Anggaran Ujian Nasional Rp 100 miliar, hasil penggelembungan tak dicairkan? UN Terburuk era SBY !
Penulis :
1170    0

JAKARTA-Kementerian Keuangan hanya mencairkan anggaran untuk Ujian Nasional (UN) 2013 sebesar Rp 543,46 miliar. Pencairannya telah dilakukan pada 13 maret 2013.

Dana yang dicairkan hanya yang sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 37 tahun 2012 pada pagu anggaran. Bukan dana hasil penggelembungan yang disetujui antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi X DPR RI sebesar Rp 644,27 miliar.

"Penyelenggaraan dan pengawasan system pembayaran untuk uang persediaan, tambahan uang persediaan KPPN Jakarta III dari satuan kerja balitbang kemendikbud ditransfer sebesar Rp 401,89 miliar untuk biaya penyelenggaraan," ujar Direktorat Jendral Perbendaharaan Agus Supriyanto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/4).

Agus menegaskan, sisanya akan dibayarkan ke pencetakan dan distribusi berdasarkan kontrak kemendikbud dengan percetakan. Pembayaran untuk kontrak kepada percetakan dibayarkan secara langsung.

Wakil Menteri Keuangan Anny Rahmawati menambahkan, untuk percetakan dan distribusi sebesar Rp 125,371 miliar, diambil dari dana yang dicairkan sebesar Rp 543,46 miliar.

Sebelumnya, Kemenkeu memblokir anggaran Kemendikbud sebesar Rp 62,082 triliun lantaran terjadi perubahan anggaran yang tidak sesuai dengan pagu yang sudah tertera dalam UU APBN dan Keppres nomor 37 tahun 2012.

Dalam pagu anggaran Kemendikbud tahun 2012 dan sesuai Keppres nomor 37 tahun 2012, alokasi anggaran untuk UN sebesar Rp 543,44 miliar. Namun, dalam pembahasan revisi anggaran antara Kemendikbud dengan DPR, anggaran yang disahkan menjadi Rp 644 miliar.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengatakan, pihaknya menyampaikan surat kepada Kemendikbud yang intinya menyampaikan bahwa usul pencairan blokir dan revisi anggaran tidak dapat ditetapkan karena alokasi anggaran Kemendikbud tahun 2013 per program yang disetujui oleh komisi X DPR berbeda dengan pagu dalam Keppres nomor 37 tahun 2012.

Dalam rincian anggaran per program yang disetujui DPR terdapat perubahan, baik jumlah sasaran, unit cost, maupun adanya kegiatan baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam Keppres nomor 37 tahun 2012.

Dalam persetujuan di Komisi X DPR, alokasi untuk kegiatan UN menjadi Rp 644 miliar dengan sasaran peserta UN sebanyak 12.223.453 siswa dan unit cost sebesar Rp 53.000 per siswa.

"Persetujuan DPR tersebut menunjukkan adanya kenaikan alokasi sebesar Rp 100 miliar dibandingkan dari alokasi anggaran pada DIPA Keppres nomor 37 tahun 2012. Penambahan alokasi anggaran tersebut digunakan untuk penambahan variasi soal untuk mengurangi kecurangan dan meningkatkan pengamanan soal-soal ujian melalui barcode," jelas Herry saat konfrensi pers di gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (19/4).

UN Terburuk

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini dinilai banyak pihak paling buruk dalam 8 tahun terakhir. UN tidak bisa digelar serempak di seluruh Indonesia karena keterlambatan distribusi soal.

Salah satunya Ketua DPR Marzuki Alie. Menurut dia, penyelenggaraan UN 2013 ini adalah yang paling buruk selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia meminta agar persoalan ini segera dicari penyebabnya."Ujian Nasional tahun ini adalah penyelenggaraan terburuk sepanjang pemerintahan SBY, harus diinvestigasi," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/4).

Marzuki menjelaskan, dalam penyelenggaraan UN tidak boleh percetakan naskah ujian hanya di monopoli oleh satu perusahaan percetakan saja.

Terlebih lagi, kata dia, percetakan untuk ujian hanya berada di satu wilayah. Sementara, penyelenggaraan ujian mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengusulkan, agar percetakan soal ujian disebar ke beberapa wilayah. Sehingga, distribusi soal pun dapat terlaksana dengan baik.

"Tidak boleh penyelenggaraan hanya di monopoli oleh satu perusahaan. Di bagi tiga rayon, empat rayon, Jakarta di mana, Sumatera di mana," katanya.

Dia pun menilai jika dalam persoalan ini, tidak mungkin tidak terjadi kebocoran soal ujian. Apalagi, ujian dilakukan tidak serentak.

"Sekarang dengan difotokopi sudah bocor duluan, pasti bocor, enggak mungkin ga bocor," ucapnya.

Dia juga mengimbau kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh agar mengevaluasi kinerja bawahannya. Marzuki tidak melihat bahwa masalah ini akibat kesalahan menteri.

"Evaluasi dirjen, direktur, ini tingkat pelaksanaan bukan kebijakan, pelaksaan yang harus diberi sanksi," terangnya. (Merdk/rm)