Monday, 14 July 2014

Cari

Breaking News

Legitimasi Kompleks Islamist Transnasional pada Keterbatasan Negara Bangsa

Oleh Cherry Augusta, meraih gelar MA dari UGM Yogyakarta

A.  Panggung Diskursus: Islamisme dan Kosmopolatinisme

Tesis tulisan ini menggunakan kritik-kritik terhadap keterbatasan negara-bangsa (nation-state), terutama dari kosmopolitanisme, untuk menjelaskan legitimasi Islamist transnasional dalam perjuangannya menegakkan khilafah pada konteks globalisasi. Dihipotesiskan bahwa Islamist transnasional menemukan legitimasinya yang bersifat kompleks pada keterbatasan-keterbatasan negara-bangsa. Sebagaimana diklaim oleh para kosmopolitan (cosmopolitan/cosmopolitans), yaitu pengusung kosmopolitanisme, terdapat keterbatasan-keterbatasan yang sangat kritis pada sistem negara-bangsa, khususnya di dalam menghadapi tantangan-tantangan global kontemporer dan dalam mengusung nilai-nilai universal, seperti demokrasi dan hak asasi manusia (human rights) (Rengger dalam Axtmann, 2003: 321-328; Held, 2006: 290-304; Axtmann, 2007: 1-26; Benhabib, 2004: 4-7).

Beberapa aspek dari globalisasi telah memberikan tendensi yang besar terhadap merosotnya negara-bangsa (Hobsbawm, 2007: 105), Seyla Benhabib menyebutnya sebagai sebagai crisis of territoriality (Benhabib, 2004: 4), hal ini menjadi basis legitimasi yang sangat kuat, tidak hanya bagi kosmopolitanisme, tetapi juga Islamist transnasional sebagai counter-cosmopolitan (Appiah, 2006: 144), karena kedua-duanya sama-sama memperjuangkan institusi-institusi yang bersifat melampaui batas negara-bangsa.

Transnasionalisme sebagai tendensi yang bersamaan dengan globalisasi, telah membawa suatu gelombang baru Islam dari luar Indonesia, yaitu Islamist transnasional. Sesudah runtuhnya rezim Orde Baru, Islamist berkembang secara signifikan. Pada tahun 2007, sekitar 100.000 orang menghadiri sebuah Konferensi Khilafah di Jakarta, yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (HTI, 2009: 71). HTI merupakan cabang  Hizbut Tahrir (HT) di Indonesia, sebuah harokah (gerakan) Islam transnasional. Perkembangan ini sangat tipikal jika dibandingkan dengan karakter-karakter Islamist sebelumnya. Islamist merupakan istilah yang mungkin paling netral dan tidak terlalu ambigu jika dibandingkan dengan istilah-istilah lain, misalnya fundamentalist Islam atau Islam radikal (Barton dalam Abidin, 2003: xix). Sedangkan transnasionalisme merupakan ikatan-ikatan dan interaksi yang jamak (multiple), ia menghubungkan orang-orang atau institusi-institusi melewati batas-batas negara-bangsa (Vertovec, 2009: i).

Islamist transnasional merupakan Islamist yang melakukan gerakannya melampaui batas-batas negara-bangsa untuk mengusung dan menginstitusionalisasikan khilafah berdasarkan pandangan mereka tentang ummah yang bersifat transnasional. Islamist transnasional, seperti HT dan Jamaah Muslimin (Hizbullah) memperjuangkan khilafah (kepemimpinan Islam global), yang bersifat melampaui batas-batas negara-bangsa yang ada saat ini. HT merupakan sebuah partai politik internasional yang bertujuan untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyah. HT didirikan pada tahun 1953 oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani (WAMY, 2002: 88; HTI, 2009: 71).

Jamaah Muslimin (Hizbullah) merupakan sebuah jamaah yang berkomitmen dalam penegakan khilafah a’la minhajin nubuwwah, dengan imam pertamanya, Wali Al-Fattaah (salah seorang mantan tokoh Masyumi) yang dibaiat (baiat) pada tanggal 20 Agustus 1953 (Alfattaah, 1990: 62; Jufri in Jabir, 2001: 2). HTI mengklaim bahwa “sistem khilafah memiliki dimensi-dimensi positif dibandingkan dengan model negara yang ada sekarang dengan batas-batasnya” (Turmudi and Sihbudi, 2005: 268). Sedangkan Jamaah Muslimin (Hizbullah) mengklaim bahwa “tidak ada konsep nasionalisme di dalam Islam, dan agama (Islam) tidak mengenal konsep batas-batas negara” (Anshorullah et al., 2002: 35).

Terdapat beberapa penelitian terkait, misalnya, publikasi hasil penelitian Maarif Institute dan Wahid Institute, berjudul, “Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia (2009), yang menyebutkan bahwa, Islamist transnasional telah menginfiltrasi NU dan Muhammadiyah. Salah satu studi yang memberikan kontribusi berharga mengenai Islamisme di Indonesia adalah tesis doktoral Masdar Hilmy, dia berpendapat bahwa terdapat eklektisisme pada sebagian besar gerakan Islamist dalam mensikapi demokrasi di Indonesia pasca Orde baru (Hilmi, 2010: 257).

Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aspirasi kalangan Islamist di Indonesia dipengaruhi oleh Islamist transnasional dari Timur Tengah. Kelompok ini memiliki counter agenda terhadap kelompok-kelompok Islam moderat seperti Muhammadiyah, NU, dan partai-partai nasionalis. Beberapa tahun belakangan ini sejak awal kemunculannya, kelompok-kelompok radikal dari Islamist transnasional berhasil mengubah wajah Islam Indonesia menjadi agresif, beringas, tidak toleran, dan penuh kebencian (Wahid, 2009: 20).

Studi-studi terkait yang ada masih sangat terbatas pada concern mengenai hubungan antara Islamisme, demokrasi, sekulerisme dan Indonesia sebagai ‘negara sekuler berdasarkan Pancasila’, dan juga antara Islamisme dengan kelompok-kelompok terbesar Muslim Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Masih belum jelas kondisi dan setting sosial-politik apa sajakah yang memberikan legitimasi bagi Islamist untuk mengusung khilafah ketimbang negara-bangsa Muslim? Mengapa Islamist transnasional sangat meyakini keunggulan khilafah sebagai solusi komprehensif untuk berbagai masalah ketimbang negara-bangsa? Sejumlah kecil studi sebelumnya yang mensiratkan jawaban bagi persoalan ini mungkin benar, tetapi ini baru bisa terbuktikan melalui studi tersendiri yang lebih spesifik (more defined study).

