Adi Harsono, Suami Marie Elka Pangestu Ditantang Buka-bukaan Soal Pembelian MA-60
Penulis :
Penyunting :
3621    0

Dokumentasi Rima

JAKARTA , RIMANEWS ----– Meski Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu telah membantah kalau suaminya Adi Harsono sebagai calo atau broker dalam pembelian pesawat MA-60 buatan Xian Aircraft, namun kalangan DPR tidak puas.

"Sebab indikator  adanya dugaan mark up dalam pembelian pesawat MA-60  sudah sangat jelas. Tak hanya Mari, suaminya pun harus bicara," kata anggota Komisi V DPR, Ali Wongso kepada Rakyat Merdeka Online di gedung DPR (Rabu, 25/5).

Adi Harsono menurut politisi Golkar itu perlu menceritakan pembelian pesawat tersebut. Sebab, kata Ali Wongso,  pemerintah, dalam hal ini mantan Wapres Jusuf Kalla, menolak pembelian pesawat tersebut.

Dia berharap KPK segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan mark up dalam pembelian pesawat MA-60. Federasi Serikat Pekerja BUMN bersatu, membeberkan bahwa broker pembelian pesawat MA-60 buatan China berinisial  AH, adalah suami salah satu menteri.

 Sebelumnya suami Mari Elka, Adi Harsono, disebut-sebut berbagai kalangan terlibat sebagai broker (makelar) pembelian pesawat MA60 yang bermasalah itu. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu meminta masyarakat bersabar untuk mendapatkan informasi terkait penyebab jatuhnya pesawat Merpati Nusantara Airlines jenis MA-60 di Teluk Kaimana, Papua, pada 7 Mei lalu.
 
Dia juga menyarankan agar masyarakat tidak masuk dalam pusaran polemik yang tengah berkecamuk terkait kontroversi pembelian 15 pesawat MA-60 dari China.
 
"Saya akan menyampaikan lagi, jangan berpolemik. Kita tunggu saja hasil investigasi gimana. Kan ini masih ada investigasi yang dilakukan," ujarnya di Kompleks Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2011).
 
Sebelumnya suami Mari Elka, Adi Harsono, disebut-sebut terlibat sebagai broker dalam proses pembelian pesawat tersebut. "Tunggulah ya sampai hasilnya. Kita tidak perlu berpolemik. Pasti pada saatnya semua bisa dijelaskan," tegasnya.
 
Dalam proses pembelian pesawat tersebut diduga telah terjadi penggelembungan dana. Dari harga USD11,2 juta per unit dikalikan 15 pesawat. Namun ternyata uang yang harus dibayarkan sebesar USD232 juta. Soal dugaan penggelembungan itu bagaimana? "Semua hal nanti pada saatnya akan bisa dijelaskan," jawab Mari Elka.

" Suami seorang menteri membantu MS sebagai broker pesawat MA-60, sebenarnya sangat aneh tadinya perjanjian government to government (G tol G) lalu business to business (B to B), kok ada broker dan harganya dinaikkan pula," ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arif Puyuono di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/5/2011).

Selain itu, Arif juga menduga adanya keterlibatan pejabat negara berinisial JW yang berperan memuluskan dan mengkoordinasikan departemen-departemen yang bersangkutan agar disetujui anggarannya oleh DPR. "Perannya memuluskan mengkoordinir departemen-departemen tersebut agar selalu dimuluskan dan terlibat anggaran di DPR," ucapnya.

Seperti diberitakan pesawat Merpati MA-60 jatuh di wilayah perairan Kaimana, Papua Barat, Sabtu (7/5/2011) sesaat akan mendarat. Penumpang buatan China tersebut mengangkut 27 penumpang dimana seluruhnya dinyatakan tewas.

Pesawat MA-60 tersebut ternyata tidak memiliki sertifikat Federal Aviation Administration (FAA) dan sempat ditolak oleh Jusuf Kalla saat menjabat sebagai wakil presiden. JK juga mempermasalahkan mengapa harga pembelian pesawat tersebut mencapai 220 juta dolar AS.

Menteri Perdagangan Mari Pangestu memilih bungkam soal kasus pembelian 15 pesawat MA-60 buatan Xi'an Aircraft Industrial Corporation China oleh PT Merpati Nusantara Airlines. Beberapa pihak menduga terjadi penggelembungan anggaran terkait pembelian pesawat tersebut. PT Merpati Nusantara Airlines membeli 14,5 juta dollar AS per unit. Padahal, maskapai dari Filipina, Nepal, dan Ghana membeli MA-60 seharga 11 juta dollar AS per unit, bahkan Zimbabwe hanya membeli dengan harga US$10,5 juta.

"Jangan berpolemik. Kita tunggu saja hasil investigasinya gimana. Kan ini masih ada investigasi yang dilakukan," kata Mari kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/5/2011).  Ia mengatakan, pada saatnya nanti, pemerintah akan memberikan penjelasan menyeluruh terkait pembelian pesawat tersebut. -

Komisi VI DPR akan memanggil mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pembelian 15 pesawat jenis MA-60 buatan China untuk maskapai Merpati Nusantara Airlines.

