Outsourcing: Studi Kasus Mitra Produksi Sampoerna-MPS, PT.HM.Sampoerna aviliasi PT. Philip Morris Indonesia)
Penulis :
Penyunting :
2696    0

Hubungan kerja kontrak dan outsourcing buruh, sebagai bagian dari perwujudan praktek pasar kerja fleksibel (labour market flexibility), telah menciptakan kondisi kerja yang eksploitatif, diskriminatif, degradatif dan fragmentatif serta berkontribusi secara efektif melemahkan kekuatan serikat buruh. Situasi semacam ini perlu diperbaiki agar terjadi keseimbangan terpenuhinya kepentingan buruh, pengusaha dan pemerintah. Pemerintah adalah aktor utama yang harus berperan dalam menciptakan keseimbangan tersebut (Laporan Penelitian FSPMI dan Akatiga; 2010).

Outsourcing merupakan sebuah proses pengalihdayaan, atau memindahkan kegiatan usaha (produksi) ke pihak ketiga dengan tujuan utama efisiensi tenaga kerja, untuk menghemat biaya produksi. Praktek ini seolah merupakan hal wajar, karena tertuang dalam sebuah legitimasi hukum yaitu UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri. Akan tetapi, dalam berbagai dinamika dan kajian menunjukkan bahwa praktek outsourcing dapat mendorong terjadinya eksploitasi buruh yang cukup parah. Terlebih praktek outsourcing ini tidak diimbangi dengan pengawasan beserta kewenangannya, aturan yang jelas dan tegas (tidak multitafsir) mengenai pekerjaan apa saja yang bisa atau tidak bisa di-outsourcing-kan, dan konsekuensi hukum (efek jera) bagi pelanggar aturan tersebut. Potret tersebut merupakan gambaran umum dan temuan-temuan dalam penelitian “Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing Buruh Pada Kegiatan Produksi Utama (Core Bisnis) Disektor Industri Rokok” ini, dan menarik untuk diungkap menjadi wacana publik berikut variable analisisnya, sebagai pelengkap atas sejumlah kajian dengan sorotan isu serupa.

Partisipasi Indonesia telah selesai melaksanakan penelitian untuk melihat kondisi kerja (buruh) dalam industri rokok yang merupakan industri padat karya (labour intensive industry). Selain itu juga akan melaksanakan penelitian dalam sektor industri padat karya lainnya, pada putaran selanjutnya. Fokus perhatian dalam penelitian kali ini meliputi pertama, gambaran umum postur industri, dinamika dan proses peralihan kepemilikan dalam industri rokok dan hubungannya dengan skema besar industri nasional dan perekonomian nasional; kedua, gambaran kehidupan buruh dalam industri rokok dalam hubungan dengan perubahan kepemilikan; dan ketiga, gambaran dampak peralihan kepemilikan terhadap kehidupan buruh dalam industri rokok di bidang ekonomi, sosial dan politik perburuhan.

Instrumen dan metodologi dalam menggali informasi dan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara tersetruktur terhadap buruh yang telah mengalami perubahan kepemilikan, dan studi pustaka untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh. Analisa terhadap informasi dan data yang terkumpul dilakukan dengan menggunakan pendekatan hak normatif buruh dan hak kebebasan berorganisasi. Wilayah penelitian dilaksanakan di 6 (enam) kota/lokasi penelitian dengan fokus perhatian pada Mitra Produksi Sigaret (“MPS”) PT HM Sampoerna (“Sampoerna”). Keenam lokasi penelitian itu adalah PT Cahaya Mulia Persada Nusa di Bantul, PT Putra Patria Adikarsa di Wates Kulon Progo, PT Bagelan Raharja Sejahtera di Purworejo, PT Meta Prima Sejahtera di Semarang, PT Urip Sugiarto di Pekalongan, dan PT Tegal Jaya Makmur Sejahtera di Tegal.

