Bandir-Bandit Politik Berkuasa, Koruptor Jadi Bajingan Berdasi Yang Membunuh Demokrasi

YOGYAKARTA,RIMANEWS- Para aktivis dan analis menilai, Partai Demokrat dan pemerintahan SBY jelas dibajak  dan dikuasai  para bandit dan bajingan politik yang berdasi. Buktinya,  skandal suap Sesmenpora dan isu KKN di lingkungan kader Demokrat, korupsi merajalela, pelanggaran HAM tak teratasi, skandal Century, BLBI, mafia pajak dan mafia hukum tidak  dituntaskan  melalui  penegakan hukum  yang adil dan beradab.

Para aktivis mahasiswa, pemuda, akademisi dan  analis menegaskan hal itu, Selasa.(24/5/11). Ray Rangkuti,  Fadjroel Rachman,  M Chozin Amrullah, Adhie Massardi, Yudi Latif,  Herdi Sahrasad, Airlangga Pribadi,  Ahmad Kasino,  Stefanus Gusma, Ton Abdillah Haz, Cokro Wibowo dan Masinton Pasaribu menyampaikan hal itu dengan kegetiran. Mereka melihat Indonesia dikuasai bandit dan masuk ke jurang kegelapan, dimana politisi, pejabat dan kelas elite politik hanya mementingkan diri dan kelompok, sementara rakyat makin miskin dan sengsara.

''Demokrat tercoreng luar biasa, dan korupsi di dalamnya terkuak dengan skandal suap Sesmenpora dan serangan balik M Nazaruddin atas  dugaan korupsi oleh Coel Mallarangeng bersaudara. ''Serangan balik Nazaruddin itu harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum, benar atau tidak,  jadi  harus didalami dan Nazruddin harus menyampaikan bukti, sebab jika tuduhannya benar, maka kasus Mallarangen harus dibongkar, semua kasus KKN di Demokrat harus dituntaskan,  agar tak jadi spekulasi, '' kata Burhanuddin MUhtadi dan T Mulya Lubis dalamdialog Metro TV Selasa malam.

Para aktivis era 1998 merasakan rezim Reformasi yang pernah mereka perjuangkan tidak banyak membawa perubahan dari zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Menurut aktivis 98, Masinton Pasaribu, salah satu hasil reformasi adalah munculnya money politic yang disebutnya dilakukan oleh para bandit politik yang melakukan segala cara untuk bisa memasuki kancah politik. 

"Kita dulu memperjuangkan demokrasi, tapi hari ini kita melihat demokrasi yang ada masih pada tataran demokrasi prosedural. Maksudnya, ada pemilu, parpol yang banyak, parlemen yang agak kritis. Tapi, sekali lagi hanya prosedural, tidak substantif. Ini yang melahirkan para bandit politik karena biaya politik mahal, seperti di legislatif dan eksekutif," ujar Masinton Pasaribu dalam sarasehan Lesehan 98: Reformasi Menuju Nadir, di Jakarta, Minggu (22/5/2011). 

Ia melanjutkan, bandit-bandit ini membajak reformasi dengan berbagai kasus korupsi yang tidak pernah benar-benar hilang sejak Orde Baru. 

Senada dengan Masinton, aktivis lainnya, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan, kasus korupsi di zaman Reformasi ini seperti sinetron. "Kasus-kasus korupsi sekarang ada judulnya seperti serial sinetron. Ada babaknya, tapi setelah beberapa bulan episode, hilang dengan sendirinya. Hanya untuk memunculkan artis dan aktor baru, pelaku dari parpol maupun pemerintahan. Banyak kasus yang kita enggak tahu penyelesaiannya," terang Doli. 

Hal yang sama juga diakui oleh Direktur LIMA, Ray Rangkuti. Menurutnya, saat ini banyak penjahat ekonomi yang berusaha mengatur kepentingannya masing-masing melalui jalur partai politik. "Para penjahat ekonomi di negara ini semakin banyak. Mereka berusaha mencapai kepentingan ekonomi melalui politik. Uang merajalela sehingga politik menjadi kepalsuan di mana-mana," katanya.

Ditambahkan, para penjahat ekonomi itu banyak berasal dari zaman Orde Baru. Mereka masih bertahan setelah sebelumnya sempat menghilang saat rezim Soeharto jatuh. Sekarang mereka kembali untuk menguasai politik dan ekonomi di tengah masyarakat yang galau terhadap reformasi tanpa perubahan.