 

 

 

B.  KERANGKA TEORITIS

1.   Demokrasi Kosmopolitan, Globalisasi dan Kritik terhadap Negara-Bangsa

Dalam berbagai diskursus mengenai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), kosmopolitanisme merupakan salah satu yang paling berpengaruh. Gagasannya dalam diskursus demokrasi disebut demokrasi kosmopolitan. Kosmopolitanisme memiliki akar yang dapat diselusuri pada filsafat Yunani kuno, sedangkan demokrasi kosmopolitan adalah diskursus kontemporer. Terdapat beberapa tokoh yang mengusung diskursus tersebut, mereka menggagas sebuah proyek institusi universal yang bersifat melampaui batas-batas negara-bangsa yang ada sekarang: global governance, dan bahkan world government (Hudson dan Slaughter, 2007: 85-86; Rengger dalam Axtmann, 2003: 321).

Proyek moderen demokrasi kosmopolitan menekankan universalitas hak asasi manusia (human rights), demokrasi dan civil society, yang juga memiliki akar sangat dalam pada warisan filosofis Kantian. Dengan gagasan ‘lawful external relations among states’, Immanuel Kant mendasarkan argumennya pada adanya hukum internasional yang memperlakukan negara-negara sebagai subjek hukum dan bertujuan menciptakan hubungan-hubungan damai di antara mereka. Melalui idenya mengenai ‘universal civic society’ dia mengacu pada apa yang sering disebut sebagai hukum-hukum ‘kosmopolitan’ yang memperlakukan individu sebagai subjek dan menjamin prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi individu-individu, tidak peduli apakah negaranya bersikap respektif atau tidak terhadap hak-hak ini (Fine, 2003: 613).

            Kritik kosmopolitan menekankan irrelevansi, partikularitas, distorsi, limitasi dan krisis Westphalian Order, yaitu negara-bangsa (nation-state) dan sistem internasional negara-bangsa (international system of nation-state). Kritik kosmopolitan terhadap negara-bangsa juga berlaku sama dengan kritiknya terhadap nasionalisme dan national interest yang inheren di dalam negara-bangsa. Gerard Delanty berpendapat bahwa nasionalisme telah menjadi ideologi territorial yang berbenturan dengan cita-cita kosmopolitan (Delanty, 2009:43), melihat dunia sosial secara territorially given, tertutup, dan terikat oleh nation-state merupakan hal yang tidak sesuai dengan keterbukaan ide kosmopolitan dengan orientasi universalistiknya (Delanty, 2009: 52).

            Para kosmopolitan berpendapat bahwa negara-bangsa memiliki keterbatasan-keterbatasan yang sangat parah (critical limits) dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer, dan batas-batasnya tidak relevan dengan otonomi individu sebagai warganegara dunia. Terkait hak asasi manusia (HAM) sebagai hak yang alamiah bagi semua manusia, negara-bangsa telah membuat pemenuhan terhadap HAM dalam prakteknya menjadi bersifat heterogen, karena negara-bangsa berkonsekuensi pada pembagian universal man ke dalam berbagai national citizen (Douzinaz, 2007: 92-93). Pada isu intervensi kemanusiaan dalam sistem negara-bangsa, kriteria kepentingan nasional yang digunakan oleh negara-negara besar dalam prioritas tertentu, telah membuat universalisme moral dari HAM dan humanitarianisme menjadi tanpa konsistensi moral, yang konsekuensinya terjadi standar ganda dalam memecahkan krisis kemanusiaan di sejumlah negara (lihat Douzinas, 2007: 246-247).

            Demokrasi kosmopolitan didesain untuk bekerja di tingkat lokal, nasional, regional dan global sebagai proses untuk menciptakan warganegara dunia dan kewarganegaraan kosmopolitan (cosmopolitan citizenship), mengusung pemerintahan supranasional (supranational governance) ketimbang sistem internasional negara-negara bangsa (international system of nation-states). Dengan demikian, demokrasi dan kewarganegaraan kosmopolitan (cosmopolitan citizenship) sangat tidak dapat dipisahkan. Cita-cita demokrasi kosmopolitan memerlukan warganegara dunia untuk dunia, dan tugas yang harus dilakukan adalah mencari global demos (lihat Archibugi, 2004: 461-462). Global demos dan cosmopolitan citizenship didasarkan pada hak-hak dan tanggungjawab global. Konsekuensinya, ia memerlukan preskripsi kelembagaan di semua level (dari lokal hingga global) sebagai jalan untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan negara-bangsa (Held, 2006: 307).

Proyek kosmopolitan di atas ditentang oleh kalangan realist dan blok hegemonik yang berupaya mempertahankan concentrated economic interests untuk tetap mendominasi dunia melalui kelemahan-kelemahan dari sistem negara-bangsa dan mencegah kepentingan blok hegemonik baru. Bahkan upaya-upaya blok hegemonik tersebut tidak hanya memanfaatkan organisasi internasional, tetapi juga menggunakan retorika prinsip universalitas dan demokrasi sebagai justifikasinya. Hegemoni tersebut terdapat pada berbagai bidang: dari ekonomi hingga politik. Maka proyek utama demokrasi kosmopolitan adalah reformasi dan demokratisasi organisasi-organisasi internasional yang berada di bawah pengaruh blok hegemonik tersebut, antara lain: IMF, Bank Dunia, WTO, dan NATO. Dengan kata lain, proyek demokrasi kosmopolitan merupakan proyek anti hegemoni melalui demokratisasi sistem global (Archibugi, 2008:129-131; Held, 1995: 99-140).

