Thursday, 17 April 2014

Breaking News

Mantan Tim Sukses SBY, Jusuf Rizal Desak KPK Periksa Aburizal Bakrie Terkait Proyek Alkes

SURABAYA, RIMANEWS - Presiden Lumbung Informasi Rakyat (Lira), Jusuf Rizal mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical, terkait dugaan korupsi alat kesehatan di Kemetenrian Koordinator Kesra pada 2006 senilai Rp36,2 miliar.

"KPK harus berani memeriksa Ical agar kasus korupsi alkes itu menjadi `terang benderang`," katanya  di Surabaya, Minggu (12/6/2011).

Ia menegaskan pemeriksaan tersebut tidak bisa ditawar-tawar lagi karena berdasarkan kesaksian ketua panitia lelang alkes, Henni Setiawati, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta mengungkapkan keterlibatan Ical.

Orang nomor satu di Partai Golkar itu melakukan penunjukan langsung kepada PT Bersaudara untuk melakukan pengadaan alkes saat masih menjabat Menko Kesra pada 2006.

Jusuf mengemukakan bahwa pengadaan alkes untuk mengatasi wabah flu burung itu juga melibatkan Sesmenko Kesra, Soetedjo Yuwono.

Soetedjo dalam sidang di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu dituntut dengan hukuman penjara selama 20 tahun.

Dalam sidang tersebut, Henni Setiawati, yang memberikan kesaksikan mengungkapkan adanya memo dari Ical untuk menunjuk langsung PT Bersaudara.

Penunjukan langsung itu dianggap melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Jusuf meminta KPK proaktif menindaklanjuti keterangan saksi di Pengaditan Tipikor itu. "Biasanya jika terjadi korupsi di sebuah departemen, selalu yang dikorbankan adalah bawahan," kata mantan Direktur Blora Center yang mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden pada 2004 itu.

Terkait, GBN, dia menjelaskan bahwa gerakan itu untuk menumbuhkan mental spiritual masyarakat agar selalu cinta Tanah Air.

"GBN akan membantu KPK dan instansi penegak hukum lainnya dalam mendorong transparansi pengelolaan negara yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)," katanya.

Ical Akui Tahu

Nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie disebut dalam sidang dugaan kasus korupsi pengadaan proyek alat kesehatan (alkes) di Kemenko Kesra pada 2009. Saat itu politisi yang akrab disapa Ical ini menjabat Menko Kesra. Dan ternyata Ical tahu soal penunjukan langsung proyek alkes itu.

"Tahu dong. Saya berikan, katakan disposisinya jelas," kata Ical saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (8/6/2011).

Namun Ical tidak memberikan jawaban pasti saat ditanya apakah dirinya siap bersaksi di persidangan dengan terdakwa mantan Sesmenko Kesra, Soetedjo Yuwono. "Jangan berandai-andai, kita hargai proses hukum," tuturnya.

Sebelumnya mantan ketua panitia pengadaan proyek alat kesehatan (alkes) di Kemenko Kesra, Henni Setiawati bersaksi untuk mantan Sesmenko Kesra, Soetedjo Yuwono. Henni menyebut mantan Menko Kesra Aburizal Bakrie mengetahui penunjukan langsung dalam proyek tersebut.

"Menteri (Aburizal) tahu melalui memo bahwa akan dilakukan penunjukan langsung. PT Bersaudara yang ditunjuk," kata Henny saat memberikan kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (7/6) sore.

Henni ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan melalui surat keputusan Sesmenko Kesra nomor 198/Kep/Sesmenko/Kesra/XI/2006 tanggal 6 November 2009. Ia ditunjuk sebagai panitia bersama Wahyuni Tri Indarty, Saraswati, Hilman dan Bulan Rahmadi.

Selaku ketua, Henni diperintahkan Soetedjo mempersiapkan dokumen administrasi penunjukan langsung terhadap PT Bersaudara sebagai pelaksana proyek pengadaan alkes untuk rumah sakit rujukan penanganan flu burung.

Pernyataan  JPU soal Aburizal

Menko Kesra di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, Aburizal Bakrie disebutkan mengetahui secara rinci proyek pengadaan alat kesehatan untuk penanggulangan wabah flu burung tahun anggaran 2006.

Ical,  menurut  laporan Tribunnews,panggilan akrabnya, selalu dilapori Sekretarisnya kala itu Soetedjo Yuwono, soal pelaksanaan proyek senilai Rp 98,6 miliar itu. Soetedjo melapori Ical melalui memo dinas.

Ical disebutkan juga ikut merestui mekanisme penunjukkan langsung dalam pengadaan proyek itu. Padahal, penunjukkan langsung bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Terdakwa kemudian melaporkan kepada Menko Kesra dengan memo dinas bahwa usulan Dana Darurat dan Pengendalian Masalah Flu Burung sudah disetujui oleh Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan," ujar jaksa penuntut umum Siswanto membacakan surat dakwaan bagi Soetedjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (31/5/2011). Soetedjo dijadikan terdakwa dalam kasus korupsi yang terjadi dalam proyek itu.

Dalam memo dinas-nya, kata penuntut umum, Soetedjo juga melaporkan kepada Ical, bahwa proses pengadaan dalam proyek itu, dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Alasannya, tahun anggaran 2006 segera berakhir dan dana yang ada tidak dapat dialihkan ke tahun anggaran 2007.

"Padahal terdakwa mengetahui alasan yang dikemukakan tersebut tidak sesuai dengan alasan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," papar Siswanto.

Perusahaan yang ditunjuk langsung sebagai rekanan, lanjut penuntut umum, yaitu PT Bersaudara. Namun, pada pelaksanaaanya, proyek tersebut di sub kontrakkan kepada beberapa perusahan lainnya yakni PT Graha Ismaya, PT Mensa Bina Sukses dan PT Esa Medika.

