Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas Tidak Tegas, Perlu Diperbaiki!
Penulis :
Penyunting :
1879    0

Dokumentasi Rima

JAKARTA, RIMANEWS - Organisasi Kemasyarakatan yang kerap bertindak anarkis karena pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas tidak tegas.

"Dua-duanya deh, kadang-kadang faktor UU, kadang-kadang malas juga yang melaksanakan," kata Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/2/2012) malam.

Dia mengatakan, UU Ormas memang patut direvisi untuk mengatur keberadaan dan kegiatan Ormas agar tidak bertentangan dengan hukum. Bila aturan ini tidak dilaksanakan, maka kekerasan yang dilakukan ormas akan terus terjadi.  "Kalau mau menindak ormasnya UU ini harus diperbaiki dahulu, sehingga memungkinkan," paparnya.

Menurutnya, sejak dibuat, UU Ormas belum tegas mengatur kewenangan pemerintah menindak ormas yang menjalankan kegiatan dengan cara melanggar aturan. "Ya sejak sudah tidak tegas itu," umgkapnya sambil tertawa.

Sebelumnya diberitakan, tindak kekerasan yang dilakukan ormas seperti bentrok anatara Front Betawi Rempung (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP) di berbagai wilayah Jakarta beberapa waktu lalu, merupakan salah satu contoh yang patut diperhitungkan.

Selain itu, penolakan sejumlah pihak yang mengatasnamakan warga yang menolak kedatangan beberapa anggota FPI pusat ke Palangkaraya, di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Selasa, 11 Februari lalu, akibat masyarakat yang berselisih pendapat dengan ormas.

Bahkan di Jakarta, aksi penolakan masyarakat terhadap ormas yang sering melakukan tindak kekerasan dilakukan melalui aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia pekan lalu. Namun, aksi ini sempat ricuh karena simpatisan FPI melakukan provokasi dengan memukul demonstran.[ian/okz]