Komnas Perempuan Desak SBY Evaluasi Kinerja Ketua BPN, Meneg BUMN, dan Kapolri

JAKARTA, RIMANEWS - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengevaluasi kinerja Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kapolri sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas berbagai konflik lahan, seperti yang baru terjadi di Ogan Komering Olir (OKI), Sumatera Selatan. 

"Komnas Perempuan meminta presiden segera mengevaluasi Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri BUMN dan Kepolisian sebagai pejabat yang harus bertanggungjawab," tegas Wakil Ketua Komnas Perempuan, Desti Murdijana di Jakarta, Senin, (30/7).

Menurutnya, presiden turun langsung menyelesaikan berbagai konflik sumber daya alam (SDA) atau agraria di Jawa Timur, Sape Bima, Mesuji Lampung, Papua dan lain-lain serta jatuhnya korban atas konflik tersebut.

Komnas Perempuan juga mendesak pihak Polri menghentikan pendekatan kekerasan dalam penyelesaian konflik. Selain itu, pemerintah harus  memulihkan korban, keluarganya, dan masyarakat serta membangun mekanisme perlindungan hak warga negara sebagaimana Pasal 33 UUD 1945.

Seperti diketahui, dalam bentrok tersebut seorang bocah bernama Angga (13) harus meregang nyawa, setelah timah panas menembus bagian kepala dekat telinga sebelah kanan.

Mulanya, Angga hanya ingin melihat kenapa begitu banyak mobil polisi melintas. Sementara korban luka tembak yakni Farida (35) mengalami luka tembakan di lengan bawah kiri, Rusman bin Alimin (37) mengalami luka tembak di bagian rusuk dan Yarman (47) mengalami luka tembak di tangan. Mereka dirawat di Puskesmas Tanjung Batu.(yus/SM)