Tokoh Agama Minta Yudhoyono Ganti Bambang Dharmono dengan Orang Papua Asli

JAKARTA, RIMANEWS - Tokoh-tokoh agama dari Papua meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Ketua Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4PB) Bambang Dharmono dengan orang Papua. Pasalnya, Bambang yang berasal dari kalangan militer dinilai tidak paham isu-isu mengenai Papua.

"Bambang itu dari militer. Dia tidak mengerti persoalan yang sebenarnya," ujar Sekretaris Komite Solidaritas Papua Petrus Reffasie Mike kepada Media Indonesia seusai pernyataan maklumat di Jakarta, Rabu (2/11).

Menurut Petrus, pemberitaan selama ini menyebut konflik di Papua terjadi disebabkan masalah kesejahteraan. Menurut dia, konflik tersebut dilatarbelakangi pengabaian dan pemberangusan terhadap ideologi, jati diri, serta rasa keadilan orang Papua. Ia juga menyebut pemekaran wilayah Papua merupakan salah satu strategi untuk memecah belah Papua.

"Siapa bilang Papua tidak sejahtera? Justru, banyak orang datang ke Papua untuk bekerja. Mereka yang mengenakan koteka bukan tak sanggup membeli pakaian. Tapi, kami memakai itu karena kebudayaan, adat istiadat," terangnya lagi.

Hal senada disampaikan ketua umum Persaudaraan Indonesia Raya (Persira) Shephard Supit. Menurut Shephard, Presiden Yudhoyono terkesan takut untuk membuka dialog dengan masyarakat Papua. Ia pun mengatakan Presiden sebaiknya mengajak tokoh-tokoh rohaniawan untuk membuka dialog dengan masyarakat Papua. Menurut dia, masyarakat Papua akan lebih memercayai tokoh agamawan ketimbang pendekatan militer.

"Itu kan karena dia takut. Mungkin dia (Presiden) berpikir siapa yang mau jamin saya kalau saya ke Papua?. Makanya, Presiden juga harus mengajak rohaniawan-rohaniawan di kawasan Indonesia Timur untuk membuka dialog," tutur Shephard.

Berdasarkan maklumat yang dibacakan Ketua Komite Solidaritas Papua, Obednego Mauri, pihak mereka menuntut pembebasan orang-orang yang selama ditahan ataupun menjadi narapidana politik. Selain itu, mereka mengatakan permasalahan di Papua bukan persoalan kesejahteraan melainkan masalah pemberangusan ideologi.

"Kami tidak percaya sekaligus menolak mediasi dari kalangan militer, birokrat, atau politisi di dalam masalah Papua," tukas Obednego. [mam/MI]