Penasihat hukum Soetedjo yaitu Rudy Alfonso buru-buru membantah keterlibatan Ical dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Kemenko Kesra tahun 2006. Walaupun terkesan aneh lantaran bukan penasihat hukum Ical, Rudy menegaskan Ical tidak tahu menahu soal proyek untuk penanganan wabah flu burung.

"Beliau (Soetedjo) melakukan ini atas nama sendiri. Tidak melibatkan atasannya. Demikian juga saat menemui suplier, itu dia sendiri," kata penasihat hukum Syamsul Arifin itu.

Masih lanjut Rudy, Ical justru baru tahu adanya proyek itu setelah proyek pengadaannya berjalan. Menurutnya, Ketua Umum Partai Golkar tersebut pasti akan melarang jika mengetahui pelaksanaan proyek bermasalah. "Kalau dilaporkan sejak awal pasti tidak disetujui (oleh Ical)," ungkapnya.

Siti Fadillah Supari Diduga Terlibat

Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ratna Dewi Umar terus menguak tabir di balik kasus korupsi pengadaan alat kesehatan untuk penanganan outbreak flu burung di Departemen Kesehatan pada 2006.

Kali ini, Ratna menunjuk mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam korupsi pengadaan itu.

Ratna mengklaim, dirinya hanya melaksanakan perintah dari Siti Fadillah Supari, selaku Menteri Kesehatan kala pengadaan itu terjadi.

"Saya hanya melaksanakan perintah Menteri Kesehatan. Menkes ketika pengadaan itu," katanya usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/3/2011).

Dirinya membantah turut terlibat dalam kasus itu. "Ketika itu perencanaan sudah di buat dari (Direktur) Bina pelayanan medik dasar sebelum saya," ujarnya mengelak bertanggung jawab.

Ratna bahkan mengklaim dirinya berjasa mengefisiensi anggaran hingga sebesar Rp 7 miliar, dalam proyek pengadaan itu. "Saya sudah melakukan efisiensi semaksimal mungkin lebih dari Rp 7 milyar," klaimnya.

Berarti intinya pengadaan ini diketahui Menteri Kesehatan waktu itu?

"Bukan diketahui. Tapi saya melaksanakan perintah Menkes kala itu. Ini perintah Menkes, titik," ujarnya dengan suara meninggi.

Saat ditanya siapa perusahaan yang akhirnya melaksanakan pengadaan itu, mengingat PT RNI selaku pemenang tender, urung melaksanakannya, Ratna hanya menjawab," Tanya sama penyidik. Faktanya sudah saya ungkap disana," katanya.

Emir Moeis dan Anggota DPR Kebagian?

Ketua Komisi XI DPR Izedrik Emir Moeis mungkin tak pernah bermimpi namanya akan sangat tenar di Pengadilan tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Politisi PDI Perjuangan itu mungkin tak pernah berharap namanya akan sering tertulis dalam surat dakwaan yang disusun penuntut umum.

Namun faktanya, nama Emir kerap disebut dalam surat dakwaan kasus-kasus korupsi. Seperti hari ini contohnya, nama Emir, turut disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi mantan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Sesmenko Kesra) Soetedjo Yuwono.

Oleh penuntut umum, Emir disebut turut menerima cek senilai Rp 200 juta dari terdakwa Soetedjo. Emir menerima cek itu dalam kapasitasnya sebagai anggota Panitia Anggaran DPR RI.

Tim penuntut umum memaparkan, dalam kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan untuk penanggulangan flu burung di Kemenko Kesra pada tahun 2006, Soetedjo menerima uang senilai Rp 6 miliar dalam bentuk Mandiri Travellers Cheque (MTC) dari Direktur Keuangan PT Bersaudara M Riza Husni.

Soetedjo menerima cek itu sekitar bulan Desember 2006. Cek diterima mantan bawahan Menko Kesra Aburizal Bakrie itu setelah PT Bersaudara ditunjuk sebagai penyedia alat-alat kesehatan untuk penanggulangan flu burung. Cek selanjutnya dialirkan Soetedjo kepada
anggota Panitia Anggaran DPR RI.

"Terdakwa memberikan MTC dan BNI Cek Multi Guna kepada anggota Panitia Anggaran DPR RI antara lain Izedrik Emir Moeis seluruhnya senilai Rp 200 juta," ujar jaksa Siswanto membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (31/5/2011).

Selain kepada Emir Moeis, cek juga mengalir kepada enam anggota Panitia Anggaran DPR periode 2004-2009 lainnya yaitu Imam Supardi (Rp 390 juta), Rudianto Tjen (Rp 350 juta), Ahmad Hafiz Zamawi (Rp 390 juta), Hasanudin Said (Rp 150 juta), M.Dahlan (Rp 160 juta) dan Mariani Baramuli (Rp 25 juta). Namun ini perlu konfirmasi  dan cross check para anggota dewan tersebut.

Kasus korupsi ini berawal saat Direktur Utama PT Bersaudara, Daan Ahmadi meminta Soetedjo agar perusahaannya dilibatkan dalam pengadaan alat kesehatan. Kemudian tanggal 3 Oktober 2006, Soetedjo mengajukan permohonan kepada Panitia Anggaran DPR RI untuk merevisi APBN-P tahun 2006 dengan menambahkan pengadaan alat kesehatan untuk pengendalian penyakit menular flu burung sebesar Rp 100 miliar.

Permohonan itu ditindaklanjuti dengan terbitnya revisi ke VIII DIPA Nomor 0094.0./069-03/-2006 pada November 2006. Revisi DIPA ikut mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan rumah sakit dan obat flu burung sebanyak Rp 100 miliar.

(Trb/ian/ant)