis :
1312    0

JAKARTA - Teknokrat senior Dr Rizal Ramli menilai jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang diterima oleh Boediono sekarang ini adalah merupakan gratifikasi atas jasanya saat menjadi Gubernru Bank Indonesia (BI) dulu berhasil melancarkan pengucuran dana talangan (bailout) Bank 'abal-abal' Century.

“Sebetulnya dia (Boediono- red) tidak masuk 9 calon wakil presiden yang diumumkan presiden SBY. Begitu CAR bank Indonesia diturunkan supaya bisa bailout, Boediono langsung muncul sebagai calon wakil presiden,” tandas Rizal Ramli ketika menjawab pertanyaan dalam wawancara di sebuah stasiun TV swasta, minggu lalu.

“Dulu kasus Bank Bali pak Sjahril Sabirin juga tidak menerima uang satu rupiah pun. Tapi dia dijanjikan jika gol pengeluaran uang Bank Bali, dia akan ditunjuk jadi Gubernur BI untuk 5 tahun lagi. Jadi didalam kasus-kasus kerah putih, gratifikasinya sering bukan uang tapi jabatan. Dan pelakunya diminta untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya sangat merugikan Negara,” ungkapnya pula.

Rizal Ramli menilai, pengakuan Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK soal kasus Century bakal memberi satu alur yang terang benderang tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam skandal bailout Bank Century yang “merampok” uang rakyat Rp6,7 triliun tersebut. “Sebetulnya ini sudah terang benderang bahwa siapa yang menyuruh ini. CAR yang tadinya nggak boleh diubah, sengaja dibuat aturannya di bank Indonesia supaya diturunkan, supaya bailout diijinkan,” jelas Rizal.

“Dari keterangan pak JK semakin menjelaskan bahwa pak Boediono harus bertanggung jawab. Kasihanlah anak buahnya pak Budiono yang nggak mengerti apa-apa sudah pada masuk penjara, mau jadi tersangka, masa tidak ada rasa prihatin dan kesatria dari Pak Budiono,” tandas Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.

Ia menegaskan, Boediono harus tetap bertanggung-jawab bilamana kasus Bank Century ini dikategorikan korupsi, sekalipun Boediono mengaku tidak menerima uangnya. “Memang soal terima atau tidak uangnya, saya percaya pak Boediono tidak terima uangnya. Tetapi mereka dianggap menerima gratifikasi lain. Selama ini gratifikasi dianggap kalau pejabat menerima uang. Bahkan KPK juga bilang kalau menerima wanita. Tapi juga ada gratifikasi ketiga yaitu jabatan. Pejabat tidak menerima apa-apa tapi dia dijanjikan jabatan yang lebih tinggi (Wapres- red),” paparnya.

JK mengatakan kasus Century ini gampang, tinggal menelusuri atau follow the money. Namun angka 6,7 trilyun yang masuk ke Century, sampai sekarang tidak jelas? “Memang betul waktu kasus Bank Bali, BPK mengaudit dana sampai lima lapis jadi ketahuan semua. Dalam kasus Bank Century, BPK dengan sengaja melakukan audit kebijakan tapi tidak melakukan audit aliran uang. Bisa ditanyakan kepada ketua BPK kenapa? Sehingga sampai sekarang masih gelap uangnya kemana saja,” jawab Rizal.

“Karena ternyata yang dibutuhkan untuk penyelamatan Bank Century jauh lebih kecil. BPK seharusnya meminta BI untuk melakukan audit aliran dana. Dan teman-teman di BI bilang bahwa dalam waktu kurang dari satu bulan kita bisa tahu aliran uang itu kemana saja. Seperti pada kasus Bank Bali. Tapi sengaja tidak dilakukan untuk melindungi seseoranglah. Minta saja audit, walaupun bisa jadi karena sudah terlalu lama, mungkin beberapa account sudah ditutup, tapi bisa diaudit investigasi,” tambahnya.
 
Rizal menambahkan, ada cara lain untuk mengetahui kemana uang Rp6,7 triliun itu mengalir. “Bisa juga cara lain karena sebagian uang bailout itu tunai. Setiap pengeluaran uang di BI harus masuk buku besar. Siapa yang terima, pecahannya berapa dan mana. KPK tinggal sita buku besar itu untuk menyelidiki uang itu kemana,” tutur pakar ekonomi kerakyatan ini.

BPK Ikut Tutupi Kasus Century
Rizal Ramli juga heran dengan pengusutan kasus Century yang masih saja berkutat pada FPJP-nya, namun  terkait dana Rp6,7 triliun masih belum diapa-apakan oleh KPK. “Ini ada upaya untuk intervensi dan ada upaya untuk menyembunyikan ini terutama  oleh BPK sehingga tidak dilakukan audit aliran uang sejak awal. Harusnya ketika kasus ini mulai naik ke permukaan, BPK segera audit aliran uang. Itu tidak dilakukan, mesti ditanyakan ada apa? Kenapa tidak menyelidiki aliran uang seperti pada kasus bank Bali,” tegasnya.

Apakah ada yang lebih tinggi dari BPK, yang memerintahkan BPK untuk tidak melakukan hal itu? “Ada sesuatu yang aneh. Sederhana, namanya lembaga audit tugasnya cari aliran uang kemana, kenapa pada kasus bank Century tidak dilakukan,” jawab Rizal Ramli.[ian/psn]