Friday, 18 April 2014

Breaking News

Seleksi CPNS Masih Sarat KKN

JAKARTA, RIMANEWS -- Pemerintah boleh saja mengklaim seleksi penerimaan calon pengawai negeri sipil (CPNS) tahun ini bersih dari bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Tapi faktanya, praktik-praktik tercela itu masih ditemukan.

PALING sulit terendus adalah suap menyuap. Padahal, praktik ini sudah menjadi rahasia umum dalam penerimaan CPNS. Hal ini disebabkan modusnya yang kerap berubah-ubah seiring de­ngan perkembangan zaman.

Sekalipun begitu, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ibarat pepatah, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, bau busuknya pasti tercium juga. Soal praktik suap-menyuap dalam penerimaan CPNS 2012 ini te­rendus Ombudsman dan Indone­sia Corruption Watch melalui pem­ben­tukan membuka posko penga­duan kecurangan seleksi CPNS.

Hasilnya ada 60 laporan penga­duan yang berasal dari 7 kantor perwakilan Ombudsman di selu­ruh Indonesia. Dari laporan penga­duan tersebut di antaranya terkait praktik penyuapan.

“Dari ke 60 laporan itu praktik kecurangan itu, lima diantaranya dugaan suap yang terjadi di em­pat wilayah, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Maluku dan Sula­wesi Selatan. Panitia harus mem­berikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum yang terbukti melakukan praktik itu,” kata anggota Komisioner Ombuds­man Budi Santoso  kepada pers, kemarin.

Koordinator ICW Danang Wi­doyoko mengatakan, praktik ke­curangan dalam seleki CPNS memang rawan terjadi. Sebab, me­kanisme yang digunakan ma­sih tradisional, yakni dengan tes tertu­lis. Teknik ini jelas banyak cacat­nya. Mulai dari kebocoran soal, perjokian sampai manipu­lasi nilai.

Belum lagi ada jeda yang cu­kup lama antara waktu pelaksaan tes dengan pengumuman. Ini ten­tu memberi ruang bagi oknum-oknum untuk bersiasat mela­ku­kan kecurangan. Kelemahan lain dari teknik inilah yang meng­aki­batkan biayanya yang mahal. Misalnya, untuk biaya cetak ujian dan ongkos pengamanan yang melibatkan Polri.

Sebagai catatan, untuk penga­daan CPNS mulai dari pelak­sa­naan ujian hingga pengu­mu­man membutuhkan biaya Rp 37,8 miliar. Pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini dilakukan serentak pada 8 September 2012 di 90 titik.

Menurutnya, akan berbeda jika pemerintah beralih ke sistem seleksi CPNS yang  canggih se­perti metode automatik dengan menggunakan perangkat CAT (Computer Assisted Test) alias terkomputerisasi. Cara ini lebih aman dan hemat. Hasil tes bisa keluar dengan cepat.

Oleh karena itulah ICW me­nya­rankan supaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melakukan perbaikan pola dan mekanisme seleksi CPNS un­tuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang kerap terjadi terutama pada tahap tes kom­petensi bidang. 

ICW juga menemukan kriteria penerimaan calon tidak jelas. Bila patokannya skor, tapi mengapa ada peserta ujian yang skornya ting­gi justru tidak lolos, semen­tara skor nilai rendah justru diteri­ma. Belum lagi kualifikasi berda­sarkan latar belakang pendidikan yang tidak jelas.

Banyak peserta yang melamar lowongan sesuai dengan juru­san­nya malah ditolak. Sebaliknya ada temuan peserta yang punya latar pendidikan tidak berkaitan dengan lowongan, tapi itulah yang diterima.

“Masalah lainnya adalah situs internet tempat pengumuman ke­lulusan di Kementerian PAN-RB tidak memadai, sehingga pada saat pengumuman banyak ke­su­litan yang mengaksesnya,” tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Apa­ra­tur Negara dan Reformasi Bi­ro­kasi Azwar Abubakar tidak am­bil pusing dengan laporan ke­cu­rangan selama seleksi pene­ri­maan CPNS. Sebab, jumlah di­la­­porkan sangat kecil dan tidak terlalu masif serta terstruktur.

“Temuan Ombudsman dan ICW hanya 60 kasus. Jauh dari jumlah CPNS yang diterima yak­ni sampai 60 ribu lebih, tentu tidak sampai 1 persen,” katanya.

