Benarkah Amien Rais-Gus Dur Gagal Wujudkan Reformasi?

JAKARTA,RIMANEWS- Masih debatable bahwa Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais dan mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid dinilai sebagai tokoh reformasi yang gagal.

”Tokoh reformasi jadi gagal, bahkan Gus Dur pun gagal, saat ini sudah tidak zaman menggalang kekuatan massa, massa sekarang sudah tidak ada," kata Pengamat Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit dalam Diskusi Publik Kelompok Kerja Petisi 50 dengan tema "Bangkitnya Golkar dan Partai-Partai Neo Orba" di Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Menurut Arbi, Amien dan Gus Dur gagal menuntaskan agenda-agenda reformasi. Dia menilai, gerakan reformasi tidak berjalan tuntas. "Strategi para tokoh reformasi sudah usang. Akibatnya, reformasi tak menghasilkan perubahan yang fundamental, reformasi jalan di tempat, "kata Arbi.

Selain itu, ia menyayangkan sikap-sikap segelintir tokoh-tokoh politik yang sering menginginkan mundur ke masa lalu dengan indikasi bangkitnya Partai Golkar. “Itu hanya zaman orde baru," jelasnya.

Posisi Partai Golkar dan Ketua Umumnya Aburizal Bakrie belakangan mendapat sorotan baik dari internal maupun eksternal. Situasi ini ini dipantik keputusan Rapimnas yang akan memecat kadernya jika maju di Pilpres 2014.

Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) awal Juli lalu mengeluarkan salah satu keputusan yakni akan memecat kadernya jika maju dari partai lain yang kemudian mendapat reaksi dari berbagai kalangan di internal Partai Golkar. Tak urung tokoh senior Partai Golkar seperti BJ Habibie dan Jusuf Kalla memberi komentar negatif atas kebijakan tersebut.

Ketua DPP Partai Golkar Hajdriyanto Y Thohari tidak menampik bila partainya membuat aturan soal kader yang maju dari partai lain dalam Pemilu Presiden 2014. "Dalam AD/ART disebutkan bahwa anggota Partai Golkar itu berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Diberhentikan itu ada beberapa syarat. Salah satunya adalah tidak mentaati keputusan Munas dan Rapimnas," ujar Hadjri di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Lebih lanjut Wakil Ketua MPR ini menyebutkan terdapat perbedaan antara peraturan lama dan peraturan baru. Menurut dia, dalam peraturan baru kader Partai Golkar tidak lagi diberi ruang untuk memberi klarifikasi. "Sekarang tidak menggunakan forum dimana yang bersangkutan dapat menyampaikan pembelaan terhadap keputusan itu. Keputusan itu bisa diambil begitu saja oleh DPP," tambah Hadjri.

Peraturan pemecatan bagi kader Partai Golkar ini mengingatkan kebijakan serupa saat Partai Golkar era Akbar Tandjung. Fenomena pemecatan sejumlah kader Partai Golkar juga mencuat saat Jusuf Kalla maju menjadi Cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono saat Pemilu 2004 lalu. Meski, dalam perkembangannya, kader Partai Golkar yang dipecat dikembalikan lagi keanggotaannya.

Tokoh senior Partai Golkar BJ Habibie menyebutkan seharusnya partai memberikan peluang kepada kader yang berpotensi untuk maju dalam Pemilu Presiden. "Dengan catatan tidak perlu keluar partai, jadi tidak pecah," saran Habibie.

Polemik yang muncul belakangan ini pada akhirnya akan memberi dampak negatif terhadap pencapresan Ical dua tahun mendatang. Kini, Aburizal di persimpangan.