Demokrasi kosmopolitan merupakan jawaban ideologis terhadap globalisasi, dan ia menawarkan solusi demokrasi di tingkat global untuk dunia yang terglobalisasi (Grugel, 2002: 28). Joseph S. Nye berpendapat bahwa “bentuk globalisasi kontemporer “lebih ketat dan lebih cepat”, sebagian besar perbedaannya yang paling penting adalah terkait erat dengan revolusi informasi” (Nye, 2003: 189). Globalisasi merupakan proses transformasi fenomena lokal ke dalam global melalui internasionalisasi, revolusi teknologi, deterritorialisasi, dan liberalisasi (lihat Stearns, 2010: 1; Woods dalam Baylis et al., 2008: 252). Melalui proses transformasi tersebut, nation-state, kapitalisme, citizenship, batas-batas negara, konsumsi dan komunikasi tidak bisa lagi diperlakukan dengan cara yang sama (lihat Delanty, 2009: 1).

Sehingga, globalisasi merupakan basis legitimasi yang sangat kuat bagi kosmopolitanisme kontemporer dan kritiknya terhadap keterbatasan sistem negara-bangsa. Keterbatasan tersebut bersama dengan efek-efek globalisasi cenderung menghancurkan sistem internasional negara-bangsa (Axtmann, 2003: 327). Klaim kosmopolitanisme tersebut menemukan bukti dan justifikasinya dari sejumlah tendensi yang diciptakan oleh globalisasi. Salah satu buktinya dapat dilihat pada hasil World Values Survey 1990-1991 dan 1995-1997, yang menunjukkan beberapa bukti: 1. Perkembangan global governance telah secara perlahan mengikis identitas-identitas nasional dan menciptakan lebih banyak kosmopolitan; 2. Globalisasi telah mengubah sikap-sikap publik terhadap institusi-instusi international and multilateral governance dan asosiasi-asosiasi regional; 3. Globalisasi telah mengubah dukungan publik bagi mekanisme-mekanisme kebijakan yang didesain untuk melucuti batas-batas nasional (Norris dalam Held dan McGrew, 2003: 290).

            Berdasarkan karakter-karakter tipikal globalisasi belakangan ini, para pengusung kosmopolitanisme dan demokrasi kosmopolitan mengklaim bahwa sistem internasional negara-bangsa tidak mampu lagi memajukan demokrasi dan HAM secara universal (tanpa partikularitas dan distorsi). Sistem negara-bangsa sendiri telah menjadi solusi temporer yang ampuh bagi berbagai konflik antar negara-negara agama di Eropa. Sistem tersebut menggantikan negara-negara agama. Ia lahir sebagai entitas politik modern berdasarkan Perjanjian Westphalia 1648 (Baylis dan Smith, 1999: 42; Jackson dan Sorensen, 2003: 17). Negara-bangsa moderen perlu dipahami berdasarkan latar belakang ini (Held, 1995: 31), karena Perjanjian Westphalia telah menghasilkan sejumlah prinsip, misalnya prinsip non-intervensi terhadap urusan-urusan dalam negeri, kekebalan tugas diplomatik, dan pengakuan terhadap negara (bukan gereja) sebagai institusi yang berhak dan otoritatif dalam pengendalian politik, kemudian menjadi fondasi sistem internasional modern hingga hari ini (Toma dan Gorman, 1991: 24; Horsman dan Marshall, 1994: 5). Prinsip kedaulatan menjadi sumber justifikasi dan legitimasi bagi negara-negara bangsa atas teritori, batas negara, dan rakyat yang diklaimnya (Held, 1995: 74-83). Prinsip tersebut menjadi sumber utama legitimasi bagi negara-negara yang berbasiskan pada ‘imagined nation’ (Mann dalam Held dan McGrew, 2003: 137).

 

2. Legitimasi Kompleks Islamist Transnasional dalam Globalisasi

Islamist transnasional menemukan legitimasinya dari keterbatasan-keterbatasan negara-bangsa dalam era globalisasi. Legitimasi merupakan basis bagi rakyat untuk loyal atau tidak, dengan kata lain, ia merupakan sesuatu yang harus dimiliki untuk mendapatkan loyalitas (Held, 1995: 49). Sebagai bagian psikologis yang berhubungan dengan otoritas, institusi, atau social arrangement, legitimasi menimbulkan kepercayaan dan memotivasi rakyat untuk merasa bahwa mereka harus tunduk terhadap keputusan dan kekuasaan, mengikutinya secara sukarela, tidak sebagai kewajiban apalagi ketakutan akan hukuman dan keinginan untuk mendapatkan imbalan (Tyler, 2006: 375).

Globalisasi memperkuat legitimasi Islamist transnasional, melalui faktor-faktor tertentu, seperti kontak yang lebih mudah antara Muslim di seluruh dunia. Konsekuensinya, penyebaran ideologi Islamisme transnasional menjadi lebih mudah dibanding sebelumnya. Ia juga mendapatkan keuntungan dari crisis of territoriality sistem antar negara-bangsa, dan stuktur pemobilisasian (mobilizing structure) globalisasi. Islamist transnasional merupakan fenomena religiusitas transnasional dalam konteks dunia yang borderless akibat globalisasi (Fox dan Sandler, 2004: 83-84).

Globalisasi menghasilkan keterbatasan-keterbatasan yang parah terhadap negara-bangsa, yaitu: crisis of state-authority, atau crisis of territoriality. Crisis of territoriality adalah krisis negara-bangsa dalam bentuk tertantangnya efficacy dan relevansi normatif dari kesatuan otoritas politiknya yang memiliki yurisdiksi atas territori akibat liberalisasi ekonomi global, internasionalisasi persenjataan, teknologi komunikasi dan informasi, jaringan kebudayaan transnasional dan internasional, electronic spheres, dan perkembangan aktor-aktor  sub-nasional serta transnasional (Benhabib, 2004: 4). Sedangkan crisis of state-authority adalah krisis otoritas negara akibat ketidakmampuannya menggunakan otoritasnya secara efektif dan independen akibat growing global interconnectedness (lihat Held, 1995: 89-92)

Melalui interdependence (complex interdependence atau extensive interdependencies) dan transnasionalisme, globalisasi telah memperparah keterbatasan-keterbatasan negara-bangsa, di satu sisi ia menghasilkan justifikasi bagi diskursus kosmopolitan, di sisi lain, ia juga menjustifikasi diskursus khilafah yang bersifat counter-cosmopolitan, serta mempengaruhi fenomena religius transnasional yang mencakup atau mendukung aktivisme Islamist transnasional sebagai counter-cosmopolitan. Dalam konteks complex interdependence, Nye berpendapat: (1) Negara bukanlah satu-satunya aktor; (2) kekuatan (force) bukanlah satu-satunya instrumen penting; dan (3) keamanan (security) bukanlah satu-satunya tujuan dominan (lihat Nye, 2003: 230-232). Semua ini mendukung tendensi-tendensi globalisasi sebagai konsekuensi dari mengaburnya batas-batas negara-bangsa.

