Ikohi: Rezim SBY-Boediono Makin Fasis

MEDAN, RIMANEWS - Pada 13-14 April lalu, Wakil Presiden RI Boediono berkunjung Sumatera Utara. Namun kunjungan itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi rakyat Sumut dan hanya menyusahkan masyarakat setempat karena pengawalan dan pengamanan yang dinilai terlalu berlebihan. 

"Tanggal 13 April 2012 lalu, saat kunjungan Wapres ke Sumut, dianggap oleh masyarakat Sumut malah membuat masalah. Tidak hanya kemacetan dan hilangnya rezeki para pedagang kaki lima yang dirasakan oleh warga Sumut, pengawalan yang berlebihan seperti melibatkan TNI selain tidak sedikit memakan biaya, ini juga menjadi situasi yang dianggap bentuk menakuti-nakuti rakyat," kata Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) Sumut, Suwardi.

Ikohi yang beranggotakan korban pelanggaran HAM di Sumatera Utara mengutuk peristiwa kekerasan negara kepada rakyatnya. Menurut Suwardi, pengawalan berlebihan saat kedatangan Wapres dua hari lalu, menunjukkan betapa pemerintah curiga terhadap rakyatnya.

"Pengawalan yang melibatkan TNI adalah tindakan yang sangat disayangkan. Apalagi TNI juga diduga sempat melakukan tindakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa dan kepada para jurnalis," ungkapnya.

Suwardi menuturkan, keterlibatan TNI dalam melakukan pengamanan unjuk rasa akan mengembalikan eksistensi rezim orde baru dimana mereka (TNI) digunakan untuk menghadapi aksi rakyat dengan cara kekerasan. "Kenapa kedatangan wapres harus dikawal begitu ketat? Secara psikologis, ini adalah ketakutan yang berlebihan dari pemerintah kepada rakyatnya. Dan ketakutan tersebut pasti sangat beralasan," bebernya.

Terhadap dugaan kekerasan yang dilakukan oleh TNI kepada para pengunjuk rasa dan jurnalis, Ikohi Sumut beserta seluruh korban di Sumatera Utara mengutuk tindakan tersebut. Dan diharapkan Presiden dan Panglima TNI meminta maaf kepada rakyat Sumut yang menjadi korban kekerasan.

"Jika Presiden dan Panglima TNI tidak peduli terhadap korban kekerasan, secara tidak langsung itu adalah bentuk pembiaran (omission) dan akan menjadi 'bola salju' bagi gerakan rakyat Sumut menentang tindakan semakin fasisnya rezim SBY-Boediono," tandas Suwardi.[ach/waspada.com]