Dipilihnya MPS Sampoerna sebagai fokus penelitian karena 3 (tiga) alasan pokok. Pertama, Sampoerna merupakan produsen rokok nasional terbesar yang mengalami proses peralihan kepemilikan sejak diakuisisi oleh PT Philip Morris Indonesia (“PMI”) pada tahun 2005. Kedua, dalam postur industri rokok nasional yang bersifat oligopoli, Sampoerna (PMI) hingga saat ini merupakan penguasa pasar terbesar (31,1%) dengan pertumbuhan paling agresif. Ketiga, konsep MPS dalam hipotesis penelitian ini merupakan sebuah praktek proses pengalihdayaan, atau memindahkan kegiatan usaha (produksi) ke pihak ketiga dengan tujuan utama efisiensi tenaga kerja dan menghemat biaya produksi.

Menarik untuk dicermati, dalam temuan penelitian ini, selain karena strategi  Sampoerna memperluas pasar dengan menciptakan produk baru yaitu dengan memproduksi rokok Mild (A Mild) yang rendah tar dan nikotin sebagai antisipasi terhadap kampanye anti rokok, dan dengan melakukan beberbagai promosi, Sampoerna juga melakukan perluasan pasar dan peningkatan produksi dengan metode berbiaya lebih murah, yaitu dengan menyerahkan produksi rokoknya pada pihak ketiga (Third Party Operation).Sistem kerjasama produksi adalah Mitra Produksi Sigaret (MPS), dimana saat penelitian ini dilaksanakan, Sampoerna memproduksi rokok kretek dengan mempergunakan 38 MPS yang tersebar di Pulau Jawa, yang  secara keseluruhan memiliki lebih dari 60.000 orang karyawan. Sementara  jumlah ‘karyawan tetap’ Sampoerna yang mengoperasikan delapan pabrik rokok (6 pabrik sigaret kretek tangan/SKT dan 2 pabrik sigaret kretek mesin/SKM) dan mendistribusikan melalui 65 kantor penjualan di seluruh Indonesia hanya sekitar 28.300 orang (Laporan Tahunan 2011).

Alasan Sampoerna menerapkan MPS ini menurut Go Siang Chen (Integrity Consulting) Pertama, kapasitas produksinya bisa ditingkatkan signifikan tanpa investasi baru untuk perluasan lahan dan membangun pabrik. Kedua, masalah tenaga kerja (pesangon, pensiun dan hak ketenagakerjaan lainnya) menjadi urusan MPS. Jadi, Sampoerna terhindar dari masalah-masalah perburuhan. Ketiga, sebaran MPS diberbagai kota mampu membuat selisih signifikan biaya produksi, menjadi lebih murah. Sebagai contoh, perbedaan UMP antara Surabaya dan kota-kota kecil itu, dengan mendirikan pabrik di kota-kota kecil, biaya produksi bisa ditekan lebih rendah dengan menyesuaikan UMP dikota tersebut.

Keempat, ongkos pengangkutannya lebih murah dibanding bila perusahaan harus mengangkut barang jadi (finished good) ke sentra produksi MPS yang dijadikan pusat pemasaran didaerah sekitar. Bahan baku tidak memerlukan tempat dan tata letak khusus sebagaimana dipersyaratkan buat barang jadi.  Pengangkutan barang jadi memerlukan aturan tumpukan maksimum 8 slop, sedangkan bahan baku tidak. Sehingga menjadi lebih mudah dan murah.  Kelima, nama produk (Djie Sam Soe dan HM Sampoerna) akan tersosialisasi dengan sendirinya di lingkungan sekitar MPS. Jadi, terdapat kentungan biaya promosi dan pemasaran. Keenam, tenaga kerja di MPS dapat menjadi panutan, sehingga memicu konsumen lain menikmati rokok-rokok produksi Sampoerna. Pada garis besar keenam poin diatas, Partisipasi Indoensia dalam kesempatan yang lain akan melakukan kajian mengenai adanya unsur praktek persaingan usaha tidak sehat dengan mengacu pada UU No 5 tahun 1999 untuk kajian lebih lanjut.

Penerapan MPS oleh Sampoerna dalam temuan penelitian ini merupakan praktek outsourcing  dengan men-sub-kontrak-an kegiatan produksi utama/inti (core bisnis), yaitu pelintingan rokok. Masifnya model sub-kontrak ini mempunyai hubungan dan konsekuensi (baik langsung maupun tidak langsung) dengan model sistem ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk berbagai dugaan pelanggaran. Sebagai contoh adalah pelanggaran atas Pasal 66 UU No 13 tahun 2003, dimana pada saat penelitian ini dilaksanakan terdapat tafsiran jamak didalam penjelasan Pasal 66. Tafsir jamak tersebut, dapat mensiasati praktek outsourcing dalam core bisnis disuatu perusahaan dan merupakan pemicu utama penolakan serikat pekerja karena berhubungan dengan nasib buruh dan perlindungan sosialnya. Tanpa perdebatan panjang, tentunya semua mahfum bahwa dalam industri rokok, aktivitas melinting merupakan core bisnis, yang menurut undang-undang tidak bisa dilimpahkan oleh pihak lain selain hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, dalam sebuah hubungan kerja.

