JAKARTA, RIMANEWS - Ketua DPR Marzuki Alie mengakui sistem pemilu yang ada menghasilkan anggota DPR yang mayoritas banyak uang. Maka itu, dibutuhkan sistem pemilu tertutup untuk pemilu berikutnya.
"DPR ini diisi oleh orang-orang yang punya uang, kasihan. Karena tanpa proses kaderisasi, ya seperti sekarang, umumnya orang-orang kaya sensitivitas terhadap rakyat tidak ada. Kalau ada seleksi di partai dan terukur, ya tidak begini," kata Marzuki di gedung DPR, Jakarta, Kamis 5 April 2012.
Pada 2004, sistem pemilu legislatif dilangsungkan secara tertutup. Sistem proporsional tertutup itu berarti caleg dari masing-masing partai dipilih berdasarkan nomor urut. Artinya, pemilih hanya mencontreng partainya saja. Nantinya, partai yang menentukan siapa kader yang akan masuk Senayan.
Dengan sistem tertutup, pembiayaan kampanye juga akan dilakukan partai bukan dari si kader terkait. Dan ini juga bisa mengontrol pendanaan kampanye partai politik.
Bagi Marzuki Alie, anggota Dewan saat ini yang sebagian berasal dari orang-orang kaya sulit diatur. Seperti anggota dewan saat ini.
"Saya sebagai ketua DPR melihat fenomena ini di DPR. Betapa sulitlah mengatur anggota. Di paripurna lihat saja, saya minta diam eh ngomong semua. Jadi kadang kala aneh juga, semua mau ngomong. Kita kan harus bagi jangan fraksi A saja. Ini yang saya harap ada perubahan," kata Marzuki.
Menurutnya, dengan sistem yang tertutup maka partailah yang akan bertanggung jawab jika anggota dewan dari partainya melakukan kesalahan. Maka itu kaderisasi partai sangat diperlukan.
"Kalau mereka tidak bagus, partai bisa menarik. Kalau sekarang alasannya pemilu ini dipilih langsung. Dengan kemarin itu (2009) sistem terbuka seolah-olah lepas dari parpolnya," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.
Marzuki sendiri mengakui memiliki pandangan berbeda dengan Fraksi Demokrat. "Dalam pandangan pribadi saya, tertutup. Tapi fraksi maunya terbuka, tapi sebagai pribadi saya berhak menyuarakan," ujar dia.(yus/vn)