Abraham Samad Harus Tuntaskan Centurygate era SBY, Jangan Dulu Banyak Bicara kayak Busyro yang Lelet itu!

JAKARTA,RIMANEWS-Kini saatnya Abraham Samad bekerja membasmi koruptor, menuntaskan skandal Century, mafia pajak,rekening gendut, cek pelawat Miranda Goeltom, kasus Nazarudin, Hambalang dan tidak usah banyak bicara dulu sebab rakyat butuh bukti bukan janji. KPK bukan panggung sandiwara.Bagaimanapun rezim SBY-Boediono sudah gagal, sebagaimana penilaian Hariman Siregar dan Rizal Ramli, dua  aktivis senior yang membela kaum lemah dan kaum tertindas dalam menghadapi Neoliberalisme rezim saat ini.

KPK selama era Busyro Muqqodas jadi panggung sandiawara dan  ini sudah dianggap gagal karena tak mampu menuntaskan Centurygate, maka janji Abraham harus dibuktikan untuk mengakhiri korupsi politik Century yang dananya dicurigai dipakai pilpres kubu SBY 2009.

Menjelang perayaan 15 januari nanti, aktivis senior Hariman Siregar menyemangati gerakan prodemokrasi, agar terus mengritik rezim SBY-Boediono, yang membawa Indonesia semakin larut dan tergantung pada sistem neoliberalisme yang menyengsarakan rakyat.

Menurut Hariman, ketika rezim otoriter Orde Baru tumbang tahun 1998 lalu, aktivis gerakan kehilangann peran. Demokrasi yang bersemi di era reformasi malah dibajak oleh elit partai politik. Padahal para aktivislah yang berperan menjatuhkan rezim otoriter Soeharto. Menurut Hariman, kini saatnya gerakan prodemokrasi, termasuk yang dilakoni mahasiswa, memainkan peranan mereka kembali.

“Dulu kita kalau mau menjatuhkan rezim, ya tidak usah banyak diskusi. Jatuhkan saja. Risiko nomor dua,” ujar Hariman.

Menurutnya, pemerintahan SBY dan Boediono tidak membawa perubahan yang berarti untuk bangsa. Bahkan Indonesia semakin bergerak ke arah liberalisme yang tidak berpihak pada sebagian besar rakyat.

Sementara itu, aktivis senior Rizal Ramli  menilai, demokrasi kriminal SBY-Boediono saat ini sedang berkembang di Indonesia, sehingga tidak memberi banyak manfaat kepada rakyat. Manfaat demokrasi kriminal hanya dinikmati oleh para pejabat eksekutif dan legislatif.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengemukakan penilaian itu saat bertemu dengan aktivis pergerakan mahasiswa Hariman Siregar, Senin (28/2). “Demokrasi telah dibajak oleh kekuatan uang dan oligarki sehingga tidak memberi manfaat untuk rakyat,” kata Rizal Ramli.

Dia menjelaskan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya anggaran belanja pegawai sebesar empat kali lipat dari Rp 54 triliun pada 2005 menjadi Rp 181 triliun pada 2011. Begitu juga biaya perjalanan pejabat pemerintah dan DPR mencapai Rp 19,5 triliun atau empat kali lebih besar dari jaminan kesehatan nasional pada APBN 2010 lalu.

“Namun dengan pemborosan seperti itu, pemerintah mengaku tidak memiliki uang untuk membuat sistem jaminan sosial nasional yang akan memberikan jaminan kesehatan dan pengangguran untuk pekerja,” jelas dia.

Menurut Rizal, kenaikan belanja pegawai tersebut dinilai tidak memberikan dampak apa pun kepada rakyat. Bahkan birokrasi justru semakin korup dan semakin tidak bertanggung jawab. Program remunerasi, kata dia, hanyalah kenaikan gaji tanpa diikuti oleh kenaikan kinerja maupun akuntabilitas.

Rizal menambahkan, demokrasi criminal tersebut juga terlihat dari banyaknya kasus kejahatan pemilu yang diproses kepolisian. “Jika mau jadi pemimpin, harus menyogok, harus membayar, sehingga hasilnya, aturan ataupun undang-undang yang dibuat mereka juga tidak amanah. Mementingkan kepentingan pribadi ataupun partainya,” ujar dia.

Untuk itu Rizal menyerukan agar demokrasi kriminal segera dihentikan. Salah satu caranya adalah melakukan perubahan politik untuk mencegah kerusakan dan kemerosotan yang lebih parah lagi. Hariman Siregar yang juga tokoh Gerakan Mahasiswa Malari 1973 ini mengakui penilaian Rizal Ramli itu.

Perubahan, kata dia, dimulai dari gerakan ekstraparlementer yang dimotori kaum muda. “Perubahan juga harus membawa isu, seperti di Timur Tengah. Seolah tidak ada yang memimpin, tapi mereka digerakkan oleh isu (persoalan),” kata Hariman. (ris)