Pada world of interdependence, berbagai aktor di luar negara tidak hanya memainkan fungsi internal tetapi bisa berpartisipasi dalam dunia politik eksternal, sedangkan globalisasi sangat memperkuat pengaruh-pengaruh eksternal baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, sehingga mempengaruhi jalan penggunaan kekuasaan di semua negara (Archibugi, 2008: 54-55). Seyla Benhabib menggunakan istilah extensive interdependencies yang terjadi pada sistem internasional antar rakyat dan antar negara (international system of peoples and states) sehingga mengubah perspektif tentang territorially bounded state-centric system dan memberikan alasan yang lebih kuat bagi moral obligations yang melewati batas-batas negara (Benhabib, 2004: 37).

Terdapat kompleksitas dalam hubungan antara peristiwa sosial, praktek sosial dan struktur sosial (Fairclough, 2003: 24, 31). Maka, logic tersebut tidak bisa diasumsikan bekerja dalam kausalitas yang sederhana, mekanis dan reguler, karena selalu terdapat perubahan-perubahan tertentu pada efek-efek sosial dan politik (lihat Fairclough, 2003: 9). Dengan dasar ini, Fairclough menekankan kompleksitas masyarakat modern dalam globalisasi yang bersifat menentukan dan membentuk berbagai kompleksitas dalam berbagai hal lainnya (Fairclough, 2003: 29-32). Dalam hal ini, tendensi-tendensi yang datang bersamaan dengan globalisasi, seperti complex interdependence dan transnasionalisme mempengaruhi kompleksitasnya. Untuk memahaminya, kita perlu menggunakan beberapa pandangan dalam klaim konstruktivisme bahwa dunia sosial terkonstruksi secara sosial, antara lain melalui diskursus, namun, ia juga perlu dikombinasikan dengan argumen realisme kritis, bahwa setelah terkonstruksi, realitas yang terbentuk oleh diskursus akan kembali menpengaruhi konstruksi diskursus sosial (Fairclough, 2003: 9).

 

C.  METODE PENELITIAN

Saya memilih metode penelitian kualitatif untuk mencegah simplifikasi diskursus dengan menyediakan elaborasi data yang didasarkan pada konteks sosial-politik. Sementara itu, saya menggunakan analisis diskursus kritis Fairclough dalam menganalisis data. Saya menyajikan penulisan penelitian ini melalui argumen-argumen teoritis dan studi empiris terhadap teks-teks Islamist transnasional. Untuk mengumpulkan data, saya melakukan dokumentasi, studi literatur, dan melakukan wawancara semi-terstruktur.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui critical discourse analysis (analisis diskursus kritis) (CDA). Karena CDA cocok dengan penelitian yang memiliki karakter transdisipliner (lihat Fairclough, 2003: 7), memfokuskan pada aspek-aspek pelegitimasian (legitimation). Pelegitimasian (legitimation) yaitu pengakuan luas terhadap legitimasi (legitimacy) melalui eksplanasi dan justifikasi (lihat Fairclough, 2003: 7-8, 220). CDA juga berfokus pada kompleksitas praktek-praktek sosial, peristiwa sosial dan struktur sosial masyarakat modern dalam globalisasi (Fairclough, 2003: 24, 29, 30, 31).

Selain itu, saya menganalisis teks-teks Islamist transnasional dengan mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai bentuk legitimation: otorisasi (authorization) yaitu legitimation dengan mengacu kepada otoritas tradisi, hukum kebiasaan (custom, law), dan personal dari institusi-institusi tertentu; rasionalisasi (rationalization) yaitu legitimization dengan mengacu kepada kegunaan-kegunaan (utilities); pelegitimasian moral (moral legitimation) yaitu legitimation dengan mengacu kepada sistem nilai (value systems) dan mythopoesis yaitu legitimation yang disampaikan melalui narasi-narasi (lihat Fairclough, 2003: 99).

 

D.  ISLAMIST TRANSNASIONAL PADA KONTEKS NEGARA-BANGSA

            Saya berargumen bahwa pemahaman Islamist transnasional mengenai khilafah dan negara-bangsa menghasilkan dan sekaligus bekerja di dalam praktek dan peristiwa sosial berupa aktivitas yang bersifat transnasional. Perkembangan signifikan dari Islamist transnasional juga sejalan dengan penerimaan terhadap diskursus khilafah, yang terkait dengan keterbatasan negara-bangsa.

 

1. Islamist Transnasional Pengusung Diskursus Khilafah

             Saya memfokuskan kajian ini pada dua kelompok, yaitu Hizbut Tahrir (HT) dan Jamaah Muslimin (Hizbullah), dengan tidak sekedar menekankan aspek transnasional kelompok tersebut pada cakupan aktivitas yang bersifat melewati batas-batas negara-bangsa saja, tetapi justru lebih pada konsistensi dan sikap terang-terangan mereka dalam mengusung diskursus khilafah, penolakan terhadap nasionalisme, negara-bangsa, dan klaim universalitas Islam. Saya berargumen bahwa penekanan pada diskursus yang mereka usung justru akan lebih relevan untuk bisa membedakan Islamist transnasional secara tegas dan clear dengan berbagai kelompok Islam lokal atau kelompok Islam berbasis identitas kebangsaan, yang juga mulai memiliki perwakilan di beberapa negara lain atau melakukan aktivitas yang bersifat melewati batas-batas negara-bangsa juga. Dengan demikian, aspek dari Islamist transnasional yang saya tekankan di dalam kajian ini berbeda dengan pendapat John R.Bowen yang dikutip dan dijadikan acuan argumen oleh Masdar Hilmy (Hilmy, 2009: 9), yang hanya mengemukakan cakupan karakter Islamist transnasional pada tiga aspek: pergerakan demografis, lembaga keagamaan transnasional dan perpindahan gagasan atau ide.

