Puasa dan Prinsip - prinsip Good Governance

Sebagian dari kita mungkin tidak menyadari bahwa ibadah puasa memiliki sejumlah nilai penting yang selaras dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (good governance). Jika diletakkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ibadah puasa mengajarkan prinsip-prinsip pembentukan tata kelola pemerintahan baik.

Pertama, menjunjung tinggi peraturan. Melalui ibadah puasa Islam memberikan kepastian hukum kepada para pemeluknya dengan mengedepankan rasa keadilan. Sebagai contoh, bagi mereka yang telah dewasa dan sehat wajib menjalankan ibadah puasa tanpa terkecuali. Sementara itu, bagi mereka yang sakit dapat mengganti puasa pada waktu lain atau membayar fidyah kepada fakir miskin. Adapun mereka yang sehat tetapi sengaja meninggalkan puasa, maka dianggap telah keluar dari agama Allah SWT. Penghargaan terhadap peraturan atau hukum merupakan fondasi utama bagai terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kedua, menjunjung tinggi partisipasi. Ibadah puasa Ramadhan mendorong kita untuk berpartisipasi aktif terlibat dalam sebuah kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Hal itu antara lain tercermin dari kegiatan berbuka puasa bersama dan tarawih berjamaah. Berjamaah dalam beribadah lebih baik dibandingkan dengan menjalankan ibadah sendiri. Dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan baik mutlak dibutuhkan partisipasi luas masyarakat agar proses pembangunan bangsa tidak didominasi oleh satu orang atau satu kelompok tertentu saja.

Ketiga, menjunjung tinggi keterbukaan. Melalui ibadah puasa Islam melarang orang untuk berlaku dan berkata tidak jujur. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Begitu pun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara para pemangku jabatan dituntut untuk bersikap terbuka dan jujur dalam melaporkan hasil capaian program kerja apakah telah sesuai dengan apa yang telah dia janjikan dahulu.

Keempat, menjunjung tinggi persamaan. Puasa memberikan ruang yang sama kepada siapa pun untuk memperoleh manfaat, khususnya dalam hal pahala dan kebaikan-kebaikan lainnya. Karena itu, orang yang menjalankan ibadah puasa diberikan kesempatan luas untuk berlomba-lomba berbuat baik. Dalam konteks kehidupan bernegara, seluruh warga Negara memiliki peran yang dilandaskan pada tujuan yang sama dan berdiri sama di depan hukum. Karena itu, puasa sejatinya mendorong kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang bekerja bersama, tanpa membeda-bedakan status, posisi, dan jabatan, sebagai modal membangun tata kelola pemerintahan baik.

Kelima, menjunjung tinggi akuntabilitas. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain –seperti shalat berjemaah dan zakat– yang turut melibatkan orang lain, ibadah puasa begitu privat dan rahasia karena hanya Tuhan dan orang bersangkutan yang mengetahui secara pasti. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, hal itu mengajarkan kepada kita rasa tanggung jawab untuk mengemban amanah secara sungguh-sungguh, baik dilihat maupun tidak dilihat orang lain. Apalagi jika kita menyadari sepenuhnya bahwa pengawasan hakiki dari Allah SWT selalu melekat karena dia begitu dekat dengan kita di mana saja dan kapan saja.

Itulah lima nilai penting ibadah puasa yang selaras dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, apabila puasa di tahun ini belum mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, maka sesungguhnya ibadah puasa kita masih sekadar ritual. Karena itu, mari kita jadikan bulan suci Ramadhan ini sebagai momen tepat bagi kita kaum Muslim untuk mengendalikan diri dari berbagai hal yang tidak sejalan dengan tuntunan agama yang diwujudkan dengan kesungguhan kita menciptakan tata kelola pemerintahan baik.

Ir. H. M. Hatta Rajasa

Menteri Koordinator Perekonomian

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)