Wednesday, 16 April 2014

Breaking News

Terkait Rekomendasi Calon Anggota BPK, DPR Diminta Untuk Waspada!

JAKARTA, RIMANEWS - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus hati-hati dalam menanggapi pertimbangan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Sebelumnya, DPR sudah menerima pendaftaran untuk mengisi jabatan anggota III dan anggota V BPK RI. Sebanyak 35 nama disaring DPR dan diberikan kepada DPD untuk dimintai pertimbangannya.

DPD sendiri sudah mengambil pertimbangan dan rekomendasi. Mereka melakukan pemberian ranking satu sampai 17 dari 35 nama yang diusulkan, untuk kemudian mengembalikannya ke DPR dan dipilih.

"Rekomendasi DPD itu dapat dikategorikan melanggar Pasal 13 butir j UU BPK," kata Sekretaris Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus, dalam siaran persnya, Jakarta, Senin (20/2).

Pasal tersebut berisi tentang syarat menjadi anggota BPK, yakni 'paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara'.

IAW sendiri menduga ada beberapa nama yang diusulkan masih memiliki jabatan di lingkungan pengelola keuangan negara.

"Namun, walau sudah dilakukan pertimbangan dengan matang oleh DPD, nama-nama tersebut masih tetap direkomendasikan," ujar Iskandar.

DPR, lanjutnya, perlu menilik kembali apakah ada kesalahan yang dilakukannya saat menyampaikan 35 nama ke DPD. Terlebih, saat DPD diduga melakukan kesalahan dan kejanggalan dalam pertimbangannya.

"Jika DPR tidak berhati-hati, DPR dan DPD bisa jadi telah bersama-sama melanggar UU BPK," ujarnya.(yus/MI)