            HT merupakan Islamist transnasional yang terang-terangan mengusung diskursus khilafah sekaligus menolak konsep negara-bangsa (nation-state), baik sebagai sistem kenegaraan maupun sebagai ‘paradigma’ yang terkait dengan ide nasionalisme, kepentingan nasional (national interest), hak menentukan nasib sendiri (self determination), dan sebagainya. Terkait sifat transnasionalnya ini, HT menekankan pemahaman terhadap politik secara luas, terutama mengenai berbagai sistem kenegaraan dan konstelasi politik internasional, yang semuanya digunakan untuk menopang upaya-upaya HT dalam menjelaskan atau merasionalisasi secara tegas perbedaan antara konsep khilafah dengan konsep kenegaraan lainnya.

            Jamaah Muslimin (Hizbullah) adalah Islamist transnasional yang juga terang-terangan mengusung diskursus khilafah, tetapi tidak terang-terangan dalam menolak konsep negara-bangsa. Jamaah Muslimin (Hizbullah) rumit untuk diidentifikasi keberadaannya melalui simbol-simbol keorganisasian seperti umumnya kelompok-kelompok Islam yang menyatakan diri sebagai ormas atau partai. Hal ini karena klaimnya sebagai jamaah yang dibedakan dengan firqah, sedangkan berbagai ormas dan parpol dianggapnya sebagai firqoh (perpecahan). Namun keberadaannya bisa dikenali dari beberapa lembaga pendidikan dan yayasan miliknya, misalnya: Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah.

 

 

 

2. Islamist Transnasional Mendelegitimasi Negara-Bangsa

            Untuk mencapai tujuannya, Islamist transnasional melakukan berbagai aktivitas yang bersifat mendelegitimasi negara-bangsa. Secara perlahan-lahan mereka memindahkan loyalitas warganegara, yang dimiliki oleh negara-bangsa kepada Islamist transnasional via cita-cita penegakan khilafah. Perang pemikiran yang dilancarkan oleh HT dan aktivitas ‘berjamaah’ yang dilakukan oleh Jamaah Muslimin (Hizbullah), akan mengurangi loyalitas warganegara terhadap pemerintah yang dianggap telah gagal, mereka menciptakan loyalitas ganda pada warganegara yang sudah bergabung dengannya, sehingga pada akhirnya sangat berpotensi menghilangkan sama-sekali loyalitas warganegara terhadap pemerintah sebagai rezim yang berkuasa dalam sistem yang diterapkan saat ini. Meskipun kedua Islamist transnasional ini tidak melakukan perlawanan dalam bentuk kekerasan (non violent), namun justru dengan jalan tersebut rezim yang berkuasa di suatu negara-bangsa tidak menyadari secara langsung bahwa legitimasinya sedang ‘dicuri’.

Setidaknya HT mendelegitimasi negara-bangsa melalui dua arah, di arah pertama (dari bawah): melakukan pembinaan anggotanya untuk melancarkan perang pemikiran secara terbuka; di arah kedua (dari atas): melakukan pendekatan-pendekatan kepada militer secara rahasia untuk mempersiapkan revolusi (lihat Al-Jawi, 2011 b: 21; Prasetyo, 2011 e: 31; Abdurrahman, 2011 b: 16). Aktivitas tersebut konsisten dengan keyakinannya tentang metode perubahan sosial politik yang efektif, yaitu pertarungan pemikiran (shira’ul fikri) dan perjuangan politik (kifahu siyasi). Selain itu, terdapat beberapa metode lain yang mendukungnya, yaitu: tatsqif (pembinaan/pengkaderan, tabanni mashalih al-ummah (mengangkat dan menetapkan kemaslahatan umat), dan thalab an-nushrah (mobilisasi dukungan dari pihak yang memiliki kekuatan) (Tahrir, 2009: 30; Sadik, 2008: 16-19). Sedangkan Jamaah Muslimin (Hizbullah), menekankan ‘berjamaah’ sebagai cara menegakkan khilafah, yaitu dengan: mengangkat imam melalui musyawarah, lalu membaiatnya, dan mengajak Muslim lain yang belum tau untuk ikut berbaiat serta berhimpun dalam satu jamaah. Prinsipnya adalah siapa yang lebih dahulu dibaiat, maka dialah yang memimpin jama’ah muslimin sebagai khalifah yang dipanggil imam. (Al-fattaah, 1990: 93-109).

 

3. Perkembangan Islamist Transnasional

            Berbagai laporan dalam publikasi HT menunjukkan bahwa mereka mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sejalan dengan meningkatnya dukungan terhadap khilafah, dukungan terhadap HT juga terus mengalir. Parameter paling sederhana adalah sambutan yang besar terhadap acara yang diselenggarakannya. Perkembangan ini sejalan dengan dua hal: Pertama, aktivitas mereka yang mendelegitimasi negara-bangsa dan; Kedua, krisis negara-bangsa. Hingga akhir tahun 2010, HT telah memiliki jejaring dan melakukan aktivitas di lebih dari 40 negara. Dalam upayanya menggalang kesadaran global, misalnya melalui forum-forum internasional (lihat Yusanto, 2010 c: 38-39). Jamaah Muslimin (Hizbullah) juga mengalami kemajuan yang signifikan dalam perkembangannya. Dalam beberapa tahun terakhir Jamaah Muslimin (Hizbullah) mengalami perkembangan yang pesat dan terus merambah ke beberapa negara (Wahyudi KS, 2011).

 

4. Islamist Transnasional Menyongsong Khilafah

            Dengan mengacu kepada klaim-klaimnya berdasarkan sejumlah data, Islamist transnasional kini sudah sampai pada tahap ‘menyongsong khilafah’. Semakin meningkatnya penerimaan dan keyakinan terhadap khilafah dalam masyarakat merupakan sesuatu yang terkait secara kompleks dengan perkembangan Islamist transnasional dan aktivitasnya dan krisis negara-bangsa akibat desakan globalisasi. Peningkatan respon dan potensi dukungan bagi gagasan pendirian khilafah bersifat kompleks, yaitu: ia terbentuk melalui otorisasi teologis dan rasionalisasi, sekaligus difungsikan kembali sebagai sumber justifikasi rasional.

