Konflik PKS: Hilmi Aminudin dan Yusuf Supendi Saling Jotosan?
Penulis :
Penyunting :
5098    0

Dokumentasi Rima

JAKARTA- PKS terus dilanda konflik internal. Publik masih banyak yang belum mengenal Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Posisi Hilmi sangatlah strategis karena memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah partai.Hilmi dan Yusuf Supendi kini saling ''adu jotos'' untuk buktikan siapa yang benar.

Hilmi Aminuddin telah dua periode menduduki posisi tersebut setelah menggantikan KH Rahmat Abdullah pada 2005. Kiai kharismatik asal Bandung tersebut terpilih menjadi Musyawarah Majelis Syuro I Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung 26-29 Mei 2005 di Jakarta.

Hilmi Aminuddin terpilih melalui mekanisme voting tertutup dengan mendapatkan 29 suara dari 50 anggota Majelis Syuro. Dia mengungguli tiga calon lainnya yakni Salim Segaf Al-Jufri (12 suara), Surahman Hidayat (8 suara) dan Abdul Hasib (1 suara).

Lalu pada 2010, Hilmi kembali terpilih menjadi ketua Majelis Syuro dalam Pemilihan Raya Majelis (Pemira) Syuro PKS. Mekanisme Pemira untuk memilih angota majelis syuro yang baru ini selayaknya pemilu. Jumlah anggota MS yang dipilih ada 99 orang.

Dalam pemira ini, PKS telah membentuk panitia prapemira yang akan menyeleksi sekitar 1.000 anggota ahli PKS menjadi 195 calon nama. Penyeleksian tersebut berdasarkan syarat yang telah ditetapkan oleh AD/ART.

Dari 195 nama ini akan dipilih 65 nama terbanyak. Setelah diambil sumpahnya, mereka yang terpilih ini akan menunjuk 32 nama sebagai anggota ahli majelis syuro. Sedangkan dua anggota lainnya adalah anggota tetap majelis syuro yaitu Hilmi Aminuddin dan Salim Segaf Al-Jufri.

Terpilihnya kembali Hilmi sebagai pucuk pimpinan PKS tidak mengagetkan, sebab saat ini belum ada ulama PKS sekelas dirinya. Satu-satunya yang memenuhi kualifikasi adalah mantan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan periode 1999-2005 (Alm) KH Rahmat Abdullah yang telah meninggal.

Saat terpilih menjadi ketua Majelis Syuro PKS untuk kedua kalinya, Hilmi Aminuddin menangis deras di hadapan anggota Majelis Syuro PKS. Di atas podium dia merasa telah gagal melakukan kaderisasi.

"Ustadz Hilmi menangis sesegukan, dia merasa belum berhasil mengkader kami karena harus terpilih lagi jadi ketua Majelis Syuro," ujar anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini kepada INILAH.COM, Senin (21/3/2011).

Ketika itu, sebenarnya Hilmi tidak bersedia menjadi ketua Majelis Syuro PKS lagi. Namun dikarenakan desakan yang kuat dari mayoritas anggota Majelis Syuro, Hilmi tak bisa menolak amanah.

"Ustadz Hilmi saat itu bilang, seharusnya yang menjadi ketua majelis syuro adalah yang lain karena beliau merasa sudah tua dan ingin istirahat. Bahkan Ustadz Hilmi tidak berminat menjadi apapun, jadi menteri apalagi anggota DPR," ujarnya.

Di mata Jazuli, Hilmi adalah sosok bersahaja dan sederhana. Dia menilai Hilmi sebagai panutan yang tak memiliki syahwat politik tinggi. "Saya percaya, Insya Allah Ustadz Hilmi tak punya ambisi politik apapun, yang dipikirkannya hanya untuk umat dan dakwah saja," terangnya.

Konflik antara pendiri Partai Keadilan Yusuf Supendi dengan elite-elite PKS semakin meruncing. Terkait hal ini dimanakah posisi Hidayat Nur Wahid?

"Susah membedakannya, Abu Ridho dan Yusuf Supendi itu bagian dari pendiri Faksi Keadilan. Kalau Hidayat bisa dua-duannya," kata Penulis tesis PKS Burhanuddin Muhtadi saat berbincang dengan INILAH.COM, Jakarta, Senin (21/3/2011).

Menurut Burhan, Hidayat tidak bisa dikatakan bagian dari Faksi Keadilan atau Faksi Sejahtera. Hidayat bisa dikatakan bagian dari Faksi Keadilan sekaligus Faksi Sejahtera.

Sebab, Hidayat merupakan Presiden PK yang kedua setelah Nurmahmudi Isma'il. Ketika PK melebur menjadi PKS, Hidayat terpilih menjadi Presiden dalam Munas I pada 21 Mei 2000.

Kendati begitu, Burhan melihat Hidayat tetap memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh senior yang tergabung dalam Faksi Keadilan. "Tapi Hidayat lebih dekat dengan Keadilan (pendiri Partai Keadilan)," ujarnya.

Seperti diberitakan, Yusuf Supendi membuat gebrakan membongkar aib sejumlah elite PKS. Dari mulai persoalan poligami hingga masalah dugaan korupsi dana partai.

Sejumlah elite PKS yang dipermasalahkan adalah Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sekjen PKS Anis Matta, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq, anggota Majelis Syuro Soeripto dan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin.

Terkait persoalan ini, Hidayat Nur Wahid belum sekalipun mengeluarkan pernyataan. Tampaknya, Hidayat ingin bersikap netral dalam konflik di antara elite-elite PKS tersebut