Sukarwo Coba Suap Parpol Non-Parlemen untuk Jegal Pencalonan Khofifah
Penulis :
773    0

RIMANEWS-Incumbent Soekarwo rupanya cukup kalang kabut dengan kembalinya Khofifah Indar Parawangsa maju dalam Pilgub Jatim. Ia diduga melakukan berbagai cara agar dapat menjegal pencalonan Khofifah. Setelah berhasil menyuap parpol besar sebagai partai  pendukung di antaranya PKS, Partai Hanura dan beberapa partai lainnya minus PKB dan PDIP. Incumbent Soekarwo juga menghambat laju Khofifah melalui Parpol Non Parlemen.

Melalui Ketua Aliansi Parpol Non Parlemen, Jaelani, Soekarwo mulai bergerilya ke parpol-parpol non parlemen ditingkat DPP parpol tersebut agar memberikan dukungan penuh ke KarSa.

"Untuk di tingkat DPW, Soekarwo gelontor dana 300 juta rupiah. Namun oleh Jaelani dana itu dikorupsi hingga akhirnya kami memisahkan diri dan membentuk Aliansi Partai Politik Non Parlemen (AP2NP) Jatim,"ujar humas AP2NP Jatim, Setiawan, saat dihubungi ponselnya, Senin (13/5/2013).

Setiawan mengatakan bahwa ironisnya lagi, AP2NP Jatim yang akan memberikan dukungan ke Khofifah terancam tidak bisa memberikan dukungan karena Ketua DPP parpol yang tergabung dalam AP2NP Jatim sudah dikondisikan oleh Jaelani dan dipertemukan dengan Soekarwo.

"Tadi malam, (Minggu,12/5/2013), para ketua partai ditingkat DPP dikumpulkan dirumah dinas Gubernur di Jl. Imam Bonjol untuk pengkondisiannya. Mereka diinapkan di hotel Singgasana,"terangnya.

Setiawan mengatakan bahwa saat ini di tingkat DPP parpol non parlemen yang bermain adalah wakil ketua maupun wakil sekretaris."Ketua Umum maupun sekjennya sudah gabung dengan parpol besar peserta pemilu,"lanjutnya.

Ironisnya lagi, kata Setiawan, para pengurus DPP parpol tersebut akan mencabut dan membekukan pengurus ditingkat DPW yang memberikan dukungan kepada Khofifah.

"Rabu mereka datang ke KPU dan membekukan kepengurusan para anggota AP2NP Jatim. Lalu mereka membentuk pengurus di tingkat DPW yang memberikan dukungan ke KarSa,"sambungnya.

Ditambahkan oleh Setiawan, AP2NP Jatim akan melaporkan rencana tersebut ke Panwaslu dan menganggapnya sebagai pelanggaran pilkada.

"Kami kasihan KarSa akan mendapat dukungan aspal (Asli tapi palsu) karena kami secara de fakto adalah pengurus DPW peserta pemilu lalu yang masih sah memiliki pengurus ditingkat DPC hingga ranting. Sedangkan yang baru dibentuk oleh Soekarwo adalah DPW baru yang belum punya anak ranting maupun cabang. Ini harus dicermati oleh Panwaslu,"tandasnya.[ach/seruu]