Monday, 21 April 2014

Breaking News

Tolak Kenaikan BBM, PKS Siap Kehilangan Jatah 3 Menteri

JAKARTA, RIMANEWS - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Jika hal itu terjadi, maka partai berlabel Islam ini terpaksa harus meninggalkan koalisi dan menjadi oposisi. Lalu siapkah PKS kehilangan jatah 3 menteri yang ada di kabinet?

"Saya kira Majelis Syuro tidak akan jauh dari statement yang disampaikan (Presiden PKS) pada pembukaan dan penutupan mukernas di Medan. Menteri-menteri PKS yang berada di kabinet adalah sangat paham bahwa mereka kader partai dan siap melaksanakan apa pun keputusan partai," ujar anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

Hidayat menjelaskan, sikap fraksi tetap menolak kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM. Oleh karena itu fraksi PKS akan segera mengusulkan agar Majelis Syuro segera mengadakan sidang terkait penegasan sikap tersebut.

"Fraksi akan mengusulkan agar Majelis Syuro segera membuat sidang untuk kemudian memutuskan sikap sesuai dengan sikap fraksi yang menolak kenaikan (harga) BBM," jelas mantan Presiden PKS ini yang kini anggota DPR Komisi I ini.

Seperti diketahui, Mukernas PKS yang digelar di Medan ditutup pada Kamis (29/3) malam. Dalam pidatonya, Presiden PKS menegaskan PKS menolak kenaikan harga BBM dan tak masalah kalau harus menyudahi komitmen di koalisi.

"Presiden PKS menyampaikan bahwa menolak kenaikan harga BBM, kita bekerja untuk rakyat demi kejayaan bangsa, tak perlu terpengaruh dengan sekelompok orang yang berkutat dengan angka-angka. Dalam membangun bangsa ini PKS pernah berada dalam posisi koalisi maupun diluar, bila memang harus menyudahi posisi dalam koalisi itu adalah sebuah realitas yang harus dipilih," kata Wakil Ketua BURT DPR dari PKS, Refrizal, kepada detikcom, Kamis (30/3).

Hari ini DPR akan memutuskan untuk menerima atau menolak Pasal 7 ayat 6 A Rancangan Undang-Undang APBN Perubahan tahun 2012. Pasal usulan pemerintah itu memberi keleluasan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Dalam ayat 6A itu disebutkan: "Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5 persen dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung."

Bila musyawarah mufakat tak tercapai, maka keputusan terhadap ayat tersebut akan divoting. Rapat dijadwalkan dilaksanakan pukul 13.30 WIB dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie. [mam/dtk]

Kata Kunci