 

E.  DELEGITIMASI NEGARA-BANGSA DI ERA GLOBALISASI

1. Kegagalan Negara sebagai Sumber Legitimasi

            Dari berbagai argumentasi dan reasoning yang dikemukakan oleh Islamist transnasional, baik untuk menjustifikasi alasan keberadaannya maupun menjelaskan relevansi khilafah, kita dapat melihat bahwa ‘kegagalan negara’ merupakan persoalan yang sangat sentral. Islamist transnasional hampir selalu melakukan rasionalisasi terhadap solusi khilafah dengan mengklaim ‘kegagalan negara’ sebagai persoalan yang bersifat sistemik dan struktural, serta sistematis karena terdapat konspirasi negara-negara Barat kapitalis di balik penyebab-penyebabnya. Oleh karena itu, bagi mereka, yang harus diganti adalah sistemnya, bukan sekedar pemerintah atau rezimnya. Dengan jalan demikian, dalam pelegitimasian khilafah, mereka melakukan ‘politisasi’ terus-menerus terhadap isu-isu yang dikaitkan dengan kegagalan negara, yang seringkali dilakukan dalam bentuk ex post facto rationalization terhadap kejadian-kejadian aktual yang menunjukkan tidak bekerjanya kekuasaan pada negara-bangsa secara efektif dalam memenuhi raison d’etre nya.

            Wahyudi KS (2011) berpendapat bahwa krisis di dalam negara-bangsa semakin mempertegas bahwa sistem apapun di luar Islam pasti tidak menjamis kemaslahatan, sementara khilafah adalah solusinya. Terdapat eklektisme dalam pelegitimasian khilafah dan pendelegitimasian negara-bangsa tersebut, yaitu berbentuk pengkombinasian antara rasionalisasi dan otorisasi teologis, misalnya terlihat pada pernyataan Ismail Yusanto bahwa, “negara tidak hanya gagal tetapi sesat” (lihat Prasetyo, 2010 a: 12). Pernyataan bahwa negara gagal merupakan sebuah klaim yang lebih didasarkan pada rasionalisasi, sedangkan pernyataan bahwa negara sesat merupakan sebuah klaim yang lebih didasarkan pada otorisasi teologis.

 

2. Krisis Negara-Bangsa dalam Era Globalisasi

Rasionalisasi khilafah sebagai solusi menguat seiring dengan kondisi negara-bangsa yang jelas-jelas memperlihatkan kegagalan dan krisis akibat desakan-desakan globalisasi. Dengan kata lain, terdapat peluang ‘gratis’ bagi Islamist transnasional untuk memperkuat justifikasi terhadap diskursus yang diusungnya via crisis of state-authority dan crisis of territoriality yang dialami oleh negara-bangsa. Kondisi interdependensi yang seiring dengan globalisasi, telah dan sedang dimanfaatkan oleh Islamist transnasional untuk memperoleh kekuasaan dan legitimasi yang lebih besar. Karakter mereka yang bersifat transnasional telah membuat mereka tidak dapat disentuh sepenuhnya oleh negara-bangsa yang memiliki kedaulatan terbatas dalam batas-batas territorialnya yang tidak alamiah. Islamist transnasional menunjukkan bahwa mereka telah mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi globalisasi yang mengakibatkan negara-bangsa semakin tidak relevan, bahkan di Eropa Barat yang melahirkannya.

 HT sering mengemukakan argumen yang mengklaim bahwa fenomena Uni Eropa sebagai bukti nyata bahwa negara-bangsa mulai dilucuti kedaulatannya sedikir demi sedikit. Atau dengan kata lain, source of power dan site of power yang berkaitan langsung dengan legitimasi negara-bangsa telah mengalami pergeseran kepada institusi regional. Lalu pada konteks dunia Muslim, Islamist transnasional malah memproyeksikan pergeseran tersebut bergerak ke arah penegakan khilafah (Lihat Yusanto, 2011 a; 2008 a; 2004).

            Krisis negara-bangsa di era globalisasi juga diklaim sebagai akibat keterjebakannya dalam kapitalisme global. Sehingga kondisi ini disebut sebagai globalisasi yang menyesatkan, sedangkan penegakan khilafah diklaim sebagai globalisasi sejati (Nakata, 2011 b). Persoalan pokok dari akar krisis ini adalah globalisasi dalam sistem negara-bangsa telah membatasi manusia pada batas-batas territorial yang tidak alamiah untuk leluasa bergerak dan mendapatkan hak-haknya, tetapi ia tidak bisa menggunakan kedaulatannya untuk tidak membebaskan arus modal perusahaan-perusahaan kapitalis yang melewati batas-batas negara-bangsa.

Kata kapitalisme sebagai sesuatu yang ‘dijadikan musuh’ sangat ditekankan dalam kritisisme HT, dan juga dikecam oleh sejumlah tokoh Jamaah Muslimin (Hizbullah). Kapitalisme global dianggap mudah mencapai dan mempertahankan hegemoninya tersebut di dalam masyarakat muslim karena ummat Islam terpecah-belah dalam negara-bangsa yang didasarkan pada sekulerisme, atau dengan kata lain negara-bangsa muslim yang berjumlah lebih dari 50 negara terlalu rentan terhadap desakan kapitalisme global karena tidak bisa menerapkan sistem ekonomi Islam secara komprehensif dan menyeluruh.

 

3. Krisis Sistem Internasional dan Ketidakadilan Global

            Islamist transnasional juga melakukan pelegitimasian diskursusnya melalui argumen-argumen yang berupaya menunjukkan adanya ketidakadilan global yang mendasar dalam sistem internasional antar negara-bangsa (international system of nation-state). Jadi yang dibidik sebagai ‘sasaran tembak’ Islamist transnasional tidak hanya negara-bangsa sebagai unit dari sistem internasional, tetapi juga sistem internasional yang terbentuk dari hubungan antar negara-bangsa tersebut. Dengan demikian, gagasan institusi khilafah menurut versi Islamist transnasional pun menemukan legitimasinya sebagai diskursus alternatif untuk mengkounter ketidakadilan global dalam sistem internasional.

            Para tokoh dari kalangan Islamist transnasional seringkali mengkritik kegagalan institusi-institusi internasional, terutama dalam hal ketidakmampuannya menyediakan landasan yang memadai bagi terciptanya keadilan global. Kondisi demikian dianggap berasal dari dan diperparah oleh adanya hegemoni negara-negara besar (great powers) yang sangat kentara. Islamist transnasional juga menemukan legitimasinya dari sistem internasional antar negara-bangsa yang bersifat anarki. Kemudian, kritik Islamist transnasional terhadap kelemahan sistem internasional antar negara-bangsa juga seringkali dikaitkan dengan berbagai isu di Timur Tengah. Isu yang paling bertahan lama untuk selalu dipolitisasi adalah konflik Israel-Palestina dan isu-isu lain yang terkait dengannya.

