Friday, 18 April 2014

Breaking News

Aktivis 77-78: SBY-Boed Gagal Membangun Kedaulatan Energi

JAKARTA, RIMANEWS- Gonjang-ganjing harga minyak dunia selalu saja memicu instabilitas dalam negeri. Pemerintah yang mengikuti tren pasar internasional seolah tak dapat melepaskan diri dari jerat harga dunia. Ini pula yang membuat pemerintah menaikkan harga BBM setiap kali harga minyak dunia bergejolak naik. Lalu adakah alternatif lain agar harga BBM tidak selalu berpatokan pada harga minyak dunia, dan Indonesia memiliki kedaulatan energi sendiri?

Aktivis 77/78, Miming Abdulrachim menilai ada sejumlah langkah yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah untuk keluar dari jerat gejolak minyak dunia, yaitu:

  • Memberantas mafia minyak yang telah mereduksi pendapatan Negara triliunan rupiah
  • Menaikkan lifting minyak hingga 1,5 juta barel/perhari secara bertahap
  • Membangun kilang penyulingan minyak sehingga tidak perlu mempergunakan kilang-kilang asing, yang akibatnya terjadi efisiensi yang sangat besar. Dan untuk hal ini hanya dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun.
  • Konversi BBM ke Gas yang jauh lebih murah. Dan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 3 tahun.
  • Meningkatkan industri di sektor riil sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja yang lebih banyak dan daya beli masyarakat bisa meningkat pula, dimana hal ini juga akan berimbas pada naiknya pendapatan Negara dari sektor non-migas.

Namun sayangnya, menurut Miming, SBY yang telah berkuasa selama 7,5 tahun dan Boediono selama 6,5 tahun (terhitung sejak menjadi Menko Perekonomian) sepertinya tidak memiliki political will untuk mengeksekusi hal tersebut, kalaupun ada hanya setengah hati saja dilaksanakan.

Akibatnya, pemerintahan SBY-Boediono selalu mengkambing-hitamkan harga minyak dunia untuk menutupi kelemahan kinerjanya dalam mengelola energi dan sumber daya dalam negeri sendiri.

“Jika SBY-Boediono mau menempuh langkah-langkah di atas, tentunya situasinya tidak akan menjadi rusuh seperti sekarang ini dan menyengsarakan rakyat,” pungkas aktivis yang pernah ditahan pada masa Orde Baru ini.[ach]