Wiranto Tegaskan Sesuai UUD45, Blok Mahakam Milik Kita
Penulis :
Penyunting :
812    0

RIMANEWS-Tahun 2017 mendatang, kontrak Total E&P untuk pengelolaan Blok Mahakam berakhir. Banyak yang beranggapan kelanjutan pengelolaan blok tersebut harus dikelola oleh anak bangsa sendiri yaitu Pertamina. Tidak terkecuali Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto.

Mantan Panglima TNI itu menyatakan jika kawasan kaya minyak dan gas di Blok Mahakam harus dikelola oleh Pertamina. “Blok Mahakam merupakan milik Indonesia. Sudah jelas Undang-undang Dasar pasal 33, sebesar-besarnya harus untuk kemakmuran rakyat Indonesia sendiri. Terlepas dari Total, harus kembali ke negara pemilik agar rakyat juga menikmati hasilnya,” kata Wiranto dalam kunjungannya ke Samarinda, Selasa (29/10/2013).

Tidak hanya itu, calon presiden Hanuran ini pun menangkis terkait maraknya ungkapan ketidaksanggupan perusahaan milik negara mengelola blok Mahakam. Dia malah balik menantang untuk adu argumen soal kesanggupan anak bangsa mengelola Blok Mahakam.

“Siapa bilang perusahaan negara tidak bisa mengelola? Yang bilang siapa dulu? Nanti saya ajak berdebat,” tantangnya.

Pada kesempatan itu, Wiranto juga mengatakan, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah belum berkeadilan, sehingga menimbulkam anggapan-anggapan miring. “Rakyat Indonesia perlu mendapat pemerataan kemakmuran. Adil juga makmur. Bukan makmur tapi tidak adil, sehingga kalau kita makmur semuanya makmur,” tegasnya.

Blok Mahakam saat ini masih dikelola oleh perusahaan asal Perancis,  PT Total E&P.  Jelang berakhirnya kontrak, pemerintah belum menentukan soal kelanjutan pengelolaan blok tersebut. Ada dua kemungkinan, memperpanjang kontrak Total E&P atau mengganti dengan perusahaan yang lain. Namun seiring kontrak berakhir, banyak elemen masyarakat yang mengharapkan Blok Mahakam dikelola Pertamina saja.

Perusahaan asal Jepang Inpex Corporation mengajukan perpanjangan kontrak eksplorasi Blok Mahakam yang akan habis di 2017 kepada pemerintah Indonesia. Hal itu dibicarakan oleh CEO Inpex Toshiaki Kitamura dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Beliau (Kitamura) sedang ajukan ke pemerintah usulan bagaimana sesudah 2017 . Tentu kami sedang evaluasi sebaik-baiknya untuk kepentingan negara kita," kata Menteri ESDM Jero Wacik di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu ( 18/9/2013 ).

Kitamura datang bersama beberapa anggota timnya. Selain Jero, Presiden didamping Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Jero mengatakan, kepada Inpex, Presiden meminta agar semua proyek yang dikerjakan di Indonesia harus memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Indonesia ketimbang perusahaan. Kitamura menyatakan bahwa proyek LNG akan memberi kemakmuran jangka panjang bagi Indonesia.

Selain itu, tambah Jero, Presiden juga mendorong peningkatan produksi gas untuk mendukung industri di dalam negeri. Peningkatan suplai gas diperlukan di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam pertemuan sekitar satu jam, Kitamura menyampaikan proyek apa saja yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan di Indonesia selama lebih dari 47 tahun. Ada 41 proyek minyak dan gas bumi yang telah dijalankan di Indonesia dengan total investasi sebesar 21 miliar dollar AS.

Dua proyek diantaranya tergolong besar, yakni Blok Mahakam bersama Total E P dan proyek Abadi Masela bersama Shell di Maluku. Proyek Abadi menargetkan produksi awal LNG sebanyak 2,5 juta ton per tahun.Fase pertam, jangka waktu proyek selama 30 tahun dan akan berakhir pada 2028 .

(KCM)