Selain memanggil Sri Mulyani, Komisi VI juga akan memanggil mantan menteri BUMN, mantan menteri perhubungan, serta mantan Direktur Utama Merpati Hotasi Nababan.

"Komisi VI akan memanggil Merpati dan kementrian BUMN. Prosedur pembelian Merpati sudah berulangkali di review dan melibatkan tiga menteri BUMN, dua Menkeu, dua Menko dan tiga Menhub. Serta tiga Dirut Merpati. Periode mulai 2005 sampai realisasi 2010," ujar Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto kepada INILAH.COM, Kamis (12/5/2011).

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah dan direksi PT Merpati Nusantara Airlines untuk tidak mengoperasikan pesawat MA-60 buatan Xi'an Aircraft Industrial Corporation China. Ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat sembari menunggu hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. 

Hal ini menjadi salah satu rekomendasi Komisi XI DPR dalam rapat dengar pendapat dengan direksi PT Merpati Nusantara Airlines, Ketmenterian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Rabu (11/5/2011) malam di Jakarta. Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi dari Partai Demokrat meminta direksi Merpati tidak lagi mengoperasikan pesawat jenis MA-60 menyusul jatuhnya pesawat Merpati di Kaimana, Papua Barat, Sabtu (7/5/2011) lalu. 

Musibah tersebut menelan korban 25 penumpang dan awak pesawat. Kalangan DPR juga menemukan keanehan dalam pembelian pesawat MA-60 dari China. Keanehan tersebut termasuk prosedur pembelian, pencatatan utang pembelian, dan indikasi korupsi berupa penggelembungan harga beli pesawat. 

Menurut Arif Budimanta, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Merpati mendapatkan tambahan 15 pesawat baru dengan cara berutang lewat pemerintah kepada Bank Ekspor Impor China dengan suku bunga 2,5 persen. Baik Achsanul maupun Arif menjelaskan, saat ini Komisi XI DPR sedang mendalami kasus Merpati secara intensif. Selain Komisi XI, Komisi V dan Komisi VI juga sedang melakukan pendalaman serupa. 

Sementara itu, Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Sardjono Jhony menegaskan, dirinya siap mundur jika ternyata pesawat MA-60 benar-benar dipastikan tidak layak pakai atau terjadi kesalahan prosedur dari awak penerbangan dalam kecelakaan di Teluk Kaimana, Sabtu lalu.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Puyuono mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta menyelidiki dugaan mark up pesawat Merpati jenis MA-60 senilai US$40 juta.

Selain itu, kedatangannya di kantor KPK untuk memberikan data-data kepada KPK untuk segera melakukan penyidikan dugaan mark up yang merugikan negara sebesar US$46 juta.

Merpati menyebutkan membeli pesawat MA-60 dengan harga satuan sekitar US$11,1 juta. Padahal untuk 15 unit, Merpati mengeluarkan US$220 miliar. Jika harga total 15 pesawat US$220 miliar, maka harga satuannya sekitar US$14,6 juta, sehingga terdapat selisih harga sekitar US$3,5 juta untuk setiap unit pesawat. Harga itupun masih terbilang mahal karena negara lain bisa mendapatkannya dengan harga US$10,5 juta.

"Kita akan melaporkan adanya dugaan mark up di mana Merpati sebagai korban karena Merpati tidak mengambil keuntungan dari pengadaan pesawat tersebut, tapi yang mengambil keuntungan adalah broker dari pesawat ini yang berinisial MS," ujarnya di kantor KPK, Jakarta, Kamis (12/5/2011)

Arief mengatakan bahwa, ada pejabat di beberapa kementerian terkait yang terlibat atas mark up proyek pembelian Merpati. "Departemen-departemen yang tersangkut serta orang-orang yang mengetahui secara jelas proyek pengadaan proyek pesawat dan mengenai data-data harga pesawat MA-60 seluruh dunia, seperti Zimbabwe dan Nepal yang membeli pesawat itu hanya US$10,5 juta dengan perawatan dan suku cadangnya," katanya.

Seperti diberitakan pesawat Merpati MA-60 jatuh di wilayah perairan Kaimana, Papua Barat, Sabtu (7/5/2011) sesaat akan mendarat. Penumpang buatan China tersebut mengangkut 27 penumpang yang akhirnya tewas.

Pesawat MA-60 tersebut ternyata tidak memiliki sertifikat Federal Aviation Administration (FAA) dan sempat ditolak oleh Jusuf Kalla saat menjabat sebagai wakil presiden.

Melanggar UU

Komisi XI DPR menyatakan Kementerian Keuangan dan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. Sebab, MNA dan pemerintah menandatangani kesepakatan perjanjian penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement/SLA) pengadaan pesawat MA-60 sebelum mendapat persetujuan dari Badan Anggaran DPR

Menurut kronologi pengadaan pesawat MA-60, Kementerian Keuangan dan PT MNA menandatangani SLA pengadaan MA-60 pada 11 Juni 2010. Ketika itu, Badan Anggaran belum memberikan persetujuan. Badan Anggaran baru memberikan persetujuan pada 30 Agustus 2010 setelah melewati pembahasan pada 18-23 Agustus 2010 oleh Panitia Kerja SLA.