Memperingati 13 tahun reformasi, puluhan orang yang tergabung dalam Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) Yogyakarta, Sabtu (21/5/2011) siang, melakukan aksi unjuk rasa mengecam pemerintah yang belum bisa menyejahterakan rakyat. Selama 13 tahun reformasi, rakyat masih tertindas.

Aksi diawali dengan long march dari perempatan Tugu, Yogyakarta, menuju perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta melewati Jalan Malioboro. Sambil membawa spanduk, poster, dan berbagai macam bendera dari beberapa aliansi, massa pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel menolak liberalisme dan menuntut rezim SBY-Budiono mundur.

Koordinator aksi, Heru Yuanta, mengatakan, pasca-penumbangan rezim Soeharto, masyarakat bersukacita, harapan untuk keluar dari krisis sangat besar. Para mahasiswa dan masyarakat bersemangat mendorong agenda reformasi.

"Tetapi, ternyata harapan dari masyarakat sampai saat ini 13 tahun jalannya reformasi tidaklah terpenuhi. Bahkan, korupsi, mafia hukum, dan mafia pajak makin merajalela, mengakibatkan rakyat kecil makin sengsara," ujar Heru.

Bahkan, lanjutnya, biaya pendidikan makin mahal. Elite politik bertikai sendiri untuk mengamankan diri sendiri tanpa memikirkan kehidupan rakyat kecil. Sistem kerja kontrak dan outsourcing serta pemberian upah buruh yang tidak layak sebagai bentuk penindasan baru kepada rakyat kecil.

Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen yang tergabung dalam PPRI ini mendapat pengamanan dari aparat Polresta Yogyakarta.

Sikap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti atas laporanMahfud MD soal pemberian uang dilakukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar.

"Tentunya dari penegak hukum tidak hanya menerima informasi itu, kita akan mengkaji. Tim kita akan mencari soal informasi itu," kata Wakil Ketua KPK, M Jasin, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/5/2011).

Jasin dengan tegas menjelaskan, pihaknya tidak akan diam atas laporan Ketua MK itu. KPK akan mendalami kasus pemberian uang itu, apa motif atas pemberian uang tersebut.

"Apakah ada motif kasusnya atau tidak, kalau menurut Pak Mahfud sendiri itu hanya sekedar pemberian, tapi kita tidak bisa menerima laporan hanya seperti itu saja," tegas Jasin.

Jasin mengungkapkan maksud kedatangan Mahfud MD ke Gedung KPK. Karena sebelumnya, Mahfud bungkam atas kedatangannya. "Ya dia melaporkan (Pemberian uang dollar)," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD didampingi Sekjen MK Janedjri M Gaffar menyambangi Gedung KPK. Mahfud berkilah kedatangannya bukan melaporkan atas pemberian uang terhadap bawahannya itu, melainkan hanya berdiskusi soal kasus korupsi. "Jalan-jalan saja. Enggak saya sudah tutup kalau bicara itu saya berhenti ngomongin Nazaruddin," kata Mahfud

Nazaruddin soal Borok Demokrat

Ancaman bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M.Nazaruddin untuk membongkar borok kader Demokrat lainnya, mendapat tantangan dari internal partai. Tantangan pembuktian dilayangkan oleh anggota Dewan Kehormatan (DK) Demokrat EE.Mangindaan.

Seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR tentang RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Mangindaan menantang Nazaruddin untuk membuktikan tudingannya tersebut. "Kalau menyebut nama lain silahkan saja, tapi dia harus buktikan," katanya pada INILAH.COM, Rabu (24/5/2011) malam.

Bukankah akan menjadi aib bagi partai, jika Nazaruddin benar menjalankan niatnya itu? Mangindaan enggan berkomentar apakah ada kekhawatiran dengan ancaman ini. Jika memang Nazaruddin hendak membuka, maka itu adalah hak dari Nazaruddin.

"Kalau yang dibuka oleh dia itu berdasar dan sebagainya itu hak dia silahkan saja," katanya. Lanjut dia, sebab masalah ini adalah urusan masing-masing personal.

Dia mengaku, penonaktifan Nazaruddin sebagai Bendahara adalah tepat. Sehingga bisa berkonsentrasi dalam persoalan hukum. Dia juga membantah bahwa penonaktifan ini dilakukan karena ketidaksukaan terhadap Nazaruddin. "Bukannya kita benci, bukan juga dibuang dari partai," pungkasnya.

