PP Tembakau Diberlakukan, Tembakau Impor Bakal Banjiri Indonesia
Penulis :
709    0

RIMANEWS-Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, akan membuat produk tembakau impor membanjir Indonesia. Pasalnya, tembakau impor lebih bisa memenuhi standarisasi yang ditetapkan dalam aturan itu, ketimbang tembakau lokal.

"Tembakau lokal akan tertekan oleh tembakau impor," ujar Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Nurtantio Wisnu Brata dalam siaran persnya, Minggu (13/1/2013).

Dalam beberapa tahun terakhir, Wisnu mengatakan impor tembakau selalu melonjak setiap tahunnya. Pada 2003, volume impor tembakau hanya 23 ribu ton. Kemudian impor di 2011 naik menjadi 91 ribu ton.

"Pada 2012 impor tembakau menembus 100 ribu ton dan dikhawatirkan tahun ini impor tembakau bisa 120 ribu ton," tuturnya.

Masuknya tembakau impor berpotensi memukul harga tembakau di kalangan petani lokal. Wisnu mencontohkan, pada 2012 ketika impor tembakau cenderung meningkat, harga tembakau terkoreksi.

"Tahun lalu, harga tembakau turun 20% hingga 35% dibandingkan harga 2011," paparnya. Di saat yang sama, produksi tembakau selama 2012 naik 9,68% (year-on-year) menjadi 170 ribu ton.

Menurut Wisnu, terdapat beberapa pasal yang memberatkan petani tembakau dalam negeri. Pasal-pasal yang memberatkan itu antara lain mengatur soal standarisasi, tata niaga, diversifikasi produk dan kegiatan promosi/periklanan.

Apabila PP No 109 Tahun 2012 ini menekan industri rokok, maka bisa dipastikan petani tembakau ikut terkena dampaknya. "Pasal 10 hingga pasal 12 jelas akan menekan petani tembakau karena ada standardisasi dan petani tembakau tidak bisa memenuhi ini," ungkap Wisnu.

Pasal 10 ayat 1 PP 109 menyebutkan, setiap orang yang memproduksi produk tembakau berupa rokok harus melakukan pengujian kandungan kadar nikotin dan tar per batang untuk setiap varian yang diproduksi.

Kemudian pasal 11 ayat 1 mengamanatkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wisnu menyatakan para petani akan keberatan dengan pemberlakuan uji kadar nikotin dan tar. "Pengujian itu butuh biaya tak sedikit," paparnya.[ach/lip6]