JAKARTA, RIMANEWS - Ratusan orang pendukung tersangka perkara Sistem Administrasi Badan Hukum, Yusril Ihza Mahendra, yang tergabung dalam Barisan Rakyat Anti Kedzaliman (Barak) menggelar aksi di depan Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (30/6).
Dalam aksinya, Barak menuntut Presiden SBY memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menghentikan kasus Sisminbakum. yakni dengan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).
Massa juga berang atas ketidakcermatan Jaksa Agung dalam membuat permintaan pelaksanaan pencegahan ke luar negeri terhadap Yusril yang melanggar UU. Praktik-praktik kedzaliman dan kesewenang-wenangan itu bukan saja menciderai sistem hukum di negara hukum RI, melainkan juga menurunkan wibawa pemerintahan SBY.
"SBY harus tegas dalam bertindak. Presiden perlu mencermati oknum-oknum jaksa di Kejagung dalam menangani perkara. Kalau tidak, citra pemerintah di bidang hukum akan semakin terpuruk," tegas koordinator lapangan Barak, Mujahidin Sulaiman, dalam orasinya.
Barak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dugaan tindak pidana di Kejaksaan Agung terkait pembelian mobil tahanan. Dan kepada Komisi Kejaksaan, mereka meminta penelitian kembali track record Wakil Jaksa Agung, Darmono, ketika menjabat sebagai Kajati Pontianak Kalimantan Barat.(yus/RM)