Pada saat penelitian ini selesai disusun dan proses releasse ke publik, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja telah menerbitkan Peraturan Menteri tentang pelaksanaan jenis pekerjaan alih daya (outsourcing). Saat ini, Permenakertrans itu sudah dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan dalam berita negara dan diundangkan secara resmi. Dalam aturan baru ini, pekerjaan outsourcing ditutup, kecuali untuk lima jenis pekerjaan, yaitu jasa pembersihan (cleaning service), keamanan, transportasi, katering, dan jasa migas pertambangan, dengan pola hubungan kerja dengan PPJP (Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja). Sementara itu, untuk jenis pekerjaan di luar lima jenis itu, dimasukkan dalam pola pemborongan yang menggunakan sub kontrak perusahaan atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tentunya hanya bisa dilakukan dalam item pekerjaan diluar bisnis inti (core bisnis). Pengawasan bagi pelaksanaan kerja alih daya atau outsourcing akan diperketat, pemerintah tidak akan segan-segan mencabut  izin perusahaan-perusahaan outsourcing yang menyengsarakan pekerja dan tidak memberikan hak-hak normatif bagi pekerja. Kemenakertrans telah menerjunkan tim khusus untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan penataan ulang perusahaan-perusahaan outsourcing di daerah dengan berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenegakerjaan setempat (Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI; 2012).

Dalam concern inilah Tim peneliti Partisipasi Indonesia merasa perlu untuk mengungkap kepada khalayak hasil penelitian ini. Dengan harapan bisa menjadi bagian dari kontribusi  memperbaiki sistem ketenagakerjaan melalui titik pijak studi kasus. Lebih kongkret lagi agar tereksplorasi dan teridentifikasinya sejumlah persoalan agar dapat dicari benang merah penyelesaiannya demi menciptakan kualitas kondisi pekerja dan hubungan industrial. Langkah ini juga menjadi bagian dari pencegahan dini (early warning) agar hubungan industrial yang menyimpan persoalan krusial tidak manives menjadi gejolak yang kontradiktif bagi penciptaan iklim usaha. Atas harapan-harapan itu, maka dalam release hasil penelitian ini, Partisipasi Indonesia pada tanggal 21 November 2012 menyelenggarakan diskusi dalam rangka merilis hasil penelitian tersebut. Dalam acara diskusi itu, menghadirkan penanggap yang dinilai mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang tersebut. Beliau-beliau itu adalah pertama, Bapak Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merangkap Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dimana menurut monitoring dan searching kami selama hampir satu dasawarsa ini beliau menaruh perhatian yang cukup intensif dengan isu ketenagakerjaan khususnya pekerja kontrak dan outsourcing. Atas kapasitas itu KSPI menjadi kekuatan penekan yang sangat efektif dalam berbagai konstelasi isu perburuhan.

Kedua, Bapak Timbul Siregar Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), dalam berbagai pemberitaan beliau malang melintang dalam memberikan advokasi, pendampingan dan bantuan hukum atas kasus-kasus ketenagakerjaan dalam hubungannya dengan kerancuan relasi kerja dan hak-hak yang dialami buruh kontrak dan outsourcing. Dan Ketiga, penanggap yang kami hadirkan adalah representasi dari legislator yaitu Bapak Nur Suhud anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komisi IX DPR RI, komisi yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Dengan kewenangan trifungsinya (legislasi, budgeting dan controling) diharapkan dapat memberi gambaran rekomendasi kebijakan. Dengan harapan-harapan tersebut, Partisipasi Indoensia terbuka untuk kritik, perbaikan, dan berbagai bentuk kerjasama dalam upaya serta langkah tindak lanjut yang mungkin bisa dilakukan (Pemberitaan Media Massa dalam peliputan Diskusi, Terlampir)

