MK: Pemeriksaan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden
Penulis :
Penyunting :
1366    0

Dokumentasi Rima

JAKARTA - Pemeriksaan kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi dan kasus lainnya di kejaksaan dan Polri bakal berjalan lebih mulus. Hal itu menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat persetujuan tertulis dari presiden untuk memeriksa tersangka.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan uji materi Pasal 36 UU ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Rabu (26/9).

MK menilai pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. MK menyatakan kedua aturan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

‘’Persetujuan tertulis akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan. Persyaratan persetujuan tertulis dari presiden bagi penyelidikan dan penyidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah juga menghambat proses hukum, yang seharusnya sesuai asas yaitu bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan,’’ kata Hakim Konstitusi Akil Mochtar saat membacakan pertimbangannya di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Pengujian UU Pemda ini dimohonkan oleh sejumlah lembaga dan aktivis antikorupsi, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Feri Amsari (dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas), Teten Masduki (sekjen Transparency International Indonesia/TII), dan Zainal Arifin Mochtar (direktur Pusat Kajian Antikorupsi/Pukat Fakultas Hukum UGM).

Para pemohon meminta MK membatalkan seluruh Pasal 36 UU tersebut yang mengatur prosedur izin pemeriksaan kepala daerah yang terlibat kasus hukum oleh presiden.

Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, prinsip equality before the law, nondiskriminasi, dan prinsip peradilan yang cepat. Pemohon menilai para kepala daerah yang mencuri uang negara sama halnya dengan pencuri ayam, sehingga tidak layak dibedakan di hadapan hukum.

Menurut Akil Mochtar, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun berpotensi mengganggu kinerja kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan, tidak sampai menghalangi yang bersangkutan menjalankan tugasnya.

Konstitusional Bersyarat

Meski demikian, MK hanya mengabulkan sebagian gugatan. Pasal 36 ayat (3) dinyatakan MK konstitusional bersyarat.

Penahanan terhadap kepala daerah atau wakilnya yang menjadi tersangka tetap memerlukan persetujuan tertulis dari presiden.

Apabila izin tidak diberikan presiden dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak surat permohonan diterima, maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan. Sebelumnya, dalam UU Pemda izin penahanan tersangka memerlukan waktu 60 hari.

Demikian pula Pasal 36 ayat (4) UU Pemda dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat (konstitusional bersyarat-Red), sepanjang tidak dimaknai ‘’hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (3) adalah: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara’’.

Dalam keterangan pers usai sidang, Akil yang juga juru bicara MK mengatakan, penahanan kepala daerah masih memperlukan izin presiden. Izin diperlukan agar presiden tahu karena kepala daerah adalah bawahannya. ”Perlu kami tegaskan pula, perkara yang ditangani KPK tidak perlu izin presiden,” katanya. 

Peneliti ICW sekaligus kuasa hukum pemohon, Donal Faridz, menyatakan puas terhadap putusan MK. ”Kami mengapresiasi MK yang mengabulkan sebagian permohonan kami. Pada intinya MK sudah mencabut norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kepala daerah,” ujarnya.

Dengan putusan itu, ICW berharap tidak ada lagi alasan jaksa untuk menunda pemeriksaan kepala daerah dengan alasan belum mendapat restu dari presiden.

Namun, Donal masih belum puas terhadap putusan yang diketok oleh Ketua MK Mahfud MD itu. Pasalnya, untuk penahanan, polisi dan jaksa masih membutuhkan izin presiden. ”Dalam pandangan kami, penahanan itu adalah diskresi (kewenangan) penegak hukum,” kata Donald.  [ bmw / Sms ]

Norwegia Hadapi Teroris. -dibaca 890 kali