Ketua DPP PKS Nilai Partai Demokrat Diskriminatif

RIMANEWS - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menerima keputusan resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait posisinya di Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pendukung Pemerintah. Karena itu, elite partai itu merasa aneh PKS dikucilkan setgab.

Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsy menilai Demokrat bersikap diskriminatif. Alasannya, ketika PKS berbeda sikap dengan Demokrat, semua pihak mengerdilkan PKS. Berbeda tatkala Golkar berbeda pendapat dengan Demokrat terkait RUU Pemilu. "Tidak ada yang berani menggusur Golkar. Terlihat sekali diskriminatif," kata Alhabsy kemarin.

PKS berbeda pendapat dengan koalisi dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (30/3) saat pengambilan keputusan terkait BBM. Akibatnya, PKS tidak diundang dalam rapat setgab di kediaman SBY pada Selasa (3/4) serta di kediaman sekretaris setgab Syarief Hasan pada Selasa (10/4).

Di kabinet pun menteri asal PKS dikucilkan. Menteri Pertanian Suswono tidak diundang dalam rapat kabinet bidang ekonomi membahas APBN-P 2012 pada Rabu (4/4). Kemudian Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri tidak diundang dalam rapat pada Senin (16/4) di Istana Bogor membahas penanganan bencana gempa bumi di Aceh.

Menkominfo Tifatul Sembiring membantah Presiden mengabaikan menteri asal PKS. Tidak diundangnya Mensos karena sudah diwakilkan Menko Kesra. Tetapi dalam penyambutan tamu negara, katanya, menteri PKS diundang.

Tifatul yang juga anggota Majelis Syuro PKS itu menyatakan hubungan partainya dengan koalisi khoir-khoir (baik-baik) saja.

Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha menambahkan tidak diundangnya Mensos tidak terkait dengan retaknya hubungan koalisi dengan PKS. Rapat itu rutin dan semua yang terkait penanganan Aceh dilaporkan Menko Kesra.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyarankan PKS tidak mundur dari setgab, karena sikap PKS di Rapat Paripurna DPR benar.

"Penaikan harga BBM itu kemauan setgab, bukan rakyat," kata Kamis.(yus/MI)