 

POKOK BAHASAN

 


A. Latar Belakang

Industri rokok di Indonesia merupakan sebuah industri besar dan berperan secara signifikan dalam perekonomian nasional. Memberi  kontribusi penerimaan negara melalui cukai mencapai Rp 60 Triliun (240,1 miliar batang rokok) untuk tahun 2010 dan Rp 70 Triliun (279,4 milar batang rokok) pada tahun 2011, dengan begitu industri ini merupakan pemasok devisa terbesar selain sektor minyak dan gas bumi. Selain itu, industri rokok merupakan industri padat karya dengan penyerapan tenaga kerja produktif, bersifat massal. Pada tahun 2008, industri rokok diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak lebih 6,1 juta orang. Secara bersamaan industri rokok juga melakukan penyerapan 2 juta orang petani tembakau, 1,5 juta orang petani cengkeh, dan lebih dari 600 ribu buruh pabrik rokok.

Dalam postur nasional industri rokok di Indonesia strukturnya berbentuk oligopoli, dengan pemain utama dikuasai oleh 5 perusahaan rokok besar (85.4%). Kelima produsen itu diantaranya yaitu HM Sampoerna (Philip Morris Indonesia) sebesar 29 %, Gudang Garam sebesar 21,1%, Djarum sebesar 19,4%, Bentoel dan BAT (British American Tobacco) Indonesia sebesar 8,2 %, dan Nojorono mengusai 6,4%.  Ratusan perusahaan rokok lainnya hanya mendapat pangsa pasar sebesar 15,6% (2009).

PT HM Sampoerna (“Sampoerna”) memiliki pangsa pasar terbesar 29,1% di pasar rokok Indonesia (AC Nielsen Retail Audit-Indonesia Expanded; 2010). Pada Mei 2005, mayoritas saham Sampoerna diakuisisi oleh PT Philip Morris Indonesia (“PMI”) senilai USD 5,2 Miliar. Momentum itu megukuhkan masuknya investor asing dalam memainkan industri rokok nasional. Dengan jumlah karyawan mencapai sekitar 28.300 orang, Sampoerna mengoperasikan delapan pabrik rokok (6 pabrik sigaret kretek tangan/SKT dan 2 pabrik sigaret kretek mesin/SKM) dengan menjual dan mendistribusikan rokok melalui 65 kantor penjualan di seluruh Indonesia. Selain itu, Sampoerna bekerja sama dengan 38 unit Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang secara keseluruhan memiliki lebih dari 60.000 orang karyawan (Laporan Tahunan 2011). Penerapan kemitraan MPS oleh Sampoerna ini merupakan praktek outsourcing  dengan men-sub-kontrak-an kegiatan produksi utama/inti (core bisnis), yaitu pelintingan rokok. Masifnya model sub-kontrak ini mempunyai hubungan dan konsekuensi (baik langsung maupun tidak langsung) dengan model sistem ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk berbagai dugaan atas potensi-potensi pelanggarannya.

Dalam iklim usaha yang makin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efesiensi biaya produksi (cost of production). Salah satu solusinya adalah dengan sistem outsourcing, dimana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan bersangkutan. Outsourcing  atau alih daya merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan induk keperusahaan lain diluar perusahaan induk. Perusahaan diluar perusahaan induk bisa berupa vendor, koperasi ataupun instansi lain yang diatur dalam suatu kesepakatan tertentu. Outsourcing dalam regulasi ketenagakerjaan hanya mencakup tenaga kerja pada proses pendukung (non core business unit).

Dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku, outsourcing  diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja, pengaturan hukum outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (pasal 64, 65 dan 66), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perjanjian Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain. Pengaturan tentang outsourcing saat ini sudah selesai direvisi oleh Menakertrans dan saat ini sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM untuk masuk sebagai berita negara dan proses diundangkan secara resmi.

B. Permasalahan

Merespon tuntutan masyarakat, khususnya gugatan masif Serikat Pekerja terhadap praktek outsourcing yang belakangan ini marak, pemerintah menyatakan tidak akan mentolerir pelaksanaan outsourcing yang membuat buruh semakin miskin dan susah. Sehingga diperlukan kontrol dan pengawasan yang ketat dari segi kelembagaan dan administrasi izin operasional perusahaan outsourcing dan soal jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Bila tetap melanggar, perusahaan tersebut tidak boleh beroperasi. Pemerintah akan mengeluarkan Permenaker, untuk menentukan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing hanya lima yaitu, security, cleaning service, catering, transportasi, dan pekerjaan disektor perminyakan-pertambangan (Kemenakertrans, 2012).

