Thursday, 24 April 2014

Breaking News

Pajak UMKM, Haruskah?

 Dr. Fahmy Radhi, MBA*

Kengototan Direktur Jenderal (Dirjend) Pajak Fuad Rahmany untuk memungut pajak penghasilan (PPh) dan pertambahan nilai (PPN) dari Usaha Kecil semakin mengindikasikan ketidakberpihakan Pemerintahan SBY-Boediono terhadap pelaku Usaha Kecil di Indonesia. Pada akhir Februari 2012, Pemerintah merencanakan mulai memajaki Usaha Kecil dengan menurunkan ambang batas omzet yang tidak kena pajak dari Rp. 600 juta menjadi Rp. 300 juta per tahun. Omzet usaha Rp. 300 juta – Rp. 4,8 miliar per tahun akan dikenakan PPh dan PPN sebesar 2 persen. Sedangkan, omzet penghasilan Rp. 15,8 juta – Rp. 300 juta per tahun akan dikenakan PPh 0,5 persen.

 

Kalau kebijakan ini jadi dilaksanakan, hampir semua usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)  termasuk Warung Tegal, Pedagang Pasar Tradisional, dan Pedagang Kaki Lima, tanpa terkecuali akan terkena kewajiban membayar PPh dan PPN. Dirjend Pajak berdalih memajaki usaha kecil demi asas keadilan. Padahal, UU No. 20 tahun 2008 mengamanahkan kepada Pemerintah untuk mengembangkan UMKM dalam rangka mewujudkan struktur usaha yang adil dan berimbang.

 

Masih Timpang

 

Faktanya, hingga kini proporsi usaha antara UMKM dengan Usaha Besar (UB) masih sangat timpang, bahkan cenderung  jomplang.  Data menunjukan, proporsi UMKM mencapai  97,9 %  dan UB hanya 2,1%. Namun kontribusi UB terhadap produk domestik bruto (PDB) sudah mencapai 60,3%, jauh lebih besar dibanding kontribusi UMKM terhadap PDB yang hanya mencapai sebesar 39,7%. Pengenaan pajak bagi Usaha Kecil akan semakin memperlebar ketimpangan antara UMKM dengan UB dalam struktur perekonomian Indonesia, yang merupakan pengingkaran Pemerintah terhadap amanah UU No. 20/2008.

 

Kebijakan memajaki Usaha Kecil semakin mencederai asas keadilan jika dikaitkan dengan kontribusi usaha kecil dalam penyerapan tenaga kerja dan perannya dalam mengatasi dampak krisis ekonomi di Indonesia. Meskipun sumbangan UMKM terhadap PDB lebih kecil dibandingkan kontribusi UB, tetapi kemampuan UMKM menyerap tenaga kerja bisa mencapai sebesar 94,77%,  jauh lebih besar ketimbang peran kemampuan UB dalam menyerap tenaga kerja hanya mencapai sebesar 5,33% dari total tenaga kerja di Indonesia.

 

UMKM juga telah membuktikan kemampuannya dalam mengahadapi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dalam dua kali krisis ekonomi yang menerpa perekonomian Indonesia, sebagian  besar UB mengalami kebangkrutan hingga melakukan PHK besar-besaran. Sedangkan UMKM tidak hanya mampu bertahan di tengah terpaan badai krisis ekonomi, tetapi juga mampu berperan secara signifikan sebagai sabuk pengaman untuk menampung tenaga kerja, limpahan PHK dari UB.  Berdasarkan peran UMKM tersebut, pengunaan alasan asas keadilan bukanlah justifikasi yang tepat untuk memajaki usaha kecil.

Tanpa memajaki usaha kecil, pendapatan negara dari pajak akan berlimpah jika Ditjen Pajak punya komitmen untuk mencengah terjadinya korupsi dan manipulasi pajak.

 

Kebijakan Blunder

 

Di tengah gempuran produk impor murah dari China, pengenaan pajak bagi Usaha Kecil menjadi disinsentif  terhadap daya saing produk UMKM di pasar dalam negeri, apalagi di pasar ekspor. Bagaimana mungkin bisa bersaing, kalau UMKM masih harus menanggung biaya ekonomi tinggi dan tingkat suku bunga yang lebih  tinggi dibanding pengusaha China,  plus tidak ada insentif fiskal sama sekali. Tidak mustahil, pengenaan pajak bagi usaha kecil akan menjadi pembunuhan massal bagi UMKM di Indonesia. Sungguh sangat ironis, seandainya terjadi pembunuhan terhadap UMKM, salah satu pelakunya adalah Ditjend Pajak. Kalau pembunuhan massal UMKM benar-benar terjadi, tidak bisa dihindari lagi pengangguran dan kemiskinan akan semakin menjadi “bahaya laten” bagi perekonomian Indonesia.

 

Selain itu, di tengah terkuaknya dugaan perampokan besar-besaran dana APBN, yang dilakukan oleh persekongkolan bejat antara oknum Birokrat dengan  elit Partai dan anggota DPR, kebijakan memajaki Usaha Kecil justru  menjadi kebijakan blunder.  Betapa tidak, Usaha Kecil yang seharusnya dikembangkan  oleh Pemerintah sesuai dengan amanah konstitusi, malah justru diperas membayar pajak untuk membiayai APBN.

 

Ketimbang menerapkan ektensifikasi pajak dengan menyasar Usaha Kecil, semenstinya Ditjend Pajak lebih fokus pada intensifikasi pajak terhadap pengusaha kena pajak  terdaftar, yang selama ini tingkat kepatuhannya masih sanggat rendah. Data Ditjen Pajak menunjukan bahwa dari sekitar 700 ribu pengusaha kena pajak terdaftar, baru 42% atau sebesar 290 ribu yang patuh melaporkan surat pemberitahuan (SPT) PPN.

 

Data itu menunjukan bahwa sesungguhnya masih besar potensi PPN yang bisa dipungut negara dari sekitar 410 ribu wajib pajak terdaftar,  yang selama ini tidak patuh membayar PPN. Semestinya Pemerintah lebih mengintensifkan memungut PPN dari wajib pajak terdaftar yang tidak patuh, daripada mengejar Usaha Kecil untuk membayar PPN.

 

Selain dari pengusaha yang tidak patuh membayar PPN, sebenarnya masih ada potensi pajak yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah berasal dari sengketa pajak tak berkesudahan yang melibatkan sejumlah pengusaha besar, baik pengusaha nasional maupun pengusaha asing. Kalau Direktur Jenderal Pajak tetap saja ngotot memajaki Usaha Kecil, kebijakan ini jelas melanggar asas keadilan dan justru akan menjadi “blunder” bagi perekonomian.

_____________________________

*Dosen Pascasarjana UGM dan Pegiat AEPI Yogyakarta

Kata Kunci