            Tidak adanya global governance yang demokratis dan sistem internasional negara-bangsa yang anarki, telah menghasilkan distorsi dan parsialitas demokrasi, akibat komunitarianisasi demokrasi yang berlangsung secara sistemik dalam sistem internasional antar negara-bangsa. Upaya masing-masing negara untuk mengutamakan kepentingan (national interest) ketimbang kepentingan kemanusiaan universal, telah menyebabkan penegakan HAM dan demokrasi menjadi terdistorsi oleh national-interest. Negara hegemon dituding menggunakan retorika demokrasi dan HAM untuk menjajah negara lain demi kepentingan nasionalnya, misalnya dengan alasan intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention). Akibatnya, terjadi pembusukan persepsi terhadap ide mengenai universalitas HAM dan demokrasi, demikian juga yang terjadi pada praktek hukum internasional, serta intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention). Kondisi ini telah memberikan ruang bagi Islamist transnasional untuk melakukan kritik, dan lagi-lagi sekaligus memberikan basis bagi berbagai klaim dalam rasionalisasi khilafah sebagai solusi.

F.   DISKURSUS KHILAFAH VERSUS NEGARA-BANGSA

            Di dalam pemahaman-pemahaman Islamist transnasional mengenai khilafah dan negara-bangsa (nation-state), terdapat proses pelegitimasian (legitimation) yang kompleks. Termasuk di dalam kompleksitas tersebut, rasionalisasi diskursus yang menempati posisi cukup signifikan, baik dengan atau tanpa dikombinasikan bersama otorisasi teologis (theological authorization) dan pelegitimasian moral (moral legitimation). Melalui proses-proses pelegitimasian tersebut, diskursus khilafah memiliki sisi constitutive dan constituted secara bersamaan dalam hubungannya dengan social events, social structures, dan social practices yang terkait dengan keterbatasan negara-bangsa.

 

1. Erosi Identitas Nasional

Dalam konteks berdirinya negara Indonesia, HT menganggap nasionalisme dan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah melahirkan sekulerisme. HT juga mengingatkan bahwa ikatan ukhuwah Islamiyah yang tersatukan di bawah payung institusi khilafah telah digantikan oleh ikatan nasionalisme, dan persatuan tersebut terkoyak-koyak berdasarkan wilayah dan bangsa tertentu (Tahrir, 2003: 1). Sedangkan Jamaah Muslimin (Hizbullah), seringkali seolah-olah menerima negara-bangsa dengan klaim prinsip ‘non-politik’, tetapi sikapnya yang sebenarnya terhadap negara-bangsa bisa terlihat jelas dari beberapa hal: tidak mengakui pemerintah NKRI sebagai ulil amri (pemimpin yang wajib ditaati), menolak konsep nasionalisme dan kepentingan nasional, penegasan universalitas Islam yang tidak mengenal batas-batas territorial (lihat Mansur dan Wahyudi KS, 2011). Semua itu kembali menunjukkan bahwa ia menolak negara-bangsa, dan sekaligus cukup sebagai dasar untuk menempatkannya ke dalam klasifikasi Islamist transnasional. Prinsip yang menunjukkan sifat transnasionalnya juga terlihat dari pernyataan Wali Al-Fattaah pada tanggal 28 dan 30 Juni 1957, bahwa tidak ada nasionalisme di dalam Islam dan Islam tidak mengenal batas-batas territorial (Anshorullah et al., 2002: 35).

 

2. Otorisasi Teologis dan Rasionalisasi Khilafah

            Konsepsi khilafah dalam pemahaman kalangan Islamist transnasional memiliki dasar otorisasi teologis yang tampak cukup kuat, karena kita bisa menemukan beberapa ayat Al-Quran maupun Hadist yang dengan mudah bisa mereka gunakan untuk menjustifikasinya. Meskipun sangat mungkin terdapat perbedaan versi pemahaman mengenai khilafah, namun setidaknya diskursus khilafah yang diusung oleh dua gerakan Islamist transnasional, Hizbut Tahrir (HT) dan Jamaah Muslimin (Hizbullah), memiliki titik temu dalam hal ia bersifat melewati batas-batas territorial negara-bangsa (transnasional atau global).

            Khilafah dengan ideologi Islamnya diklaim pernah menyatukan masyarakat dalam wilayah yang sangat luas, yaitu meliputi seluruh jazirah Arab, beberapa wilayah Asia, Afrika, dan Eropa. Klaim terhadap fakta historis tersebut digunakan Islamist transnasional untuk menunjukkan bahwa apa yang disebut mereka sebagai khilafah, memang bersifat ‘kosmopolitan’, dalam arti melewati batas-batas territorial negara-negara yang ada pada saat itu maupun sekarang. Selain itu, warganegara khilafah bisa berasal dari berbagai latar belakang agama, ras, bangsa, dan territorial.

            HT sangat menekankan klaim bahwa khilafah akan menjamin kesejahteraan dan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu selama berabad-abad lamanya. Kesejahteraan yang dijamin khilafah mencakup kemakmuran, pemeliharaan kesehatan, penyediaan kebutuhan dasar sehari-hari, pendidikan, dan berbagai bentuk penyediaan sarana umum.

            Klaim bahwa khilafah menjamin penyelenggaraan pendidikan berkualitas diperkuat dengan bukti-bukti sejarah tentang perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan berbagai infrastruktur yang dihasilkannya. Islamist transnasional telah mengesampingkan faktor-faktor lain dari luar sistem khilafah yang menjadi faktor pendorong kemajuan. Khilafah juga diklaim mampu menjamin stabilitas dan keamanan negara melalui sejumlah mekanisme dalam sistemnya yang didasarkan pada aturan-aturan Islam (HTB, 2008 a: 95-108).

