Friday, 18 April 2014

Breaking News

Saiful Laporkan Lima Jenderal Polisi ke Bareskrim

JAKARTA, RIMANEWS - Hampir 14 tahun berlalu sejak Saiful Syamsudin merasa tanahnya di Desa Jeulikat Kecamatan Blang Mangan, Lhokseumawe, Aceh Utara diserobot Kepolisian Republik Indonesia. Namun baru Selasa, (3/3) lalu pria tambun asal Aceh tersebut berani mengadukan kasusnya ke Bareskrim Polri.

Tidak tanggung-tanggung, ia menyebut-nyebut nama lima jenderal polisi dalam laporan tersebut, yakni beberapa mantan Kapolri Jenderal S Bimantoro, Jenderal Da'i Bachtiar, Jenderal Bambang Hendarson Danuri, dan mantan Wakapolri Komjen Makbul Padmanegara.

"Saya berani melapor ini kan bukan apa-apa. Saya sudah telpon Kapolri Pak Timur (Pradopo), dia bilang buat saja laporan. Kalau tidak ada izin kan mana mungkin berani dibuat laporan. Ini jenderal semua, ngetik namanya saja sudah gemetar," ujar Saiful pada media indonesia.com, Minggu (13/3). "Ini tujuannya mendukung kinerja Kapolri untuk mewujudkan kewenangan mengambilkan keputusan Polri."

Laporan dengan nomor LP/137/III/2011/Bareskrim tertanggal 3 Maret 2011 tersebut memang diterima Bareskrim Polri. Kelima jenderal polisi tersebut digugat dengan pasal 365 KUHP tentang penyerobotan tanah.

Tanah yang dimaksud Saiful, yakni lahan 10 hektare yang kini dijadikan Markas Komando Brimob Aceh Utara sekaligus 142 hektare lahan di sekitarnya yang menjadi lapangan tembak. Bersama laporan tersebut Saiful memperlihatkan akta tanah yang menurutnya atas nama perusahaannya, PT Banda Kersa.

Cerita Saiful bermula ketika Polri berniat membuat Mako Brimob 11Desember 1996. Saiful yang kala itu sersan mayor (setara dengan brigadir kepala) Kanit Reskrim Polres Aceh Utara punya tanah. Dibuatlah kesepakatan-kesepakatan jual beli tanah sehingga muncul harga Rp55 miliar untuk 10 hektare. Namun, transaksi tidak kunjung terjadi. Saiful merasa secara sepihak, pada 30 September 1997, tanah itu langsung diambil begitu saja. Bahkan perjanjian pemborongan yang tadinya akan dikerjakan juga oleh PT Banda Kersa mendadak dialihkan ke perusahaan lain.

"Polda Aceh waktu itu bilang ada alat bukti sah," kata Saiful sambil menunjukkan sejumlah nomor akta bertanggal 27 November 1998. "Akta hibat itu terus ditegur Bupati, ditegur BPN (Badan Pertanahan Nasional)."

Pernyataan tersebut pun ditegaskan lagi oleh Kapolda Aceh saat ini, Irjen Iskandar Hasan. "Kasus itu kan sudah selesai. Tanah itu kan menjadi milik Polri, karena sudah dihibahkan ke Pemda Aceh Utara. Jadi, sebenarnya kita nggak ada urusan lagi sama dia (Saiful), tapi sama Pemda," kata Iskandar pada mediaindonesia.com.

Namun demikian, kelima jenderal tersebut kini digugat Saiful secara pidana. Ia menuduh, kelimanya telah makan uang tanahnya. Pasalnya, pada 2006, Saiful merasa Polri sudah mengeluarkan surat yang dengan jelas menyatakan akan membayar harga tanah Aceh tertsebut.

Pernyataan tersebut tercatat dalam nota dinas Binkum Polri nomor B/ND-416/XII/2006 tertanggal 27 Desember 2006. Salah satu butir surat yang ditandatangani Kadiv Binkum kala itu Irjen Teguh Soedarsono, merupakan kewajiban Polri membayar harga tanah sesuai perjanjian. Setelah itu, Saiful merasa sejumlah Kapolri sudah menjanjikan pembayaran secepatnya, termasuk mantan kapolri terakhir Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Namun, sampai dengan turun dari jabatan, tak sepeser pun uang Polri keluar untuk Saiful.

Jumlah yang digugat Saiful pun bengkak dari Rp 55 miliar. Ia meminta Rp 750 miliar sebagai ganti karena menurutnya, tanah PT Banda Kersa yang saat ini dipakai Polri merupakan 152 hektar, termasuk lapangan tembak.

"Kasus ini memang sudah dilimpahkan ke Mabes. Kita di Polda nggak tahu lagi. Ya silakan saja lanjutkan soal hukumnya di Mabes," timpal Iskandar.

Dihubungi terpisah, Kabareskrim Komjen Ito Sumardi tak bicara banyak mengenai duduk persoalan versi kepolisian. Namun, ia menegaskan, laporan Saiful tetap akan diproses. "Itu masalahnya sebetulnya masalah logistik. Kita nggak tahu. Tapi setiap laporan kan kita teliti dulu. Laporannya masalahnya apa. Kalau ini, kita serahkan kepada internalnya dulu. Ini kan belum tentu pidana," komentar Ito pada mediaindonesia.com.

Salah satu tindak lanjut yang diambil pihak penyidik Bareskrim, lanjut Ito, adalah dengan mempertanyakan tanah tersebut ke BPN. Namun, Ito belum dapat menjelaskan hasil penyelidikan awal setelah laporan ini berjalan selama 10 hari.

Saiful sendiri merasa penyelesaian kasus ini mudah. Ia hanya menunggu Polri membayar apa yang menurutnya sudah kewajiban. Namun, ia juga meminta pidana bagi para mantan Kapolri tetap diproses. "Nanti kalau Pak Timur minta uang ini lagi (dari APBN), padahal dana untuk itu sudah turun sebelumnya, nanti Pak Timur dipertanyakan. Kalau jenderal ini sudah diperiksa, sudah diputus korupsi, kan Pak Timur lebih enak membayarnya," paparnya.

"Saya sudah lapor DPR, waktu itu hukum di Komisi II ya, sudah lapor Komisi III, Sekretaris Negara, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), Menteri Hukum dan HAM, Fraksi TNI Polri. Berbekal itu lah sekarang saya berani melapor," ujar Saiful.

Laporan ini, lanjut Saiful, lebih baik baginya untuk diputuskan di pengadilan. "Siapa yang benar siapa yang salah, Polri atau PT Banda Kersa miliknya."(mi/ian)