Namun, kata dia, bukan berarti la­poran itu tidak direspons. Tentu te­muan itu jadi bahan evaluasi de­mi seleksi penerimaan yang ma­kin sempurna. Kemen PAN& RB ber­gerak cepat saat menerima la­poran kecurangan. “Buktinya, prak­tik per­jokian seperti yang ter­ja­di di Ma­luku berhasil digagal­kan,” ujarnya.

Selama ini, Kemen PAN&RB memang menerima laporan tapi ti­dak ada yang urgent, lebih ke ma­salah teknis dan bisa langsung di­atasi panitia pelaksanannya.

Menentukan Masa Depan Birokrasi Bangsa

Abdul Hakam Naja, Anggota Komisi II DPR

DPR dan Kemen PAN & RB su­dah menyepakati menggu­nakan sistem terkomputerisasi (CAT) dalam seleksi PNS se­lanjutnya untuk mencegah ter­jadinya prak­tik penyim­pangan sebagai akibat diguna­kannya mekanisme tes tertulis pada saat ini.

Sistem terkomputerisasi di­per­caya bisa menutup adanya celah-celah untuk melakukan ke­curangan. Makanya, dalam ang­garan 2013 dialokasikan dana tambahan untuk memper­banyak pengadaan perangkat komputer untuk menunjang proses pengadaan CPNS.

Seleksi CPNS jadi perhatian penting dan agenda besar bagi Pemerintah dan DPR sebab me­nentukan masa depan birokrasi. Jika pada proses pengadaan ter­jadi, kecurangan, bisa dipas­tikan pegawai negeri sipil yang dihasilkan bakal bobrok. Prak­tik-praktik suap dan korupsi yang terjadi saat ini kuat diduga sebagai akibat dari proses rekruitmen yang buruk.

Selain itu, DPR juga tengah membahas RUU Aparatur Sipil Negara. Jika RUU disahkan menjadi Undang-Undang, ma­ka bisa dipastikan proses penga­­daan PNS menggunakan sistem terkomputerisasi. Dalam draf RUU ASN ada pasal yang mengatur pengadaan PNS ha­rus terkomputerisasi dan di­la­kukan secara nasional. Bila ti­dak ada hambatan akan disah­kan pada akhir masa sidang ta­hun ini.

Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati

Agung Firman Sampurna, Anggota BPK

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan kepada peme­rintah untuk mengatasi pe­nyim­­pangan pada penerimaan CPNS dengan lebih menge­fektifkan pencegahan, daripa­da penin­dakan.

“Kalau pembuatan posko itu termasuknya kuratif (peninda­kan-red), lebih bagus kalau dila­kukan antisipatif melalui per­baikan sistemnya.  Mence­gah lebih baik daripada mengo­bati.”

Saat ini BPK sedang mela­kukan audit terhadap seleksi CPNS 2009 dan 2010. Pada 7-9 November mendatang akan dilakukan konsolidasi terkait pe­meriksaan kinerja dari berbagai perwakilan. “Ada 33 enti­tas dae­rah yang jadi sampel.”

Dikatakan, pemeriksaan kiner­ja adalah pemeriksaan yang dila­kukan dengan tujuan untuk mela­kukan perbaikan sistemik, khu­susnya perbaikan kinerja.

Dalam melakukan pemerik­saan, yang akan diihat perenca­naan, analisis beban kerja, pe­nga­daan pegawai yang telah dila­kukan. Kinerja yang dibuat itu disebut Base Management Prac­ticis (BMP) yang ditanda­tangani BPK selaku pemeriksa dan entitas yang diperiksa dan terperiksa.

“Ada entitas yang tidak kun­jung meneken BMP, itu tentu me­nyulitkan pemeriksaan, dan me­nunjukkan kesan tidak berkomit­men ter­hadap perbaikan sistem.”

Sebelumnya Agung meng­ungkapkan dalam pemeriksaan awal ditemukan ada potensi kecurangan dalam penerimaan CPNS terutama di lingkup pe­merintah daerah.

Kecurangan ini secara tidak langsung menimbulkan keru­gian negara, sebab penempatan PNS yang tidak kompeten ba­kal membebani keuangan nega­ra. BPK menemukan adanya pelanggaran penggadaan dan penetapan formasi PNS tahun 2009 dan 2010.

Temuan tersebut berdasarkan pilot project pemeriksaan kiner­ja BPK tahun 2011 terhadap be­berapa sampel di instansi peme­rintah pusat dan daerah. “BPK mengindikasikan permasalahan atas penempatan formasi dan pengadaan PNS,”     [ mrbin / rmol ]

Kata Kunci