JAKARTA,RIMANEWS- Kompetisi capres 2014 bakal diwarnai wajah-wajah baru seperti Aburizal Bakrie, Hatta Radjasa, Ani Yudhoyono maupun tokoh-tokoh lama seperti Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Prabowo dianggap lebih pas berpasangan dengan Rizal Ramli (tokoh perubahan) ketimbang sosok lain. Prabowo-RR secara visi-misi sangat erat persamaannya, anti-korupsi, komitmennya sama dan keduanya tipe pemimpin pendobrak yang mengusung ekonomi kerakyatan. Rizal Ramli memiliki rekam jejak sebagai mantan menko ekuin terbaik dan ekonom paling tangguh melayani rakyat dan rendah hati, mantan demonstran ITB yang sahaja dan meraih PhD (Doktor) Ilmu Ekonomi dari Boston University,AS.
Demikian pendapat pengamat politik UI Boni Hargens dan peneliti PSIK Universitas Paramadina,Herdi Sahrasad, kemarin.
“Jika dibandingkan wajah-wajah baru, tokoh lama seperti Prabowo masih diterima pasar dalam negeri, kecuali dunia internasional. Idealnya, Prabowo bisa berduet bersama Rizal Ramli sebagai tokoh perubahan. Kalau bukan RR, Prabowo bisa keliru pilih pasangan, apalagi rekam jejaknya saja masih dipertanyakan karena masalah HAM masa lalu,” ungkap pengamat politik UI Boni Hargens.
Selain itu, lanjutnya, figur capres mendatang sebaiknya harus melalui seleksi yang ketat dengan menempatkan orang-orang yang bersih, kredibel, dan tidak terkait dengan persoalan hukum. Bangsa ini sudah sangat lelah dan membutuhkan sosok pemimpin yang berani dan tegas, bukan hanya sekadar mementingkan pencitraan diri maupun kroni-kroninya.
''Prabowo sebaiknya dari sekarang membangun dialog dengan tokoh gerakan mahasiswa RizalRamli sebagai calon pasangan terbaiknya, daripada nanti kalau dia menang pada pilpres 2014 tidak mampu bekerja memecahkan masalah ekonomi seperti SBY saat ini.Akibatnya tragis, SBY terpuruk dan rakyat menyesal memilihnya karena teknokrasi ekonomi rezim SBY amat neolib, tak berpihak rakyat atau bahkan relatif gagal,'' kata Herdi Sahrasad, dosen ilmu sosial Universitas Paramadina.
Boni menyarankan Prabowo untuk selektif memilih calon pendampingnya agar popularitasnya yang sudah terbangun lewat pemilu 2009 tidak hancur percuma pada 2014 karena salah memilih pasangan.
Berdasarkan hasil sementara dari quick count yang dikeluarkan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Jokowi-Ahok menempati urutan teratas dalam Pilkada DKI Jakarta.
Namun, Pilkada DKI ini tidak hanya menjadi ruang untuk pemilihan kepala daerah tetapi juga sebagai tolak ukur kekuatan pada Pilpres tahun 2014 mendatang.
Pemenangan Jokowi-Ahok ini dinilai adalah sebuah tes yang sedang dicoba Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang akan maju sebagai calon Presiden 2014.
Demikian diungkapkan Direktur Utama LSI, Saiful Mujani, Rabu (11/7/2012), di kantor LSI, Menteng, Jakarta.
Fenomena rakyat melawan petahana dan memilih calon yang berekam jejak baik seperti pada Pilkada DKI Jakarta menunjukkan rasionalitas pemilih. Ini juga dinilai pesan tersirat masyarakat kelas menengah dan rakyat kecil yang bersatu mencari pemimpin yang mau melayani rakyat.
"Kali ini, politik akal sehat mengalahkan politik citra dan indentitas. Rakyat memilih secara rasional dengan mempertimbangkan kualitas dan kemampuan untuk membenahi Jakarta," tutur Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Benny Susetyo Pr, Kamis (12/7/2012) kemarin.
Dalam kasus Pilkada DKI yang diikuti enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Rabu lalu, berbagai hitung cepat menunjukkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama mendapatkan sekitar 42 persen suara. Adapun pasangan petahana Fauzi Bowo-Nachrawi Ramli hanya sekitar 33 persen suara.
Pasangan lain, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini sekitar 11 persen suara, Faisal Basri-Biem Benjamin 5 persen, Alex Noerdin-Nono Sampono 4 persen, dan Hendardji Soepandji-Riza Patria 1 persen.
Kesadaran ini, menurut Benny, dibentuk dari keterbukaan dan gerakan sosial media. Diharapkan, fenomena ini memengaruhi politik nasional. Pemimpin yang gagal membawa kesejahteraan akan dihukum dan tidak akan dipilih.
Ketika fenomena ini menyebar ke seluruh Indonesia, tradisi politik tidak lagi menggantungkan diri pada survei dan pencitraan. Budaya kompetisi dengan bekerja untuk rakyat akan tumbuh, dan rakyat akan memilih pemimpin yang tegas dan mau melayani. Bukan sekadar janji. Tradisi politik akal sehat ini akan menjadi kekuatan baru untuk menekan politik dagang sapi.