Ada Perselisihan, Konsorsium PNRI Tahan Dana Produksi e-KTP
Penulis :
1073    0

JAKARTA-Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) mengakui telah menahan anggaran dana produksi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Kuasa hukum Konsorsium PNRI, Jimmy Simanjuntak mengaku menahan pencairan dana Sandipala karena adanya perselisihan di internal perusahaan tersebut, sehingga ditahan sampai perselisihan yang ada selesai.

"Tunggakkan itu (dana buat PT Sandipala Arthaputra atau SAP) masih ada di kita, tunggakan kita tidak bayarkan karena ada perselisihan di internal mereka (Sandipala)," kata Jimmy di kantornya, Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Ia menjelaskan, pihak Konsorsium merasa kecewa dan kaget karena dalam perjalanannya, Konsorsium PNRI telah menerima pemberitahuan dari Bank Artha Graha International Tbk bahwa PT Sandipala telah menjaminkan tagihan pembayaran yang menjadi miliknya untuk pekerjaan proyek e-KTP ini kepada Bank Artha Graha.

"Namun, hal ini baru diketahui oleh Konsorsium setelah proyek e-KTP berlangsung cukup lama dan tidak pernah ada pemberitahuan apa pun sebelum mengenai hal tersebut. Jadi, kita tidak pernah dikasih tau dan Sandipala tidak memberikan info yang benar kepada Konsorsium," terang Jimmy.

Kemudian, kata Jimmy, akhirnya persoalan itu jadi berkembang dengan adanya permintaan dari salah satu Direktur PT Sandipala Arthaputra yaitu Bapak Vecky Alex Lumantauw yang mengirim surat permintaan kepada Konsorsium PNRI, untuk membayarkan pembayaran termin milik PT Sandipala ke rekening PT Sandipala di Bank Artha Graha International.

Headline

"Akan tetapi, itu dibantah oleh surat Bapak Taulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra kepada Konsorsium PNRI, dimana ia meminta pembayaran tersebut disetorkan ke rekening perusahaan yang ada di bank BCA namun dalam perjalanan rekening BCA diblokir atas permintaan kepolisian," pungkasnya.

Dikatakan oleh Jimmy, adapun pembayaran termin milik PT Sandipala yang saat ini ada di Konsorsium adalah sejumlah kurang lebih Rp 56 - Rp 60 miliyar untuk pembayaran termin yang cair pada bulan Desember 2012. Kemudian, untuk cair termin pada akhir bulan Maret 2013 itu sebesar kurang lebih Rp 90 miliyar.

"Itu masih utuh semua uang PT Sandipala, tidak ada sepeser pun yang diambil alih Konsorsium. Kita cuma simpan aja sampai sengketa internal mereka (Sandipala) selesai agar tidak dirugikan juga Konsorsium dimana tidak ada sangkut pautnya sejak awal," ucap Jimmy.

Di samping itu, Jimmy mengatakan bahwa sengketa kedua Direktur (Sandipala) ini hingga akhirnya berlanjut sampai pada adanya laporan pengaduan ke Kepolisian oleh Vecky terhadap Paulus sebanyak 3 kali di Polda Metro Jaya.

"Dengan begitu, Konsorsium telah memanggil para pihak yang bersengketa dan mendengar penjelasan masing-masing mengenai duduk persoalan yang terjadi dan Konsorsium telah menjelaskan bahwa termin milik PT Sandipala Arthaputra masih utuh dan tidak pernah diambil alih oleh Konsorsium," ujarnya lagi.

Menurutnya, tindakan Paulus telah menghentikan dan merumahkan karyawan segala pekerjaan merupakan suatu tindakan sepihak, dan itu tidak memiliki hubungan dengan tindakan Konsorsium PNRI. "Padahal Konsorsium selama ini telah membantu Sandipala untuk membayar tunggakan atau hutang kepada beberapa pihak vendor dengan cara mem-bridging (meminjamkan) dana dengan langsung membayarkan kepada vendor-vendor PT Sandipala. Ini dilakukan semata-mata demi berjalannya proyek e-KTP dengan baik," tuturnya.

Untuk diketahui, Konsorsium PNRI didirikan berdasarkan Akta nomor 08 tanggal 28 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dewantari Handayani Notaris di Jakarta. Adapun latar belakang pendirian Konsorsium ini adalah terkait dengan ditunjuknya Konsorsium PNRI sebagai pemenang dalam tender pekerjaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) berbasis NIK nasional.

Konsorium PNRI terdiri dari gabungan lima perusahaan BUMN dan swasta diantaranya Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaputra.

