Thursday, 17 April 2014

Breaking News

BM dan Kaum Pencari Kerja

Oleh: I Gede Aradea Permadi Sandra*

Belakangan ini di kalangan pemuda pelajar muncul fenomena di Ibukota Indonesia yang merupakan perulangan dari fenomena yang juga muncul menjelang Reformasi 1998, yaitu apa yang biasa diistilahkan dengan BM, “bak mobil”. BM adalah sebuah aktivitas semacam pembajakan mobil truk kap terbuka oleh sekelompok pemuda pelajar di tengah jalan raya yang bertujuan minta menumpang gratis sampai tujuan tertentu. Si supir yang kendaraannya menjadi korban BM pun biasanya (mungkin karena iba) kemudian mengalah dan menuruti kehendak para “pembajak” kecilnya. BM adalah fenomena yang mensunyata di hadapan mata saya sewaktu saya masih menginjak usia pelajar SMP saat menjelang Reformasi 1998, maka wajar jika saya merasakan de javu ini.

Sebagian kalangan menganggap fenomena-fenomena semacam BM (juga tawuran antar pemuda pelajar yang kembali merebak) ini muncul sebagai ekspresi daripada pemberontakan kalangan putera-puteri kelas ekonomi bawah, tetapi bagi kami aksi para pemuda pelajar ini sudah membahayakan hidup mereka sendiri —maka harus segera dicegah. Karena itu, jika pemerintah daerah Ibukota DKI Jakarta sedikit saja punya nurani, seharusnyalah Bang Foke sudah sediakan itu bus-bus sekolah gratis untuk mereka yang miskin ini (tetapi jujur saya meragukan adanya itikad tersebut dalam rasio dan benak doktor lulusan Jerman ini).

Jangan malah suruh rakyat kita beli motor terus. Jumlah motor memang sudah semakin banyak, karena kreditnya dipermudah oleh “para pemberi kerja” (baca: pengusaha), sebagian putera dan puteri kelas menengah (yang percaya diri mengkredit) pekerja Indonesia juga sudah memilikinya, namun mereka yang terpaksa BM kini adalah putera-puteri kalangan menengah ke bawah (pengangguran dan korban PHK). Mereka (para pelaku aksi BM) adalah para pemuda pelajar miskin Ibukota yang menjadi korban sistem ekonomi neoliberal, yang orang tuanya, kalaupun mengkredit kendaraan bermotor, tak lain adalah ojek. Tidak ada cara lain untuk mendapat nafkah selain berprofesi menjadi ojek.

Selain ojek, profesi pelarian sang orang tua lainnya mungkin adalah leasing motor, debt collector, dan asuransi yang sedang booming sebagai profesi penyelamatan rakyat kita. Sudah menjadi pemandangan normal belaka saat ini: yang kerja di PHK, yang baru lulus sekolah gak dapat kerja. Lahirlah kemudian barisan “pencari kerja” yang jumlahnya sudah berpuluh juta di Indonesia, termangu-mangu di gorong-gorong ibukota, gang-gang sempit di kampung, dan di manapun di negeri ini, sejauh mata memandang, terlihat dengan jelas bagaimana rakyat kita sedang menganggur—mereka sebenarnya adalah para pencari kerja.

Sungguh disayangkan, kaum ini cenderung tidak terorganisir dan belum menjadi kekuatan perubahan sistem di Indonesia. Padahal melihat potensinya, besarnya jumlah mereka secara kuantitas, dan alasan keberadaan sektor mereka dalam kapitalisme di Indonesia, kaum pencari kerja seharusnya dapat menjadi energi pendobrak untuk menciptakan suasana yang menyerupai Reformasi 1998. Pemimpin yang ditunggu-tunggu dari kalangan mereka, satau setidaknya siapapun yang dapat menyatukan mereka, belum lagi muncul. Belum ada seorang pun yang bersedia berbicara kepada Indonesia dan dunia, mengatas namakan para pencari kerja di Indonesia, bahwa mereka ingin perubahan yang sejati.

Mereka lah yang seharusnya menjadi pelawan tergigih daripada sistem yang menyiksa merea. Karena perlu untuk diketahui, para pencari kerja ini tetap dikenai pajak dalam setiap aktivitas ekonominya (rerutama konsumsi) namun tidak lagi memiliki gaji yang tetap. Artinya: walaupun tidak bekerja mereka tetap membiayai negara. Di banyak negara memang kehidupan survival mereka ditanggung oleh negara (lewat berbagai jaminan sosial), tetapi di Indonesia tidaklah seindah itu. Di negara neoliberal ini haramlah segala bentuk jaminan bagi si penganggur atau si miskin. Jaminan kesehatan, sesuai UU BPJS, baru akan terlaksana 3 tahun lagi (2014—itupun baru janji atau “rencana” belaka).

Tiga tahun (2011-2014) rakyat Indonesia yang merupakan para pencari kerja disuruh berjuang sendiri melawan “pasar” jikalau hendak menikmati akses kesehatan. Sungguh pemerintah Yudhoyono-Boediono sangat tega, membiarkan rakyatnya sekarat— tetapi tetap memajaki mereka. Sehingga tidak salah juga jika para pencari kerja yang sama pula tampaknya yang akan berdiri paling depan mengamuk menggulingkan Rezim khianat yang kabarnya memerintah di atas korupsi (Skandal Century) dan rekayasa (IT KPU). Wallauhalam  

_________________________

*mantan Sekjend PRD

Kata Kunci