Jangan Mau Ditipu SBY-Boed, Pemerintah Langgar Konstitusi Soal Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, RIMANEWS - Masyarakat Indonesia jangan mau ditipu oleh Ekonom-Ekonom sesat pemerintahan SBY-Boediono bahwa kenaikan BBM itu tidak memberatkan masyarakat. Tidak perlu sekolah untuk tahu kalau BBM naik maka sembako pasti naik, dan semua harga pasti naik. Jika pemerintah berani naikkan BBM maka SBY-Boed layak dilengserkan.

Ketua Umum Garda Pemuda NasDem, Martin Manurung mengatakan Kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menunjukkan bahwa pemerintah telah mengabaikan fungsi dan perannya sesuai konstitusi.
 
UUD 1945 tegas mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan umum. Sementara yang terjadi saat ini adalah kenaikan pendapatan masyarakat yang selalu lebih rendah daripada kenaikan harga-harga, termasuk akibat naiknya harga BBM.

"Konstitusi tidak pernah memerintahkan pemerintah untuk sekadar mematuhi pasar. Karena itu, alasan menaikkan harga BBM karena mengikuti kenaikan harga di pasar internasional adalah pengabaian secara sadar atas tugas konstitusional pemerintah,” ujar Martin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/3/2012).
 
Karena itu, Martin melanjutkan, pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan umum. "Kenaikan pendapatan masyarakat harus lebih besar daripada kenaikan harga-harga. Apabila itu bisa dilakukan, maka dapat dikatakan telah memajukan kesejahteraan umum. Di situlah inti persoalannya, bukan sekadar naik-turun harga BBM karena mengikuti harga pasar di Singapura atau London," ujar Martin.
 
Pengabaian terhadap konstitusi dapat berakibat fatal. Martin mengatakan bahwa pemerintah dapat dikategorikan melanggar konstitusi karena secara sadar tidak memedulikan amanat dan perintah konstitusi.
 
"Pemuda Indonesia wajib mengingatkan pemerintah untuk menyadari dan mematuhi UUD 1945. Bila pelanggaran konstitusi berlanjut terus, pemuda harus merapatkan barisan dan memelopori gerakan perubahan. Ini tugas sejarah yang tak bisa dielakkan," tandasnya.[ian/okz]