Sangat ironis apabila menyaksikan keuntungan Sampoerna (PT.Philip Morris Indonesia) dari kepulan industri rokok, dimana tercatat laba bersih Rp.8,06 triliun dari penjualan bersih Rp.52,9 triliun (Laporan Keuangan 2011), akan tetapi lebih dari 80% pekerja/buruhnya berstatus outsourcing. Inilah fakta bahwa industri rokok yang berada ditengah batasan produksi karena pertimbangan aspek kesehatan masyarakat, yang selama ini menggunakan alasan penyerapan tenaga kerja sebagai posisi tawar (bergaining position), akan tetapi tenaga kerja yang terserap juga kurang kualitatif karena berstatus outsoursing.

 

 

TEMUAN PENELITIAN

 


 

Garis besar temuan dalam penelitian ini (secara lengkap akan disajikan dalam bentuk Eksekutif Sumary dalam release yang digelar), meliputi:

1.    Penerapan MPS oleh Sampoerna dalam temuan penelitian ini merupakan praktek outsourcing  dengan men-sub-kontrak-an kegiatan produksi utama/inti (core bisnis), yaitu pelintingan rokok. Dengan model MPS peningkatan kapasitas produksi dapat dilakukan tanpa investasi baru untuk perluasan lahan dan membangun pabrik. Karena kedua hal tersebut disediakan oleh MPS. Demikian juga dengan pengaturan masalah perburuhan seperti upah, jam kerja, jaminan sosial menjadi tanggungjawab MPS. Sementara pihak Sampoerna menyediakan bahan baku dan tenaga ahli. Pada saat penelitian ini dilakukan, Sampoerna menerapkan sebanyak 38 MPS yang tersebar di seluruh Pulau Jawa dengan jumlah 60.000 pekerja. Sementara  jumlah ‘karyawan tetap’ Sampoerna yang mengoperasikan delapan pabrik rokok (6 pabrik sigaret kretek tangan/SKT dan 2 pabrik sigaret kretek mesin/SKM) dan mendistribusikan melalui 65 kantor penjualan di seluruh Indonesia hanya sekitar 28.300 pekerja (Laporan Tahunan 2011). Dengan demikian, terdapat sekitar 80% produsen rokok terbesar itu menggunakan tenaga kerja outsourcing untuk core business-nya, yaitu pelintingan rokok.

2.    Akusisi oleh perusahaan asing atau internasional yang acapkali dipandang sebagai perusahaan yang lebih “ramah” terhadap buruh pada kenyataannya tidak serta-merta menjadikan kehidupan buruh menjadi lebih baik. Hal ini dapat ditemukan dari masih belum terpenuhinya hak-hak normative (hak dasar) buruh.

3.    Untuk melengkapi gambaran tersebut, kondisi kehidupan buruh dan hubungan industrialnya (sebagaimana dalam temuan di enam wilayah penelitian) dapat dipaparkan sebagai berikut:

a.    Penyerapan tenaga kerja.  Salah satu fakta yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja melalui Mitra Produksi Sigaret (MPS). Penyerapan tenaga kerja melalui MPS memang cukup besar, sekitar 1.000 – 1.600 buruh yang didominasi perempuan. Tentu saja, hal ini turut memberikan sumbangan pendapatan bagi pemerintah daerah. Kedua hal menyebabkan pemerintah daerah memberikan kemudahan untuk pendirian MPS di wilayahnya. Tentu dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dengan basis keahliah sumber daya yang rendah, harus disertai dengan perlindungan yang memadai bagi buruhnya, minimal hak normatif.

