Friday, 11 July 2014

Cari

Breaking News

Ini Dia Film Pembantaian di Indonesia 1965-66, Tragedi PKI Dibuka

RIMANEWS-Film mengenai pembantaian massal di Indonesia pada era 1965-1966 mengundang perhatian masyarakat. Film berjudul The Act of Killing yang merupakan dokumenter itu mengungkapkan mengenai pengakuan sang algojo dalam pembantaian warga yang dianggap simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan sejumlah etnis Tionghoa.

Film itu diputar di Toronto International Film Festival 2012 pada September lalu dan trailernya bisa disaksikan secara online di situs YouTube. Film tersebut menceritakan mengenai Anwar Congo, seorang preman yang kemudian menjadi tukang jagal para simpatisan PKI di Medan.

Di situsnya, film dokumenter ini mengundang komentar dari berbagai kalangan, termasuk dari Komnas HAM. Dalam hal ini, Komnas HAM menyatakan film tersebut penting untuk ditonton orang Indonesia. “Kalau kita sedang menuju ke arah Demokrasi, maka setiap warga negara harus mengetahui teror dan tekanan yang pernah terjadi dalam sejarah.”

Komentar juga disampaikan sejumlah kalangan lain yang intinya menyebutkan bahwa film tersebut layak ditonton. Begitu pula dengan klip film yang ditayangkan di situs YouTube. Sejumlah komentar mengapresiasi film tersebut dan banyak pula yang berkomentar mengenai peristiwa di tahun 1965-1966. Diskusi mengenai eksistensi peristiwa tersebut dan wacana mengenai PKI pun berkembang melalui situs itu.

Belakangan, Anwar Congo menyatakan merasa tertipu oleh pembuat film tersebut. Sebab, awalnya film itu berjudul Arsan dan Aminah, bukan The Act of Killing. Di film itu Anwar berbicara secara terbuka mengenai perannya menghabisi warga, terutama dari etnis Tionghoa.

Film ini dibuat oleh sutradara asal Texas, AS Joshua Oppenheimer, Christine Cynn, dan sejumlah orang yang disebutkan anonim.

Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menilai film berjudul 'The Act of Killing' sebagai sebuah fakta dari sejarah tragedi PKI di Indonesia.

Sebab, hingga saat ini pemerintah belum bersikap apapun terkait kebenaran pembantaian PKI di Indonesia. Padahal Mahkamah Konstitusi telah membatalkan UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) yang dimaksudkan untuk meluruskan tragedi tersebut.

"Karena pemerintah menolak menyelesaikan kasus ini secara hukum atau politik (UU KKR - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tidak dilanjutkan pemerintah setelah pembatalan MK) menyebabkan sebagian bangsa kita tersandera masa lalu dan menjadikan bangsa ini terus dalam kebingungan, kebenaran tidak pernah terbuka, yang salah tidak tersentuh sehingga memunculkan korban langsung maupun tidak langsung," ujar Eva di Gedung DPR, Senayan, Senin (1/10/2012).

Belum lama ini, sebuah film mengenai pembantaian massal di Indonesia pada era 1965-1966 mengundang perhatian masyarakat. Film berjudul The Act of Killing yang merupakan dokumenter itu mengungkapkan pengakuan sang algojo dalam pembantaian warga yang dianggap simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan sejumlah etnis Tionghoa.

Film itu diputar di Toronto International Film Festival 2012 pada September lalu dan trailernya bisa disaksikan secara online di situs YouTube. Film tersebut menceritakan mengenai Anwar Congo, seorang preman yang kemudian menjadi tukang jagal para simpatisan PKI di Medan.

Menurutnya, dengan hal seperti membuat bangsa Indonesia menjadi kebingungan atas sejarah yang pernah terjadi terkait penjagalan PKI di Indonesia.

"Ini mengganggu kita untuk bergerak maju. Jadi film tersebu menyumbang fakta di lapangan, berkaitan dengan magnitude yang besar meski kejadiannya jauh dari episentrum politik yaitu Jakarta," jelasnya.

Meski begitu, Eva menilai masyarakat Indonesia tak perlu khawatir dan gusar atas kemunculan film tersebut, karena film itu bisa menjadi dasar agar masyarakat terus menstigma para keluarga PKI.

Meskipun hal itu pahit tapi bangsa ini punya potensi untuk memaafkan karena fakta di film menunjukkan bagaimana pelaku dan korban dapat berdampingan.

"Artinya, KKR amat mungkin diselenggarakan dengan berdampak minim secara horisontal (masyarakat) tapi kebenaran tetap harus dibuka agar kedewasaan bisa kita capai dan kita tidak menghendaki hal yang sama terulang kembali," tandasnya. [tjs/inilah)

Kata Kunci