             Islamist transnasional memang cukup selektif dalam mengemukakan bagian-bagian sejarah Islam yang mendukung rasionalisasi keunggulan khilafah, meski tidak membantah fakta bahwa terjadi krisis yang parah selama masa khilafah. Tetapi jika klaim mereka digugat berdasarkan bukti ‘sejarah hitam’ khilafah, maka mereka akan mengelak dengan membedakan antara ‘teori khilafah’ yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadist tertentu, dengan ‘praktik khilafah’ yang bisa menyimpang dari Quran dan Hadist tersebut. Melalui pembedaan antara ‘teori’ dan ‘praktik’ khilafah, mereka bisa mengklaim setiap kebobrokan yang terdapat dalam masa khilafah sebagai kesalahan personal atau kesalahan teknis, bukan kesalahan sistemik pada khilafah itu sendiri, meskipun terjadi kesalahan serupa secara berulang-ulang.

            Tetapi Islamist transnasional tidak fair dalam membedakan antara ‘teori’ dan ‘praktik’ dari sistem yang mereka kritik. Kritik mereka lebih banyak didasarkan pada phobia dan kecurigaan terhadap segala pemahaman yang dianggap berasal dari luar Islam, terutama Barat. Sehingga sudah pasti sistem dan pemahaman tersebut selalu mereka tolak dengan alasan memiliki cacat sistemik.

            Klaim Islamist transnasional tentang perlindungan khilafah terhadap non-muslim, kadang dijelaskan begitu luar biasa, bahkan terkesan jauh melebihi apa yang bisa didapat non-muslim di dalam negara-bangsa manapun, padahal sikap mereka terhadap non-Muslim tidak menunjukkan toleransi sebagaimana toleransi dalam khilafah yang mereka gambarkan tersebut. Hal ini merupakan salah satu aspek penting Islamist transnasional dalam menjustifikasi relevansi khilafah, sekaligus menepis kritik utama terhadapnya, yaitu: bahwa khilafah mengabaikan pluralitas dan toleransi.

Klaim perlindungan khilafah terhadap non-muslim sebenarnya hanya didasarkan pada sebagian fakta historis dan pengakuan yang mendukung klaim tersebut, tetapi dengan menutup-nutupi perlakuan yang buruk terhadap non-muslim dalam sistem khilafah. Selain itu, sikap Islamist transnasional terhadap non-Muslim, tidak menunjukkan semangat toleransi dan pluralisme. HTI maupun Jamaah Muslimin (Hizbullah), tidak aktif dalam upaya membangun dialog dan kerjasama dengan penganut agama lain, bahkan sebaliknya. Sikap ini sangat kontras dengan klaim mereka tentang sikap toleransi umat Islam pada masa khilafah dimasa lalu yang digambarkan begitu luar biasa tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa, dalam kondisi belum memegang kekuasaan pemerintahan saja, mereka tidak memiliki inisiatif membangun toleransi dan malah bersikap diskriminatif, apalagi jika mereka sudah berkuasa dalam sistem khilafah.                                             

Otorisasi teologis menjadi dasar dari klaim bahwa potensi ‘Islam’ sebagai ideologi akan membawa khilafah kepada kejayaan. Sedangkan justifikasi rasional untuk mendukung otorisasi teologis dilakukan dengan mengklaim sejumlah faktor berdasarkan data dan hasil analisis dari berbagai sumber mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh negeri-negeri Muslim saat ini. Semua potensi tersebut dinilai cukup untuk menjadikan khilafah sebagai negara adidaya, karena disatukan pengelolaannya dalam satu negara.

 

 

 

3. Negara-Bangsa Di Mata Islamist Transnasional

            Pandangan Islamist transnasional terhadap keterbatasan negara-bangsa selalu terkait pada prinsip-prinsip tertentu dalam ajaran Islam yang mereka pahami, yaitu tentang: kesatuan umat Islam, persaudaraan sesama Muslim (ukhuwah Islamiyah), dan Islam yang rahmatan lil a’lamin. Prinsip-prinsip tersebut menjadi basis utama dalam penolakan mereka terhadap negara-bangsa (nation-state) berikut ideologi-ideologi atau konsep-konsep tertentu yang selalu menyertainya, misalnya: nasionalisme dan kepentingan nasional (national interest). Hal ini kemudian dibenturkan lagi dengan pemahaman mereka tentang ‘keunggulan khilafah’ dan berbagai bentuk rasionalisasi.

             Nasionalisme di kalangan Islamist transnasional dilihat secara sangat negatif, karena ia diasosiasikan atau bahkan dianggap sama dengan sifat ashobiyah (kesukuan) yang notabene sangat kental dalam peradaban masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam, dan kemudian secara tegas dihapuskan oleh Islam. Negara-bangsa juga ditolak karena dianggap memiliki konsekuensi sekulerisme, sedangkan sekulerisme memiliki konsekuensi-konsekuensi lanjutan yang berbenturan dengan agenda-agenda Islamist, misalnya penerapan syariat Islam. Formalisasi syariat Islam yang juga menjadi diskursus utama Islamist transnasional dianggap tidak bisa diterapkan secara menyeluruh dalam negara-bangsa. Penolakan Islamist transnasional terhadap nasionalisme juga terpaut dengan kecurigaan mereka terhadap adanya konspirasi negara-negara Barat untuk menghancurkan khilafah dan ukhuwah Islamiyah dengan memasukkan paham nasionalisme berikut sistem negara-bangsa dan ide kepentingan nasional.

 

G. REFLEKSI DARI PANGGUNG DISKURSUS

Kajian ini telah membuktikan bahwa Islamist transnasional memperkuat posisinya melalui berbagai proses pelegitimasian (legitimation) yang terkombinasikan, sehingga ia memiliki legitimasi (legitimacy) yang kompleks. Legitimasi kompleks tersebut terkait keterbatasan negara-bangsa dan diperparah oleh konsekuensi-konsekuensi dari globalisasi yang mengakibatkan kegagalan negara hingga krisis. Kompleksitas yang dimaksud adalah sifatnya yang menjustifikasi sekaligus terjustifikasi oleh pemahaman Islamist transnasional berupa imaginasi tentang satu ummat (umat) sebagai satu komunitas. Satu umat tersebut dianggap semestinya disatukan dalam satu institusi, yaitu khilafah, hal ini terkontraskan dengan imajinasi tentang bangsa (nation) sebagai komunitas yang bersatu di dalam negara-bangsa (nation-state).