Konflik Intoleransi, Kesenjangan Sosial-Ekonomi dan Lemahnya Pancasila
Penulis :
Penyunting :
3162    0

Dokumentasi Rima

JAKARTA, RIMANEWS – Ajaran Pancasila perlu lebih dikembangkan lagi di tengah masyarakat untuk menekan berbagai kasus intoleransi antar umat beragama yang berujung pada tindak kekerasan.

CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, akar persoalan munculnya kasus- kasus intoleransi beragama adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Kondisi serba kekurangan dan kesenjangan di tengah masyarakat yang mendorong tumbuhnya sikap intoleransi diperparah dengan hilangnya rasa keadilan. Hal ini muncul lantaran orang-orang yang memiliki uang dan kekuasaan cenderung melakukan penindasan.

Ketua Dewan Pakar Partai NasDem ini tidak menampik bahwa intoleransi juga dipicu perasaan tidak puas, perbedaan, dan ketidakcocokan. “Begitu mudah orang yang punya power dan punya duit menindas. Ketidakadilan ada di mana-mana,” ujarnya pada acara Silaturahmi Tokoh Bangsa Keempat bertajuk  “ Toleransi di Tengah Keberagaman ” di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.

Tampak hadir dalam silaturahmi ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, Ketua Senat (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) Irman Gusman, tokoh pluralisme Indonesia Franz Magnis Suseno, Ketua Umum DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, mantan Wakil Ketua MPR AM Fatwa, mantan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibjo, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.

HT melanjutkan,untuk menekan potensi intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berikut tindak kekerasan yang disebabkannya dibutuhkan tekad serta kemauan kuat dari seluruh anak bangsa.Ajaran Pancasila pun perlu terus dihidupkan di lingkungan pendidikan, pemerintahan, keagamaan, dan kehidupan sosial. “Semua akan terselesaikan jika Pancasila kita tegakkan,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila tercantum pada paragraf keempat Preambule (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memandang sikap intoleransi yang kini berkembang di tengah masyarakat menjadi ancaman kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. “Banyak tragedi dan kasus terjadi akibat intoleransi baik horizontal maupun vertikal antara rakyat dengan pemerintah.

Faktor utama pemicu permasalahan ini adalah kesenjangan ekonomi,” jelasnya. Din mencontohkan, sengketa lahan yang terjadi di berbagai daerah di Tanah Air adalah bukti bahwa negara belum mampu mengelola demokrasi. Kehadiran negara juga sangat minimalis dalam mengatasi berbagai masalah rakyat yang pada akhirnya menjadi bom waktu. Praktik pembiaran diyakini menggoyahkan sendi dan nilai kerukunan masyarakat.

Dia menggambarkan konflik sektarian yang terjadi di Sampang, terorisme yang selalu menyudutkan Islam, dan sengketa tanah antara rakyat dengan pengusaha seperti yang terjadi di Mesuji, Bima NTT,dan Papua. “ Semua itu terjadi karena ketidaktegasan negara dalam memberikan batasan antara tanah milik rakyat dengan pengusaha,” tandasnya. Sejumlah kasus ini, lanjut dia, membuat para tokoh agama mengalami kegamangan.

Karenanya, Din ingin membangun aliansi kearifan dan aliansi kebaikan. Dia yakin masih ada watak kenegarawanan di berbagai lingkaran tubuh bangsa. Ketua Senat Irman Gusman menambahkan,dalam konteks hubungan antara negara dengan agama dan civil society, perjalanan bangsa Indonesia relatif baik.

Namun, pendekatan hukum sebagai pilar demokrasi perlu lebih ditingkatkan. Sekalipun memberikan kebebasan dan pilihan bagi siapa pun, demokrasi tanpa aturan main dapat menyebabkan mereka yang kuat kian kuat, yang lemah semakin tidak berdaya. “Jadi, inti persoalan kita adalah demokrasi yang berkembang tidak diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.    [ mrheal / Hsi ]