b.    Sistem kerja.Sistem kerja yang berlaku secara umum pada perusahaan penghasil rokok adalah sistem kerja borongan, dimana sistem pengangkatan dilakukan berdasarkan kemampuan pekerja memenuhi target.  Peraturan ini ditetapkan oleh perusahaan. Dalam hal ini dikenal beberapa jenjang status pekerja yang meliputi (terjadi di Semarang, Pekalongan dan Purworejo): training, kontrak dan tetap. Fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan terjadi pelanggaran terhadap syarat  kerja (Pasal 60 UUK No 13 Tahun 2003), yaitu bahwa masa percobaan 3 bulan ini hanya berlaku untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Maka jika akan menjadi perjanjian waktu tertentu tidak mensyaratkan masa percobaan selama 3 bulan.

c.     Waktu kerja. Dalam UU No 13 Tahun 2003 pasal 77 tentang “Waktu kerja”, buruh wajib bekerja dalam satu minggu adalah 40 jam, maka jika lebih waktu yang telah ditentukan maka hitungan kerjanya menjadi lembur, tapi itupun harus persetujuan dari buruhnya apakah dia menerima untuk lembur atau tidak. Dari ke enam wilayah penelitian waktu kerja bervariasi, namun rata-rata dimulai dari pukul 06.00 sampai dengan 17.00.

d.    Pengupahan. Mayoritas dari buruh yang bekerja pada MPS di daerah  penelitian, tidak mengetahui tentang bagaimana proses upah ditentukan. Yang mereka ketahui, upah itu hanya berdasarkan dari hasil target yang mereka dapatkan. Tak ada sosialisasi tentang pengupahan. Mandor/petugas pembayar upah tidak memberikan rincian yang jelas mengenai upah yang diterima buruh. Banyak buruh tidak mengetahui mengenai hak yang harus diperoleh. Misalnya, mengenai pemotongan upah untuk Jamsostek yang ditemukan di Tegal. Buruh mendapatkan upah Rp 330.000 – Rp. 450.000/ minggu, tapi potongan iuran jamsosteknya Rp. 12.000 (2% dari Rp. 600.000). Padahal, UMK Tegal pada 2011 adalah Rp. 735.000.

e.     Kondisi kerja. Satu isu yang sering mencuat dalam penelitian ini adalah mengenai kondisi kerja. Hampir di seluruh wilayah penelitian, masalah kondisi kerja menjadi keluhan umum. Hal yang paling mengemuka adalah keluhan mengenai polusi udara dalam pabrik. Dengan perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar, seharusnya MPS mampu memberikan perlindungan K3 yang memadai. Apalagi mayoritas buruh yang bekerja di MPS adalah perempuan.

f.      Kebebasan berserikat dan collective bergaining. Secara formal, kebebasan berserikat di setiap pabrik MPS dijalankan melalui Serikat Buruh yang umumnya adalah SPSI RTMM (rokok, tembakau, makanan, minuman). Di Jogja ada juga MPS yang memiliki serikat independen tingkat Pabrik. Namun seringkali Serikat yang ada tidak optimal atau sekedar papan nama. Banyak para buruh tidak mengerti mengenai keberadaan dan kiprah serikat sementara upah mereka langsung dipotong untuk iuran serikat.  Bahkan untuk mengetahui apa hak mereka sebagai buruhpun banyak dari mereka tidak mengetahuinya.

g.     Lemahnya pengawasan, banyaknya pelangggaran dan minimnya penindakan.Seperti fenomena umum yang terjadi dalam dunia perburuhan di Indonesia, pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh masih terus terjadi walaupun sudah ada aturan yang diciptakan untuk melindungi hak kaum buruh. Pelanggaran ini terjadi di berbagai sektor industri dan semakin menjadi seiring dengan perkembangan sistem perburuhan Indonesia yang semakin liberal

4.    Menjadi sebuah pertanyaan besar, apabila status buruh outsourcing pada MPS itu kemudian berubah menjadi pekerja tetap, mekanisme yang tepat sebagai solusinya kemudian apakah MPS tersebut perlu diakuisisi menjadi anak perusahaan PMI atau dengan kesepakatan tertentu, apakah ada bentuk dan mekanisme lain yang dinilai bisa ideal?

 

PENUTUP


Sebagai penutup, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi dalam memperbaiki sistem ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Atas partisipasi dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan terimakasih. 

 

Jakarta, 14 November 2012

 

Tim Peneliti Partisipasi Indonesia

Arie Ariyanto (Koordinator)

Lalu Hilman Afriandi

Agus Priyanto

Yulia Evina Bhara

I Gede Aradea Permadi