Marzuki Enggan Ambil Pusing Soal Survey

JAKARTA, RIMANEWS -  Hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), yang menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup, tak terlalu diambil pusing oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie.

“Itu kan hanya persepsi masyarakat, jadi ya tak usah direspon secara negatif,” kata Marjuki usai menghadiri acara Temu Nasional Komunitas Masyarakat Sriwijaya Indonesia di Gedung Bhakti Wanitatama Yogyakarta Sabtu malam 9 Juni 2012.

Menurut Marzuki yang paling penting justru sikap introspeksi internal dari para anggota DPR.“Justru untuk introspeksi saja, dan tetap bekerja dengan sebaik-baiknya,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.

Marzuki menambahkan, dirinya pun tak terlalu terpikir dengan hasil survei lain dari SSS yang menyebut popularitas Demokrat juga menurun di bawah Golkar dan PDIP. “Sama juga untuk kondisi itu, mending direspon dengan kerja, kerja, dan kerja,” kata dia.

Meski demikian, namun Marzuki mengakui pihaknya juga sebenarnya merasa gamang dengan realitas yang terjadi di lembanganya, khususnya menyangkut soal citranya kini saat berdialog dengan ikatan pemuda mahasiswa dan pelajar Mahasiswa Sumatera Selatan dan tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan di Yogya malam itu.

Dipaparkan dia, meski DPR bekerja secara keras, namun karena adanya anggota yang tersandung kasus korupsi menjadi seperti rusak seluruhnya.
“Mungkin memang ada satu-dua yang kena korupsi, tapi jangan lantas mengecap DPR sevagai sarang koruptor? “ kata dia.

Marzuki pun menyesalkan pemberitaan media yang selama ini membenuk opini generalisasi di masyarakat soal citra lembanganya. Menurutnya terbentuknya citra itu akan menghancurkan lembaga DPR.“Padahal DPR itu sebagai satu pilar demokrasi, kalau hancur, maka bangsa ini juga bisa hancur,” kata dia.

Marzuki mengakui mungkin saat ini DPR masih banyak kekurangan. Namun bukan berati pihaknya tak berbuat sesuatu. Idealisme yang diinginkan untuk memberikan kesejahteraan rakyat sering terbentur kepentingan fraksi sebagai kepanjangan partai di DPR. “Jadi kalau ada yang bilang saya nggak bisa tertibkan anggota, itu salah besar,” kata dia.

Aturannya, yang bisa bertindak baik memecat dan menyeleksi seseroang di DPR adalah Partai sendiri. Meski ada Badan Kehormatan untuk mengawasi perilaku anggota, namun menurut Marzuki kewenangan tetap di partai karena persoalannya BK pun terdiri atas orang partai sehingamudah berkompromi.

Lantas siapa yang bertanggungjawab dengan hiruk pikuknya DPR? Marzuki mengatakan pihaknya sudah sering menyampaikan kepada wakil partai agar benar-benar menyeleksi orang-orang yang akan ditempatkan di parlemen.

“Tolong partai-partai pun ikut aktif menyeleksi agar yang dikirim ke senanyan benar-benar negarawan pilihan partainya, yang memang pantas dan terhormat,” kata dia. Marzuki mengkritik juga partai yang hanya memilih seseorang untuk ditempatkan di DPR dari sosok yang dirasa punya massa besar.

“Masalahnya DPR punya kewenangan besar membuat produk untuk layanan rakyat dan memilih eksekutif yang melakuakn pelayanan kesejahteraan itu,” kata dia. (wrh/tmp)