BLSM versi SBY Tidak Mendidik Masyarakat Miskin
Penulis :
1007    0

RIMANEWS - Politisi senior PDI Perjuangan, AP Batubara tidak setuju atas adanya dana kompenasi yang dibagikan secara tunai melalui bantuan langsung sementara bagi masyarakat miskin (BLSM). Pasalnya, hal tersebut tidak mendidik kepada masyarakat miskin.

"Seharusnya, penduduk miskin diberikan modal usaha dan pembangungan infrastruktur pedesaan, pertanian dan nelayan," kata AP Batubara yang merupakan Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI Perjuangan.

Senada dengan AP Batubara, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon, mempertanyakan dasar pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan alasan pemerintah mengedepankan BLSM.

"Apakah benar itu hanya sebagai dampak proteksi inflasi dari kenaikan BBM? Terus, kenapa BBM dinaikkan?" ujar Effendi lagi.

Menurut Effendi, alasan kenaikan harga BBM tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan BBM bersubsidi. Karena, BBM bersubsidi seharusnya dikelola dengan baik.

"Pengelolaannya kan harus menghemat, baik kiloliternya, demikian juga rupiahnya. Konversi ke bahan bakar non-minyak, yang jelas harganya lebih murah. Kemudian, tidak ada sarana transportasi alternatif bagi masyarakat. Tidak terlihat pembangunan yang mengarah ke pengelolaan menghemat BBM bersubsidi," katanya.

Effendi menilai, enam bulan setelah keputusan diambil, maka problem yang sama akan muncul, yaitu kuota BBM subsidi akan membengkak, dan harganya juga akan membenani APBN

Semua partai politik yang ada dalam gerbong koalisi akan "kecipratan" keuntungan dari program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program ini merupakan salah satu dari kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan diputuskan pemerintah dalam waktu dekat.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Sudjito berpendapat, tak mungkin DPR menyetujui anggaran untuk BLSM bila tak memiliki keuntungan di belakangnya. Apalagi, memasuki tahun politik, semua partai mencoba menarik simpati publik dengan berbagai cara.

"Itu biasa dalam politik. Partai akan memanfaatkan ini (BLSM), parlemen juga ikut memainkan, tidak mungkin kalau tidak kecipratan, pasti ada," kata Arie, kepada Kompas.com, Kamis (6/6/2013).

Ia mengimbau agar masyarakat lebih cerdas dalam menentukan pilihannya pada pemilihan umum 2014 nanti. Pasalnya, pemerintah dan partai koalisi mengklaim pemberian kompensasi itu merupakan upaya membantu meringankan beban masyarakat.

"Pengalaman sejauh ini, dana BLSM itu akan dianggap sebagai 'balsem', sebagai pengobat dari masalah BBM ini. Dilematis dan rentan dipolitisir," ujarnya.

Dana BLSM Rp 12 triliun

Seperti diberitakan, Komisi VIII DPR telah menyetujui rancangan anggaran dana BLSM senilai Rp 12 triliun yang diajukan Kementerian Sosial. Persetujuan itu dilakukan setelah Komisi VIII melakukan rapat dengar pendapat pada Rabu (5/6/2013).

Berikut hasil rapat Komisi VIII yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria:

I. Komisi VIII dapat memahami dan menyetujui penjelasan Sekjen dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial atas usulan APBN-P pada program BLSM selama lima bulan sebesar Rp 12.009.172.750.000 (dua belas triliun sembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan rincian:
a)  Bantuan tunai Rp 150.000 x 15.530.897 orang x 5 bulan = Rp 11.648.172.750.000
b)  Safeguarding sebesar Rp 361.000.000.000 untuk kebutuhan:
     1) Imbal jasa PT Pos 2 tahap x Rp 9.000 =  Rp 279.556.146.000
     2) Percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos = Rp 70.463.679.689
     3) Operasional koordinasi = Rp 10.980.174.31
Komisi VIII memberikan catatan kepada Kementerian Sosial untuk memastikan akurasi data penerima BLSM, meningkatkan sosialisasi program dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dalam teknis pelaksanaan BLSM.

II. Komisi VIII meminta kepada Sekretaris Jenderal dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos agar pelaksanaan BLSM tahun 2013 memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa pandangan dan pendapat anggota, antara lain:
a) memperketat pengawasan dan pengendalian penyaluran BLSM agar tepat sasaran dan mencegah terjadi
penyimpangan.
b) menyusun langkah-langkah dan pemetaan antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi dapat menghambat pelaksanaan BLSM.
c) memastikan bahwa penerima manfaat BLSM adalah masyarakat yang terkena dampak langsung kenaikan BBM.
d) melibatkan berbagai pihak untuk mempermudah penyaluran dan pelayanan bagi penerima manfaat pelaksanaan program BLSM.

III. Komisi VIII meminta kepada Kemensos untuk melengkapi data penerima BLSM selambat-lambatnya pada akhir juni 2013.

.[akt/ian]