Polisi Tipu Calon Bintara Rp 48 Juta di Pandeglang
Penulis :
Penyunting :
868    0

Dokumentasi Rima

RIMANEWS - Aiptu Asep Mulyana (47), anggota Polres Pandeglang menjanjikan Suandi, calon bintara Polri diterima jadi anggota polisi Polda Banten tahun 2007. Asep memastikan Suandi bergabung dalam Korps Bhayangkara asal menyetor uang sebesar 48 juta.

Ternyata saat pengumuman, Suandi dinyatakan tidak lolos. Sarmin, ayah Suandi pun menanyakan pada Asep. Ternyata, Asep meyakinkan Sarmin bahwa pada penerimaan calon bintara selanjutnya, Suandi akan 100 persen diterima dengan rumah miliknya sebagai jaminan.

"Sampai akhir tahun 2008 ternyata saksi (Suandi) tidak pernah dinyatakan lulus seleksi penerimaan bintara Polri. Pada 2010 Sarmin melaporkan ke Polda Banten," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU), di Pengadilan Negeri Serang, Senin (25/11).

Terdakwa menerima uang dari Sarmin Rp 48 juta yang dibayar bertahap selama 7 kali. Oleh terdakwa sebagian besar dana itu digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. "Terdakwa hanya membayar sebesar Rp 500 ribu untuk biaya cek up kesehatan saksi Suandi," kata JPU.

Kasus ini bermula ketika Tawi, kerabat korban mengantarkan Suandi mendaftar ke Polres Pandeglang untuk mengikuti seleksi penerimaan calon bintara Polri. Saat itu Tawi bertemu dengan Asep yang mengaku dapat membantu meloloskan Suandi sebagai bintara Polri.

"Saya bantu ponakan sampean untuk masuk polisi tapi harus ada dukungan dananya," ujar JPU menirukan ucapan terdakwa.

Karena tidak mengambil keputusan, akhirnya terdakwa memberikan nomor ponselnya kepada Tawi. "Nanti kalau ada minat hubungi saya aja," kata terdakwa ditirukan JPU.[AR].

Selanjutnya, terdakwa mendatangi kediaman Sarmin di Kampung Rancailat, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang. "Saya siap bantu anak bapak. Saya berjanji memperjuangkan Suandi menjadi anggota Polri asalkan bapak menyiapkan uang Rp 30 juta. Cukuplah tiga puluh juta," kata JPU.

Terdakwa dikenakan primer Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsider Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang yang sama jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, lebih subsider Pasal Pasal 11 Undang-Undang yang sama jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.[AR]

Jokowi Belum Presiden Terpilih -dibaca 3281 kali