Proyek Rel Ganda SMR-PKL Rp 200 Miliar. Awas Korupsi !
Penulis :
Penyunting :
2723    0

Dokumentasi Rima

SEMARANG, RIMANEWS - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan proyek rel ganda Semarang-Pekalongan. Sementara PT Kereta Api menyiapkan dana Rp 10 miliar untuk mengganti biaya bongkar dan pindah bagi warga yang menempati lahan PT KA sepanjang Pekalongan-Bojonegoro.

Ketua tim pembebasan lahan Satker rel ganda Semarang-Pekalongan Dandung Iskandar mengatakan, saat ini proses pendataan pembebasan lahan masih terus berlangsung. Ganti rugi rencananya akan diserahkan setelah proses penghitungan dan pembebasan lahan selesai. “ Kami prioritaskan pembebasan lahan dulu. Saat ini proses pekerjaan Semarang-Pekalongan sudah mencapai 30%,” katanya di sela-sela kunjungan Wamenhub Bambang Susantono meninjau proyek rel ganda di Stasiun Tawang, kemarin.

Kepala Satker rel ganda Semarang-Bojonegoro Hendy Siswanto mengatakan, PT KA telah menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk biaya bongkar dan pindah  masyarakat yang memakai tanah PT KA yang berjumlah sekitar 64 keluarga di Cepu. Besarnya uang ganti untuk bangunan permanen sebesar Rp 300.000 per meter persegi, bangunan semi permanen Rp 250.000 per meter persegi.

Luas lahan yang dibebaskan untuk jalur ganda Semarang-Bojonegoro sepanjang 189 kilometer adalah 31 hektare, dan lahan yang ditertibkan 19 hektare. “ Pemberian uang ganti hanya untuk bangunan rumah, sedang pekarangan tidak dapat ganti. Untuk Stasiun Tawang- Stasiun Alastua ada sekitar 300 keluarga yang akan mendapat ganti. Kewajiban pembayaran dilakukan oleh Daop IV Semarang,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, kinerja perusahaan kontraktor milik BUMN yang terlibat dalam proyek pembangunan rel ganda dinilai kurang dibanding kontraktor swasta. Kontraktor BUMN diminta lebih memperhatikan pekerjaan teknis di lapangan.

“ Pekerjaan rel ganda harus menjadi prioritas pelaksanaan. Kontraktor pelat merah perlu memperhatikan pelaksanaan pengambilan prioritas di lapangan, sebab ini proyek dengan prioritas tinggi,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, rencana penggunaan area lahan milik Perum Perhutani di sekitar Stasiun Pelabuhan Batang, juga harus segera dituntaskan. Koordinasi dengan Menteri Kehutanan sangat diperlukan. “Terkait ganti rugi, saya lihat ada beberapa lokasi yang harus segera diprioritaskan,” katanya.  ( bin / SMS )

Wabah Kolera Serang Nigeria -dibaca 517 kali