Dengan begitu, khusus untuk pelaksanaan pekerjaan proyek e-KTP masing-masing anggota Konsorsium tersebut memiliki bobot pekerjaan dan tugas atau fungsi pekerjaan yang berbeda. Untuk Perum PNRI, tugasnya untuk mencetak blangko e-KTP dan personalisasi, PT Sucofindo memiliki tugas untuk melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan teknis untuk proyek e-KTP.

Selain itu, PT LEN Industri memiliki tugas untuk mengadakan perangkat keras AFIS, PT Quadra Solution memiliki tugas untuk mengadakan perangkat keras dan lunak dalam proyek e-KTP dan PT Sandipala Arthaputra memiliki tugas mencetak blangko e-KTP dan personalisasi.

PT Sandipala Artha Putra (SAP) menghentikan produksi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) karena konsorsium percetakan negara Republik Indonesia (KPNRI) menunggak dalam pembayarannya terhadap perusahaan tersebut.

Menurut Public Relation PT SAP, Yudianto bahwa penghentian produksi kartu tanda penduduk elektronik ini terhitung mulai per 1 April 2013 ini. "Sejak bulan Desember 2012 lalu sampai saat ini, tagihan puluhan miliyaran rupiah belum dibayarkan oleh pihak konsorsium, padahal kami sudah memenuhi kewajiban dan mereka banyak alasan," ujarnya, Senin (1/4/2013).

Dikatakan oleh Yudianto, pihaknya menghentikan produksi ini bukan bermaksud untuk menghambat proses pelaksanaan e-KTP. Akan tetapi, tindakan stop produksi ini terpaksa dilakukan karena SAP tidak lagi dapat menanggung biaya operasional produksi e-KTP dengan tanpa adanya pembayaran atas prestasi kerja atau produksi e-KTP yang sudah disetor SAP ke KPNRI.

Di samping itu, Yudianto menambahkan bahwa penghentian ini juga sudah disampaikan secara resmi kepada KPNRI dalam pertemuan antara Direksi SAP dan KPNRi pada tanggal 26 Maret 2013 lalu. Pasalnya, KPNRI sendiri sudah menerima pembayaran oleh pihak Kementerian Dalam Negeri.

Yudianto mengungkapkan, ada beberapa perusahaan yang menang dalam tender produksi e-KTP ini dan salah satunya SAP yang bertanggungjawab dalam pengadaan blanko kartu e-KTP dan menangani personalisasi serta pengiriman e-KTP tersebut.

"Padahal selama ini kami (SAP) sudah memenuhi tanggungjawab sebagai anggota KPNRI, terbukti tidak adanya masalah baik dalam pembuatan maupun pengadaan blanko kartu e-KTP dan semua memenuhi target. Ini yang pernah disampaikan juga secara langsung oleh Mendagri Gamawan Fauzi," pungkasnya.

Menurutnya, pembayaran dari pihak Kemendagri kepada KPNRI itu berjalan dengan lancar. Tapi, untuk pembayaran tagihan SAP atas prestasi kerja atau produksi e-KTP yang telah dilakukan SAP terhitung sejak Desember 2012, malah dihambat bahkan tidak dibayar sama sekali oleh KPNRI.

"Jadi sampai saat ini kami tidak pernah lagi terima pembayaran tagihan dari KPNRI, alasannya itu karena di internal SAP ada masalah. Itu kan alasan yang tidak logis dan tidak mendasar juga terhadap prestasi kerja," sesalnya.

Sementara Konsultan Hukum PT SAP, Gamal Muaddi mengatakan pihaknya sempat menerima surat kiriman dari pihak KPNRI yang bernada ancaman. "Ya ancamannya itu akan membebankan denda keterlambatan jika SAP menghentikan pekerjaan terhitung 1 April 2013," kata Gamal.

Maka dari itu, atas nama Direksi PT SAP meminta maaf kepada pemerintah dan juga masyarakat terlebih Kemendagri karena dihentikannya produksi e-KTP tersebut. "Namun kami berharap ke depan prosesnya lebih baik dan bisa berlangsung pengadaan e-KTP ini sesuai dengan rencananya," imbuh Gamal.

Untuk diketahui, SAP, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT Sucofindo (Persero), PT Len Industri (Persero), dan PT Quadra Solution
merupakan anggota konsorisum dalam kelompok KPNRI yang memenangi tender proyek pengadaan e-KTP Nasional Kemendagri sebesar Rp 5.841.896.144.993. [ton]