Siapa Siap Memimpin?

Oleh : A. Permadi

Pada masa globalisasi neoliberal yang kapitalisme finans-nya sedang kejang-kejang karena stroke di Benua Eropa dan Amerika Serikat seperti dewasa ini, isu nasionalisme yang anti kapitalisme menjadi hangat untuk dibicarakan kembali. Terlebih jika dibenturkan pada kenyataan lemahnya kedaulatan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintahan tahun ke-7 Yudhoyono-Boediono.

Berbagai permasalahan seperti sengketa perbatasan antara NKRI dan Kerajaan Malaysia yang tak kunjung usai; pencurian kekayaan hasil bumi di perairan NKRI oleh kapal-kapal berbendera Asing; pemogokan rakyat pekerja Papua menuntut kesejahteraan melawan Kapitalis Asing Freeport McMoran; perjanjian yang tidak menguntungkan NKRI terkait kekayaan minyak, gas, dan mineral yang sekarang sedang dikelola oleh Kapitalis-Kapitalis Asing seperti: ExxonMobil, Chevron, ConocoPhilips, Inco, Newmont, dsb; Semuanya tentang ketidakadilan yang diakibatkan keberadaan Kapitalis-Kapitalis asing adalah fakta-fakta yang harus dijelaskan sejernihnya kepada rakyat Indonesia.

Salah satu fakta, mungkin tidak banyak rakyat Indonesia yang mengetahui bahwa sebagian Kapitalis Asing seperti Freeport sudah lama mendanai operasi militer Angkatan Darat di Indonesia sejak tahun 1960-an – seperti ditulis di buku Economist With Guns (Bradley Simpsons). Bahkan disebutkan, di buka yang sama, Freeport turut membantu pendanaan dalam berbagai kegiatan operasi Angkatan Darat pimpinan Suharto menggulingkan Sukarno dan pembantaian dua juta orang Indonesia sepanjang 1965-1967. Freeport hanya salah satu contoh di Bumi Papua, masih ada contoh Kapitalis Asing lain seperti ExxonMobil - dahulu bernama Mobil Oil- yang bersama Angkatan Darat Indonesia juga dikenal sebagai momok pembantai rakyat di Bumi Rencong selama Orde Baru.

Itu hanya contoh-contoh kecil saja agar rakyat tidak melulu terbuai kenyataan pendanaan Freeport kepada Kepolisian Indonesia yang sedang dinaikkan media dewasa ini. Sehingga wajar jika dapat disimpulkan bahwa Kapitalis Asing selalu mendanai aparatus kekerasan negara untuk mengamankan kepentingannya di manapun, termasuk di Indonesia. Kalangan LSM seperti ICW menyebut aktivitas Kapitalis Asing ini sebagai korupsi, tetapi kami lebih suka menunjuknya sebagai pelanggaran kedaulatan NKRI oleh Kapitalis Asing.

Perlawanan terhadap neoliberalisme adalah perlawanan terhadap Kapitalis Asing itu sendiri, tidak hanya terhadap tata liberal yang sedang menyusupi aparatus pemerintahan NKRI. Segala macam peraturan perundangan yang liberal memang harus dirombak, tapi Kapitalis Asing yang melanggar kedaulatan NKRI juga harus ditertibkan. Atau jika memang “nakal”, diusir saja selamanya dari Nusantara. Bolehlah itu seruan dari politisi PDI Perjuangan Ara, bahwa kita harus bersatu melawan asing. Benar Bung, kita memang harus bersatu melawan dominasi Kapitalis Asing, tetapi siapa yang siap memimpin? PDI Perjuangan? Walauhalam....