Kemerdekaan Hanya Dinikmati Kaum Borjuis, SBY-Boed Gagal. SBY=Sudah Bobrok Ya !

JAKARTA,RIMANEWS— Indonesia sebentar lagi akan menikmati kemerdekaannya yang ke-67 tahun. Di balik itu ternyata Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Era SBY-Boediono gagal membangun keadilan sosial, dan kemerdekaan hanya dinikmati kaum borjuis, sementara KKN merajalela dan SBY membiarkan semuanya begitu saja.. Seakan ada pepatah SBY sama dengan semakin bobrok ya.

Kemerdekaan Indonesia yang dicita-citakan membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat sampai saat ini dinilai hanya dinikmati segelintir manusia, kelas borjuis yang menganut kapitalisme.

"Rakyat kecil sampai saat ini belum merasakan apa itu kemerdekaan yang dicita-citakan Bapak Bangsa. Semarak kemerdekaan ternyata hanya dinikmati para elite dan kapitalis yang menindas kemerdekaan rakyat," kata Radhar Panca Dahana, budayawan dan sastrawan, di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/8/2012).

Radhar mengungkapkan, jika negara menjamin kapitalisme berkembang biak maka ada jurang ketidakadilan yang menganga. Jurang itu telihat pada perbedaan kemakmuran antara yang kaya dan miskin.

Kelas borjuis yang berideologi kapitalis ini memperkaya dirinya dengan mengambil uang rakyat dan para pekerja yang menjual tenaganya untuk kelas borjuis tersebut. Dalam iklim kapitalisme, lanjutnya, kemiskinan bukan diberantas, melainkan dipelihara.

"Kapitalisme itu memelihara kemiskinan dan kebodohan, bukan malah berusaha menghilangkannya. Sudah terbukti bahwa kapitalisme itu menyengsarakan masyarakat berkemanusiaan," pungkas Radhar.

Radhar menambahkan, Pemerintah Indonesia yang terus mengekor pada Barat adalah bukti dari Indonesia belum merdeka 100 persen. Barat yang dipimpin Amerika Serikat, lanjutnya, tidak dapat dimungkiri lagi telah merampas kemerdekaan Indonesia. Terlebih lagi, Amerika Serikat berpegang penuh dengan kapitalisme sehingga Indonesia turut pula mencontoh ideologi Barat tersebut.

Dia mengungkapkan, bahwasanya jika Indonesia mau merdeka 100 persen maka Indonesia harus merdeka dari Amerika. "Indonesia harus berjuang keras untuk merdeka lagi. Merdeka dari belenggu Amerika," tegasnya.

Maraknya kasus korupsi saat ini ditenggarai telah merebut kemerdekaan rakyat. Pakar Hukum, Saldi Isra pun menegaskan, dalam konteks pemberantasan korupsi Indonesia belum merdeka.

"Kita harus merdeka dari apa saja ? Ini harus diperjuangkan. Ini ancaman korupsi yang mempersulit kita. Secara fisik kita tidak dijajah. Kalau mengisi kemerdekaan itu masih sangat jauh, yang paling mengancam itu perilaku korupsi," kata Saldi Isra saat diskusi bertajuk 'Merdeka Itu Relatif' di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/8/12).

Menurutnya, meskipun sejak 2003, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang khusus menangani kasus korupsi, namun, pemberantasan korupsi belum berjalan dengan baik, karena adanya upaya melemahkan KPK.

"Yang bekerja ke arah (pemberantasan korupsi) itu banyak tapi yang merontokan banyak sekali. KPK seolah-olah berjuang sendiri. Mereka harus perang dengan penegak hukum lain, legislatif dan eksekutif," jelas Guru Besar Universitas Andalas, Sumatera Barat.

Sementara itu, Budayawan Radhar Panca dahana mengatakan mengatakan, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara radikal. Sebab, para koruptor semakin kuat dan seolah-olah memiliki pemerintahan sendiri. Sementara pemimpin yang ada tidak memiliki sifat kepemimpinan yang membela masyarakat.

"Untuk itu pemimpin harus melakukan revolusi. Artinya perang melawan korupsi, bukan kontak fisik. Kenyataannya presiden mulai Gus Dur, sampai SBY untuk memberikan arahan masih tidak jelas juga dalam konflik KPK vs Polisi. Ini yang menjadi persoalan," katanya.

Terlebih, lembaga penegak hukum lainnya seolah-olah bekerja untuk mendeligitimasikan KPK. Alhasil, rakyat seperti berjuang sendiri. Menurutnya, masyarakat tidak memiliki persenjataan dalam memperjuangkan aspirasinya karena lembaga yang memiliki fungsi tersebut justru koruptif.

"Upaya pencegahan atau mengatasi korupsi ini masih agak banci. Banyak kepengecutan. Dari segi kelembagaan itu cuma KPK yang ada di front line. Lembaga lain malah seperti bekerja merontokan KPK. Mereka selalu mendeligitimasi KPK. Akhirnya rakyatlah yang berjuang. Tetapi rakyat enggak punya persenjataan, meski diwakili lembaga yang kini malah korupsi," kata Radhar(KCM/U)