"Kementerian Keuangan dan MNA telah melanggar UU APBN karena sudah bertindak sebelum disetujui," ungkap Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan, PT MNA, Bappenas, PT Perusahaan Pengelola Aset, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN, Rabu (11/5/2011) malam.

Hal senada diungkapkan anggota DPR, Andy Rachmat. Dia berpendapat, tindakan yang mendahului persetujuan Badan Anggaran itu menambah pelanggaran Kementerian Keuangan dan MNA karena tidak membahas hal tersebut di Komisi XI DPR.

Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution mengutarakan, penganggaran dana SLA pada APBN 2010 telah mendapat persetujuan dari Badan Anggaran. Sambil melampirkan hasil keputusan rapat kerja antara Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan, dia mengklaim telah sesuai dengan prosedur persetujuan anggaran.

Mengenai dana SLA dari Exim Bank of China, kata dia, tidak diterima oleh pemerintah. Dana sebesar 1,8 miliar renminbi itu langsung ditransfer Exim Bank of China ke rekening Xian Aircraft menggunakan withdrawn application. "Dengan aplikasi itu, pada neraca kita akan tercantum penerimaan pinjaman sekaligus penerusan pinjaman. Jadi dana tercatat in dan out," jelasnya.

Paling Bertanggung jawab?

Menyusul statemen mantan Wapres JK yang menolak pembelian pesawat MA60 yang tak teruji itu, berbagai kalangan menegaskan, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dinilai adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap pembelian pesawat Merpati MA-60. Namun sampai detik ini, dia sama sekali tidak pernah menjelaskan dugaan keterlibannya dalam proyek pembelian 15 pesawat produksi X’ian Aircraft Co Ltd.

Padahal mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah meminta Mari Pangestu untuk menjelaskan mengapa Merpati Airline membeli pesawat yang tidak lulus sertifikasi Federal Aviation Administration (FAA). Bahkan JK pun mengaku, kalau dirinya pernah dilobi oleh produsen dan broker penjual pesawat untuk mendukung pembelian tersebut. JK sendiri menolak pembelian pesawat itu.

Lantas mengapa Mari tidak mau memberikan keterangan seperti yang diminta JK tersebut. Apa sih susahnya. Kalau dia tidak punya nyali untuk menjelaskannya, maka kontroversi keterlibatan dirinya dan suaminya dalam pembelian pesawat itu adalah benar. Sebab Mari adalah pihak yang memaksa pemerintah untuk membeli pesawat yang tak lolos sertifikasi FAA.

Menanggapi kontroversi keterlibatan Mari Pangestu dan suaminya tersebut, menurut anggota PDI Perjuangan Rendy Lamajido harus diungkap kebenarannya. “Saya tidak tahu pasti sejauhmana keterlibatan suami Mari Pangestu terlibat. Tapi nepotisme ini harus dibongkar,” kata Rendy Lamajido kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu, Rabu (11/5).

Apalagi pesawat tersebut, menurut dia lagi, tidak lolos sertifikasi FAA. Vokalis di Komisi V DPR ini sangat menyesalkan mengapa pemerintah saat itu mau begitu saja membeli pesawat MA-60. Tegas Rendy, tidak boleh hanya karena nepotisme, keselamatan para penumpang dipertaruhkan Rakyat Merdeka

Siapa Perkenalkan MA-60 ke RI?

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu digugat untuk menjelaskan kepada publik alasan dari keputusan pemerintah membeli 15 unit pesawat tipe MA-60 sebagai armada maskapai PT Merpati Nusantara Airlines (persero). Mari pun diminta membuka siapa sebenarnya yang memperkenalkan pesawat itu kepada Indonesia.

Anggota DPR Akbar Faisal mengatakan, kasus pengadaan 15 pesawat Merpati ini akan terus menjadi bola liar jika Mari Pangestu tidak secepatnya membuka ke publik. Apalagi, pesawat MA-60 ini pernah ditolak untuk dibeli Jusuf Kalla saat masih menjabat wapres.

Menurutnya, keputusan pemerintah dan Merpati membeli MA-60 pantas dipertanyakan. “MA-60 produk baru yang belum teruji. Buktinya, baru dua bulan dipakai sudah jatuh. Kenapa kita harus beli dengan harga mahal, kalau barang tidak teruji,” katanya di Jakarta, Selasa 10 Mei 2011.

Karena itu, politisi Partai Hanura ini berharap, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu untuk berbicara terbuka. “Berbicaralah bu Mari. Apa dasar pertimbangan pembeliannya. Siapa sebenarnya yang memperkenalkan MA-60 ini kepada Indonesia. Apa motif dia memperkenalkan pesawat itu. Benarkah ada tekanan dari pihak-pihak tertentu hingga akhirnya MA-60 produksi China lebih menjadi pilihan daripada CN-235 buatan Indonesia. Lalu apa alasan yang melatari penekanan itu,” sebut Akbar Faisal.

(Kontan/KCM/inilah/KK/Batavia/(RIMA/okezon/inilah/kabarnet/KCM/Rep/Juf/RM)