Thursday, 17 April 2014

Breaking News

Adnan Buyung Nasution: Menghentikan SBY Sekarang Konstitusional

 JAJARTA,RIMANEWS- Advokat terkemuka dan praktis  hukum senior Adnan Buyung Nasution berpendapat upaya menghentikan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono di tengah jalan tetap   konstitusional. Konstitusi  sebagai Undang-undang Dasar (UUD) tidak bisa hanya dilihat secara tekstual. Ia harus juga dimaknai secara historikal dan kontekstual.

 “Kenapa orang sibuk mengatakan menghentikan SBY di tengah jalan sebagai langkah inkonstitusional? Saya mau tanya, adakah satu pasal atau ayat pun di UUD 1945 yang menyinggung soal Perdana Menteri? Lalu kenapa di masa Soekarno dulu, dikenal banyak Perdana Menteri yang menyusun dan memimpin kabinet? Ada Kabinet Sjahrir, Kabinet Hatta, Kabinet Natsir, dan lainnya. Apakah itu tidak konstitusional?” tukas Buyung yang akrab disapa Abang Buyung.

 Pernyataan Buyung itu disampaikannya saat berdiskusi dengan tokoh perubahan nasional Rizal Ramli di kantornya, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (27/3). Rizal Ramli yang juga Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) itu diundang untuk memberikan pandangannya tentang situasi ekonomi dan politik terkini kepada para pengacara di firma hukum Adnan Buyung Nasution & Partners.

 Menurut Abang, sebuah UUD tidak bisa hanya dipahami secara kaku berdasarkan pasal-pasalnya belaka. Jika keadaan negara membutuhkan, maka bisa ditempuh praktik kenegaraan yang telah menjadi konvensi (kebiasaan). Pada kasus Kabinet Sjahrir, misalnya, itu terbentuknya karena Soekarno saat itu tidak lagi dipercaya dunia internasional.

 Pemerintahan interim

 Rizal Ramli menilai pernyataan Buyung tersebut mementahkan pendapat sebagian kalangan yang belum apa-apa menuding upaya menghentikan pemerintahan SBY-Boediono sebelum 2014 sebagai langkah inkonsititusional. Mantan Menko Perekonomian ini mengakui tidak begitu paham tentang hukum ketatanegaraan. Namun pernyataan Buyung yang sangat dikenal kapasitas dan integritasnya di bidang hukum, dianggapnya sebagai jawaban pamungkas atas pendapat sebagian kalangan tadi.

 “Sebelum mendengar pernyataan Bang Buyung, saya sebenarnya juga tidak terlalu merepotkan pendapat sebagian kalangan tersebut. Saya hanya berkaca pada peristiwa sejarah. Diturunkannya Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur bisa jadi contoh. Toh hingga sekarang tidak ada yang berpendapat diturunkannya mereka itu inkonstitusional. Kalau SBY dihentikan tahun ini juga, itu tetap konstitusional. Selanjutnya kita akan bentuk pemerintahan interm yang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat. Gitu aja kok repot,” ujar Rizal Ramli.

 Menurut dia, ada tiga tugas utama pemerintahan sementara pasca dihentikannya SBY sebelum 2014. Pertama, menurunkan harga berbagai barang dan jasa yang amat dibutuhkan rakyat agar terjangkau. Kedua, memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah, bahkan gratis, untuk rakyat. Dan ketiga, menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat, selambatnya dalam tempo 1,5 tahun.

 “Pemilu dipercepat ini harus jujur dan transparan. Untuk itu sebelumnya kita akan benahi KPU dan Bawaslu agar diisi oleh orang-orang yang benar-benar punya integritas tinggi dan mau bekerja keras untuk rakyat. Kita juga akan undang observerdari luar negeri, agar Pemilu benar-benar terselenggara secara bersih dan transparan,” papar Rizal Ramli. (*)


Jakarta, 13Maret 2012