Saturday, 12 July 2014

Cari

Breaking News

Eggi Sudjana Gugat UU Pemda ke MK

JAKARTA, RIMANEWS -  Eggi Sudjana, pengacara yang hendak maju dalam pemilu kada Jawa Barat 2012 sebagai calon independen menggugat Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU No12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi.

Ia menilai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 dianggap memberatkan dirinya untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Dalam pasal tersebut disebutkan syarat dukungan bagi calon independen sebesar 3% dari jumlah pemilih yang dibuktikan dengan kartu tanda pengenal (KTP).

"Pasal tersebut diskriminatif dan bertentangaan dengan hak kemerdekaan tiap warga negara untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan," kata kuasa hukum pemohon, Syamsul Bahri.

Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda menyebutkan pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur apabila memenuhi syarat dukungan sesuai ketentuan provinsi, yakni dengan jumlah penduduk di atas 12 juta jiwa harus didukung minimal 3 persen.

Syaiful mengatakan KPU Jawa Barat telah menentukan syarat dukungan calon independen untuk Gubernur Jawa Barat sebanyak 1.000.474 KTP.

Menurutnya, persyaratan itu jelas mempersulit hak politik pemohon. "Itu adalah perlakuan diskriminatif karena calon independen tidak sama dengan parpol," tegasnya dalam sidang yang dipimpin Achmad Sodiki.

Akibat aturan tersebut, seorang calon independen harus merogoh kocek dalam. Untuk mengumpulkan KTP sebanyak itu, pemohon harus merogoh kocek hingga Rp294,9 juta

"Belum lagi setiap per 20 KTP harus ditempel Rp6.000, sehingga kerugian materiil pemohon berkisar Rp840,5 juta," cetusnya.

Karena alasan itu, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda karena dianggap bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. "Serta mengizinkan pemohon untuk ikut dalam pemilu kada Jawa Barat," ujarnya.

Menanggapi permohonan itu, Achmad Sodiki mengatakan akibat hukum dari putusan MK nanti berlaku untuk umum, bukan pemohon saja.

"Baik, dianggap sudah diperbaiki permohonan yang terakhir. Nanti untuk kelanjutan perkara akan dilaporkan dahulu di dalam rapat permusyawarataan hakim," ujar Sodiki.[mi/ian]