Goyang Anas Urbaningrum?

Polemik M Nazaruddin bukan mereda setelah diputuskan Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Justru Nazaruddin menjadi jembatan bagi pihak-pihak tertentu di internal untuk agenda yang lebih besar yakni proyek melengserkan Anas Urbaningrum.

Hubungan M Nazaruddin dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sejatinya tak seharmonis saat Kongres Partai Demokrat Mei 2010 lalu. Karena sejak isu pemerkosaan yang menimpa M Nazaruddin pasca Kongres Partai Demokrat, hubungan Anas dan Nazaruddin cenderung berjarak.

"Istri Anas yang bereaksi keras atas isu itu. Di situ mulai merenggang hubungan Anas dan Nazar," ujar sumber yang dekat dengan Anas Urbaningrum ditemui di Jakarta, Selasa (24/5/2011).

Sejak setengah tahun terakhir ini, Nazaruddin justru merapat ke kubu Marzuki Alie bersama Sutan Bathoegana dan Max Sopacua. Setidaknya hal itu terkonfirmasi dengan kehadiran Nazaruddin di ruangan Marzuki Alie beberapa jam sebelum pengumuman DK Partai Demokrat, Senin (23/5/2011) petang. "Saya hanya menasihati saja sebagai kakak," ujar Marzuki Alie memberitahu materi pertemuan dirinya dengan Nazar.

Meski belakangan hubungan merenggang, namun bukan berarti menjadi buruk. Dalam rapat DK Partai Demokrat, lanjut sumber tersebut, hanya Anas Urbaningrum yang mengusulkan agar posisi Nazar dari DPR tidak dipecat. "Karena pemecatan Nazaruddin dari Bendahara Umum merupakan hukuman yang berat. Sedangkan posisi DPR terkait dengan konstituen," katanya.

Sumber tersebut menambahkan, isu Nazaruddin ini akan dijadikan martil oleh kubu Andi Mallarangeng untuk menggoyang posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai De mokrat. "Pihak Andi akan menggunakan isu ini untuk menggoyang posisi Anas Urbaningrum dengan mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB)," katanya.

Lebih dari itu, kelompok ini cukup serius merealisasikan rencana tersebut dengan menggalang kekuatan khususnya di level elit Partai Demokrat. Kelompok elit yang dimaksud yakni dari jajaran DK Partai Demokrat minus Anas Urbaningrum serta jajaran Dewan Pembina dan DPP Partai Demokrat. "Terus terang di jajaran elit, Anas tidak banyak dukungan. Di Dewan Pembina hanya Pak Mubarok," katanya.

Dia menyebutkan, kelompok ini juga akan menggelar rapat terbatas di jajaran DPP Partai Demokrat yang teridentifikasi sebagai pendukung Andi Mallarangeng. Rencananya, kelompok ini bakal berkumpul di Cikeas Rabu (25/5/2011) besok.

Sumber lain yang duduk di kepengurusan DPP Partai Demokrat tidak menampik jika isu Nazaruddin dijadikan martil oleh kelompok Andi Mallarangeng untuk menggoyang Anas Urbaningrum. "Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 lalu "dilanjutkan" dengan menumpang kasus Nazar," ujarnya.

Namun dia optimistis niat untuk menggusur Anas dari posisi Ketua Umum tidak akan terjadi. Karena dirinya yakin, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tidak menginginkan Partai Demokrat rusak. "Saya yakin nanti Pak SBY akan merelai konflik internal," tambahnya.

Sementara Andi Mallarangeng saat dikonfirmasi perihal penggalangan dukungan untuk menggusur Anas Urbaningrum dari Ketua Umum Partai Demokrat menampik informasi tersebut. "Ha,ha, nggak ada, Partai Demokrat tetap solid," klaimnya ditemui sebelum rapat dengan Komisi X DPR di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/5/2011) malam.

Ketika ditanya terkait pertemuan di Cikeas, Rabu (25/5/2011) pagi, khusus pengurus DPP Partai Demokrat yang berasal dari kubunya, lagi-lagi Andi tidak mengaku. "Tidak ada. Saya belum dapat undangan," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menegaskan tidak ada perpecahan di internal Partai Demokrat. "Semua kubu diakomodasi dalam kepengurusan Anas Urbaningrum. Kongres telah usai" tepisnya.

(RM/Kompas/Inilah/Rima)