Kemelut Mesir, Ikhwanul Muslimin ''Main Mata'' dengan Dewan Militer

KAIRO-Mesir dalam kemelut era transisi demokrasi. Pasca tumbangnya Hosni Mubarak, kekuatan nasionalis dan Islamis (Ikhwanul Muslimin) masih berbeda pendapat soal perlunya Dewan Militer menyerahkan kekuasaan kepada kaum sipil secepatnya. Kaum nasionalis Mesir ingin secepatnya Militer meninggalkan kuasa dan menyerahkan kepemimpinan pada sipil, sementara Ikhwanul Muslimin malah ''main mata'' dengan Militer yang terbukti membunuhi kaum sipil atau demonstran secara keji. Ikhwanul Muslimin mustinya bersinergi dengan kaum nasionalis (sekuler) bagi demokratisasi Mesir, dan tidak ''bodoh'' dalam menyikapi situasi politik yang rumit di Kairo dewasa ini.

Dewan militer yang berkuasa di Mesir menunjuk Kamal al-Ganzuri untuk membentuk pemerintahan baru, media-media Mesir melaporkan, Kamis (24/11/2011). Ganzuri pernah menjadi Perdana Menteri Mesir pada 1996 hingga 1999 di bawah Presiden Hosni Mubarak.

Penunjukan Ganzuri sebagai perdana menteri itu dilakukan setelah kabinet sebelumnya, yang dipimpin Essam Sharaf, mengundurkan diri menyusul demonstrasi besar-besaran yang terjadi sejak akhir pekan lalu.

Surat kabar pemerintah Al-Ahram, seperti dikutip BBC, melaporkan, Ganzuri menerima penunjukannya untuk memimpin "pemerintah penyelamatan negara" setelah bertemu dengan pemimpin dewan militer Mohammed Hussein Tantawi.

Ikhwanul Muslimin (IM) kini dalam sorotan masyarakat dunia, sebab diduga ‘bermain mata’ dengan pengusa militer Mesir. Jika benar, darah para demonstran sudah tumpah, namun mengapa Ikhwanul Muslimin masih percaya Dewan Militer yang terbukti membunuh kaum sipil itu?

Jenderal Hussein Tantawi yang memimpin Dewan Militer Mesir mencapai kesepakatan dengan kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) mengenai perpindahan kekuasaan ke pihak sipil. Tetapi kesepakatan yang diraih ini tidak membuat rakyat Mesir senang.

Rakyat Mesir bahkan terus terlibat kerusuhan dan menyatakan ketidakyakinannya dengan pihak IM. Bahkan bagi rakyat Mesir, kelompok IM mereka nilai saat ini lebih memilih untuk memihak kepada militer.

Dewan Militer yang berkuasa sementara di Mesir saat ini, memang meminta maaf atas tewasnya para pengunjuk rasa yang menuntut kembalinya pemerintahan sipil. Hingga saat ini, 40 orang pengunjuk rasa dikabarkan tewas dalam aksi protes.

"Dewan Militer menyampaikan bela sungkawa dan permintaan maaf atas kematian para martir, saat protes yang terjadi di alun-alun Tahrir, Kairo," pernyataan Dewan Militer Mesir. Selain itu, pihak Dewan Militer juga menyampaikan permintaan maaf serta belasungkawa atas korban yang tewas di kota lain di luar Kairo. Namun aksi protes terus membara.

Pusat Kota Kairo itu Kamis ini kembali dipenuhi rakyat Mesir yang sebelumnya melakukan aksi protes menurunkan kekuasaan Hosni Mubarak Februari lalu. Kaum demonstran melancarkanaksi protes mendesak Dewan Militer untuk menyerahkan kekuasaan mereka kepada kalangan sipil.

Pihak militer sebenarnya sudah menjamin akan kembali ke barak dalam waktu enam bulan, setelah mantan Presiden Hosni Mubarak lengser dari kekuasaannya. Tetapi rakyat Mesir sudah terlanjur kesal, karena merasa tidak ada perubahan berarti meskipun Mubarak sudah turun. Rakyat Mesir kehilangan kepercayaan pada Dewan Militer.

Jenderal Hussein Tantawi yang memimpin Dewan Militer Mesir mengatakan, telah mencapai kesepakatan dengan kelompok IM mengenai perpindahan kekuasaan ke pihak sipil. Tetapi kesepakatan yang diraih ini tidak membuat rakyat Mesir senang dan percaya. Malah aksi protes terus meluas.

Sebagian besar dari mereka tidak lagi mempercayai pihak IM. Rakyat menilai IM saat ini lebih mendukung pihak militer dibandingkan rakyat Mesir sendiri. IM dicap berkhianat. Kesepakatan yang dicapai antara IM dan Dewan Militer didapatkan, bahwa pemindahkan kekuasaan kepada sipil akan berlangsung Juni mendatang tepat dilaksanakannya pemilihan umum.

Rakyat tegas menolak kesepakatan tersebut. Mereka mendesak agar proses pemindahan kekuasaan dapat dilakukan sekarang juga. Pihak militer sebenarnya sudah menjamin akan kembali ke barak dalam waktu enam bulan, setelah mantan Presiden Hosni Mubarak lengser dari kekuasaannya. Kondisi ini tentunya membuat frustrasi rakyat Mesir yang merasa tidak ada perubahan berarti meskipun Mubarak sudah turun.

Selama kerusuhan berlangsung, para pengunjuk rasa menuduh pihak keamanan Mesir menggunakan peluru organik dalam upayanya mengatasi aksi protes. "Saya akan membalas kematian teman saya. Dia tewas akibat tembakan peluru organik pihak keamanan. Kami akan terus membela alun-alun Tahrir," ungkap Islam Mohammed yang sahabatnya tewas oleh polisi.

Amnesty International mengatakan, Dewan Militer Mesir gagal untuk melindungi segenap warganya. Amnesty juga mengatakan, cara yang digunakan Dewan Militer Mesir untuk meredam aksi demonstrasi sama dengan yang digunakan oleh mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak.

Desakan peralihan kekuasaan dari Militer ke sipil sekarang juga menjadi bukti bahwa kesabaran rakyat Mesir sudah habis. Dan ini berarti delegitimasi bagi militer sendiri. Dengan demikian, kepemimpinan sipil menjadi alternatif bagi tampilnya kepemimpinan nasional di Mesir nanti, suatu pertanda berakhirnya era militerisasi di negeri Piramid ini. [berbagai sumber]