JAKARTA, RIMANEWS - Budaya yang positif harus bentuk agar reformasi tidak menjadi sia-sia. Namun demikian, perubahan tersebut harus tetap berjalan dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh para pendiri bangsa.
"Reformasi tidak mengusung negara baru. Reformasi itu sebenarnya hanya mengoreksi. Reformasi tidak menunjukan jalan, sebab reformasi hanya mengembalikan kepada jalan yang telah dibuat dan didesain oleh para pendiri bangsa," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, dalam diskusi bertema 'Mengurai Arah Reformasi Ditinjau dari Perspektif Budaya, Politik dan Hukum Dalam Upaya Membentuk Karakter Bangsa', di Jakarta, Jumat (25/5) malam.
Oleh karenanya, kata Ray, budaya perubahan harus diciptakan melalui sistem. Hal ini agar birokrat dan elit politik yang masih didominasi oleh aktor-aktor orde baru juga ikut berubah.
Perubahan yang paling mendasar untuk menyelamatkan reformasi dan keutuhan Indonesia, harus dimulai dari tiap individu, dengan mengusung rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap negara.
"Indonesia tidak boleh mereduksi individu. Sebab ada hubungan timbal balik. Antara hak sebagai warga negara dengan kewajiban harus sejalan, dan didasari oleh rasa kebanggaan terhadap negara," katanya.
Anggota komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Poempida Hidayatulloh mengatakan perubahan indonesia kearah yang lebih baik harus menitikberatkan budaya. "Budaya yang baik yang bisa menggerakan sistem dengan baik."
Ia juga mengatakan, tanpa perubahan budaya, aktor-aktor lama akan sulit tergantikan.
Ray menambahkan, melihat dari komposisi UU Pemilu dan lainnya, perubahan Indonesia tidak akan terjadi di 2014.
"Pemilu 2014 nanti belum akan menciptakan sistem dan orang-orang yang baru. Tapi 2019 mungkin akan menciptakan orang-orang yang baru asalkan pemuda diisi dengan mentalitas antikorupsi dan kemandirian," katanya.