Etika Politik Elite Partai Demokrat Dipertanyakan

JAKARTA, RIMANEWS - Kader Partai Demokrat yang tergabung dalam Aliansi Kepedulian Rakyat untuk Keselamatan Bangsa (AKRAB), mempersoalkan pernyataan sejumlah elite partai di media massa. Pernyataan yang dimaksud berkaitan disebut-sebutnya Siti Hartati Murdaya dalam kasus suap di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah. Sejumlah elit seolah-olah sudah memvonis bersalah Hartati dalam kasus itu. Saat ini, Hartati menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

“Kami sungguh menyesalkan adanya komentar di berbagai media massa yang dilontarkan kalangan internal partai, yang belum apa-apa sudah buru-buru meminta Hartati Murdaya mundur dari Partai Demokrat,” ujar Koordinator AKRAB Ruwandi, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Ruwandi juga menyesalkan adanya komentar dari kalangan internal partai Demokrat yang menyatakan partai tidak akan memberikan pembelaan terhadap Hartati Murdaya. Padahal belum ada penegak hukum yang memutusnya bersalah.

“Atas nama prinsip praduga tak bersalah, hendaknya kita tetap menempatkan yang bersangkutan sebagaimana mestinya,” tandasnya.

Ruwandi melihat, belakangan ini Partai pendukung utama Presiden SBY itu sedang menghadapi masalah berat. Menjadi bulan-bulanan issu negatif di media massa yang menyeret beberapa unsur pimpinan partai seperti, Ketua Umum Anas Urbaningrum, Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng, dan belakangan Hartati Murdaya.

“Seharusnya seluruh kader bersatu dan kompak menghadapinya. Bukannya malah mudah terpancing ke dalam nuansa konflik internal, saling menyalahkan, saling mencaci-maki, dan politik cuci-tangan untuk menyelamatkan diri,” ujarnya.

Untuk persoalan yang menyeret nama Hartati, Ruwandi melihat, para elit Demokrat seolah-olah bersikap ‘habis manis sepah dibuang’. Hartati yang dinilai banyak berjasa untuk partai, justru tidak mendapat pembelaan saat menemui masalah. “Ini menimbulkan tanda tanya besar tentang etika berpolitik para elite Partai Demokrat,” tandasnya.[ian/LI]