Ada Tiga Indikasi kuat jika Presiden SBY Terlibat Skandal Century

JAKARTA,RIMANEWS-Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan mengatakan, ada tiga indikasi kuat jika Presiden SBY sangat mengetahui proses pembahasan bailout hingga pengucuran dana bailout Bank Century tersebut.

"Ada tiga indikasi kuat bahwa SBY tak hanya tahu , tapi terlibat dalam penyelematan Bank Century," ujar Hendrawan di Jakarta, Jumat (10/8/2012).

Dia menjelaskan, indikasi pertama adalah surat yang ditandatangani oleh Menteri Perekonomian pada saat itu yakni Sri Mulyani yang disampaikan ke Presiden SBY untuk melaporkan perkembangan bailout Bank Century.

"Surat ini yang pada waktu itu di sampaikan ke publik oleh Bambang Soesatyo (anggota Komisi III FPG) dan Misbakhun (dari FPKS)," terangnya.

Selain itu, indikasi kedua adalah pernyataan wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengaku tak mengetahui proses pembahasan bailout Bank Century tersebut. Sehingga JK pada waktu itu menyebut bahwa bailout Bank Century adalah perampokan terorganisir.

"Ketiga, terbitnya Perpu JPSK, ini yang menjadi dasar bailout padahal itu sudah ditolak DPR," tegasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tanggal 6 Oktober 2008, tim kecil menemui presiden untuk membahas arti penting dan urgency blanket guarantee. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2008 kemudian tim kecil itu berusaha meyakinkan Wapres soal yang sama tetapi Wapres menolak.

Sehingga jika ditarik kesimpulan dari testimoni Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar yang menyebut ada pertemuan yang dipimpin Presiden SBY dengan beberapa pejabat seperti Kapolri Bambang Hendarso, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Gubernur BI, Boediono dan Menteri Perekonomian Sri Mulyani terjadi di pertengahan tanggal 6 dan 13 Oktober 2008.

Testimoni mantan Ketua KPK Antasari Azhar terkait rapat pembahasan bailout Bank Century di Istana Kepresidenan pada Oktober 2008 bisa dijadikan sebagai bukti baru. Bahkan, bukti ini bisa memicu hak angket kembali di DPR.

"Testimoni Antasari merupakan fakta baru, dan ini merupakan urusan politik di DPR. Bisa saja DPR membentuk hak angket baru, ditambah lagi dengan audit BPK, rekomendasi rapat paripurna DPR," tandas mantan anggota Pansus Hak Angket Bank Century Fachri Hamzah saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/8/2012).

Dia mengatakan, testimoni ini seakan menjawab teka-teki keterlibatan pihak istana dan Presiden SBY dalam bailout Bank Century. Meski ada peluang untuk menggulingkan hak angket baru, namun realisasinya nanti akan jauh dari harapan publik.

"Tapi untuk saat ini, membentuk hak angket baru yang ditujukan kepada Presiden SBY memakan waktu dan bisa-bisa selesai masa jabatannya, hak angket tidak berhasil. Bisa saja SBY diproses setelah tidak menjabat," kata Fachri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi kritikan seputar skandal bailout Bank Century yang kembali dipersoalkan setelah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kembali bersuara.

SBY mengatakan, jika bailout kepada Bank Century tidak dikucurkan pemerintah, maka negara akan mengalami krisis ekonomi seperti 1998.

"Sekarang pun krisis 2011-2012 ada bank di Eropa yang sekali bailout itu memerlukan anggaran U$100 miliar setara dengan hampir Rp100 triliun rupiah. Di negara kita 1998 krisis ekonomi yang sangat dahsyat juga dipicu oleh krisis perbankan, 2008-2009 kalau kita tidak cepat dulu melakukan sesuatu untuk salah satu bank yang dianggap bermasalah barangkali bisa terjadi lagi seperti 1998-1999 dulu," ujar SBY dalam kunjungan ke kantor pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI), Jakarta, Jumat (10/8/2012).

SBY kembali menjelaskan kasus bailout Bank Century, setelah Antasari Azhar mengungkapkan tentang fakta baru kasus tersebut sebagaimana dipublikasikan Metro TV, beberapa waktu lalu.

SBY menyadari pengucuran dana bailout kepada Bank Century sekitar US$600 juta berisiko politik, namun mampu menyelamatkan perekonomian negara.

"Kita pahami memang politik bisa seperti itu, meskipun jumlahnya belum seberapa dibandingkan dengan bailout di negara-negara lain yang dilakukan untuk tujuan yang sama," jelas SBY.

"Oleh karena itu kalau mengingat peran bank seperti itu saya pesan kepada para pimpinan perbankan, kelola dengan baik, jalankan misi baik untuk perekonomian maupun untuk rakyat kita juga dengan baik. Keliru, lalai, apalagi ada penyimpangan dampaknya luar biasa," kata SBY.

(I/Inlah.RM)