KPK Harus Jelaskan Mengapa Anglina Sondakh Tak Dicekal Seperti Wa Ode

JAKARTA, RIMANEWS - Pencekalan terhadap Wa Ode Nurhayati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya diikuti tindakan serupa terhadap anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat lain yang terlibat dalam praktek mafia anggaran. Karena itu tindakan KPK dinilai tidak adil.

"KPK harus menjelaskan kenapa hanya Wa Ode yang dicekal," ujar peneliti Divisi Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, saat dihubungi wartawan Kamis 8 November 2011 kemarin.

Padahal, menurut Dahlan, ada banyak dugaan kasus praktek mafia anggaran dan tidak pernah ada langkah penegakan hukum. Ia mencontohkan Angelina Sondakh. Meski namanya sering disebut dalam kasus Wisma Atlet SEA Games XXVI Jakabaring di Palembang, politikus Partai Demokrat itu seolah kebal hukum. Nama lainnya yang juga disebut-sebut dalam kasus yang melilit bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin adalah Mirwan Amir dan I Wayan Koster.

Dalam kasus proyek transmigrasi, kata Dahlan, disebut pula nama Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Anggaran dari Partai Keadilan Sejahtera. Kasus proyek transmigrasi ini lagi-lagi melibatkan Nazaruddin.

Dahlan menyatakan Wa Ode Nurhayati masih punya andil dalam penyidikan. Sebab, dengan terbongkarnya kasus Nurhayati, praktek mafia anggaran pun terkuak. "Seharusnya bukan hanya satu pihak yang dicekal KPK," ujarnya.

Di masa mendatang, Dahlan berharap KPK terus membongkar praktek mafia anggaran. "Kita mulai dari kasus Nazaruddin. Dan jangan sampai berhenti di kasus Nazarudin saja," katanya.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Bunyamin Saiman, orang yang melaporkan Nurhayati dalam kasus dugaan korupsi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011, berharap mafia anggaran yang bercokol di Badan Anggaran DPR bisa dibersihkan dengan pengusutan kasus itu. Dia menyatakan laporannya tidak hanya mengarah kepada Wa Ode Nurhayati, tapi seluruh mafia anggaran.

"Saya yakin yang dipegang Wa Ode ini yang kecil saja," ujarnya. "Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah sebesar Rp 10 triliun itu sudah jadi bancakan senior-senior di Banggar, yang mainnya lebih halus daripada Wa Ode." [mam/tmp]