Sunday, 20 April 2014

Breaking News

'Positioning' Politik Dalam Lingkaran Media Massa

Oleh: Hendra Sunandar*

Dinamika perjalanan partai politik di Indonesia bukan lagi soal positioning ideologi, namun lebih mengarah pada populisme dan pengaruh opini. Bila diamati sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, pergeseran positioning ideologi partai politik terus bergeser sampai garis tengah. Hal tersebut tidak lepas dari  tingginya peran media sebagai alat untuk menggiring opini publik dan jeritan rakyat yang memberikan celah bagi partai politik untuk menerapkan strategi populis. Bila kedua faktor telah merasuki kehidupan politik maka positioning ideologi tidak lagi menentukan nasib partai.

Tingginya pengaruh media massa dalam menggiring opini publik membuat ideologi partai politik tidak lagi menjadi sesuatu kekuatan yang mampu menarik pemilih. Terlebih apabila kepemilikan media massa jatuh ketangan praktisi politik, dalam hal ini permainan opini sudah tidak dapat dihindarkan. Media massa kini sudah menjadi kendaraan perang dalam konstelasi politik. Media massa digunakan sebagai ajang pencitraan publik, meruntuhkan popularias lawan politik, dan mampu menjadi alat counter attack bagi serangan-serangan politis. keadaan seperti ini membuat ideologi menjadi tersingkirkan dan secara tidak langsung sudah tidak lagi berpengaruh bagi partai politik. 

Ketika media massa sudah dijadikan alat perang dan ideologi sudah dianggap tidak mampu memobilisasi massa, maka mereka yang mampu melakukan pencitraan dan propaganda politik melalui media massa adalah dia yang akan menang. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Lasswell (1972), “the study of politics is the study of influence and the influential” (ilmu tentang politik adalah ilmu tentang pengaruh dan kekuatan pengaruh). Tingginya pengaruh media massa dalam menggiring opini dan memobilisasi massa tentu semakin membuah arah kebijakan menjadi tidak jelas dan menimbulkan masa depan kebijakan politik yang tidak menyehatkan. Karena apabila sudah seperti itu praktisi politik hanya memikirkan bagaimana permainan opini untuk kedepannya, bukan untuk memikirkan arah kebijakan suatu negara.

Kekhawatiran akan kurang baiknya masa depan politik semakin muncul ketika beberapa media elektronik memberitakan informasi yang dipengaruhi oleh kepentingan politis, karena ketika informasi yang menyebar kemasyarakat berdasarkan hasil olah kepentingan politis tentu akan berakibat pada kegalauan masyarakat dalam menilai suatu peristiwa. Hal tersebut membuat posisi kebenaran dan kesalahan menjadi sulit untuk diidentifikasi. Tingginya pengaruh media massa dalam konstelasi politik telah memberikan nilai negatif bagi pandangan sebuah fenomena di masyarakat. Padahal makna “pengaruh” dalam studi ilmu politik bukan hanya diperuntukan dalam maksud untuk memobilisasi massa, namun apabila telah masuk kedalam ranah konflik, media massa mampu memberikan pengaruh yang kuat dalam mengaburkan antara kebenaran dan kesalahan.

Kaburnya positioning ideologi dan semakin kuatnya peran media dalam mempermainkan opini publik semakin membuat kualitas demokrasi menjadi tidak sehat. Apabila opini yang dibangun justru sebaliknya dari fakta yang ada maka akan melahirkan peluang perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme semakin besar karena antara kebenaran dan kesalahan menjadi sulit dilihat. Lantas mau dibawa kemana republik ini?

Menjelang pemilihan umum 2014, berbagai permainan opini sudah dilakukan seperti PKS yang gencar melakukan wacana sebagai partai terbuka demi kepentingan pragmatis, terlebih ketika perayaan natal tahun ini, Fahri Hamzah, Wakil Sekjen DPP PKS memberikan ucapan “selamat natal” melalui media sosialnya. Apa yang dilakukan Fahri Hamzah adalah sebagai salah satu kepentingan politis untuk menciptakan opini dikalangan publik bahwa PKS adalah partai yang terbuka terhadap pemeluk agama lain. Padahal apabila dilihat dari latar belakang berdirinya PKS dangat sulit diklasifikasikan sebagai partai terbuka. Cabang Ikhwanul Muslimin  di Indonesia tersebut justru semakin rela memperlihatkan gerakan de-Ideologisasi demi kepentingan pragmatis.

Contoh kasus PKS memperlihatkan bahwa ideologi telah melahirkan garis pembatas dalam menarik konstituen saat pemilu. Ditambah dengan tingginya pengaruh media massa dalam memberikan wacana dalam peta konstelasi politik semakin memperkeruh kekuatan ideologi dalam memberikan visi, misi serta program kerja yang ditawarkan kepada publik. Melalui media, partai politik bebas melakukan penawaran visi dan program kerjanya tanpa dibatasi oleh batasan-batasan ideologi. Tentu sebelum partai politik memberikan visi, misi dan program kerja, akan dilihat dulu apa yang dibutuhkan masyarakat, dalam hal ini strategi populis dilakukan dan angka kemiskinan, kriminalitas, serta rendahnya tingkat kesehatan dibiarkan begitu saja dalam rangka membentuk rantai isu dalam jatuh bangun kekuasaan.

Strategi populisme semakin laris dilakukan partai politik menjelang pemilu dengan menjual isu kesejahteraan, keberagaman, ekonomi, kesehatan dan lain-lain. contoh apa yang dilakukan oleh pasngan Jokowi-Basuki saat pilkada DKI Jakarta lalu, keduanya rutin mengunjungi pemukiman kumuh dengan tampilan yang sederhana dan memberikan janji-janji popuis. Dalam hal ini tentu harapan masyaraka sangat tinggi terhadap sosol tersebut. namun ketika menjabat apa yang sudah dijanjikan secara rasio terlihat sulit untuk direalisasikan karena berbagai polemik yang terus berdatangan. Strategi pemenangan jangka pendek tersebut tidaklah memberikan ruang demokrasi yang sehat karena ketika kampanye didalamnya tidak dialami perdebatan tentang cara dan bagaimana menyelesaikan berbagai masalah, yang muncul hanyalah janji janji pro rakyat yang terkesan utopis.  

Apa yang dilakukan Jokowi-Basuki tidak lepas dari tingginya pengaruh media massa dalam politik, karena melalui media massa yang sudah disaring melalui kepentingan politis, Jokowi mampu menjadi figur saat persaingan dalam pilkada. Beberapa contoh diatas setidaknya sedikit memberikan pengaruh media massa dalam politik yang kedepannya dikhawatirkan akan melahirkan demokrasi yang tidak menyehatkan dan membahayakan masa depan Negara.

Dalam demokrasi sudah tentu kebebasan pers sebagai syarat mutlak, namun apabila kebebasan pers telah disalahgunakan demi kepentingan politis, maka sudah seharusnya kebebasan pers dibatasi oleh aturan-aturan yang tegas. Apabila tidak dilakukan maka demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang menyehatkan dan masa depan Indonesia akan mengarah pada jurang kehancuran karena kerap kali Indonesia mendapatkan pemimpin yang memiliki kualitas lebih rendah bila dibanding popularitas.

____________________________________________

*Penulis adalah mahasiswa Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan peneliti di Forum Mahasiswa Politik Indonesia (FORMAPI)

Kata Kunci