Thursday, 17 April 2014

Breaking News

Menko Hatta: Pajak BBM Maksimal 5 Persen

JAKARTA, RIMANEWS - Pemerintah berencana melakukan intervensi terhadap penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sampai dengan September 2012.

Untuk itu, Pemerintah berdasarkan Undang-Undang (UU) APBN 2011 menetapkan tarif maksimal PBBKN hingga 5% untuk tahun ini. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin (7/3/2011).

"UU APBN 2011 telah menetapkan bahwa pajak PBBKB itu 5%. Oleh sebab itu, diperlukan satu peraturan yang menjembatani atau merapikan beberapa provinsi yang sudah membuat peraturan daerah," tegas Hatta seusai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengatur penerapan tarif PBBKB di bawah kewenangan pemerintah daerah (pemda) batas atas 10%. Meskipun begitu, Hatta menegaskan Peraturan Presiden dan Ketetapan Menteri ESDM mewajibkan harga BBM bersubsidi di seluruh Indonesia, terutama premium, dipatok pada harga Rp4.500 per liter.

"Diperlukan aturan yang bisa menjembatani atau merapikan beberapa provinsi yang berencana menerapkan tarif 7,5% atau 10%," tegas Hatta lagi.

Hatta juga mengatakan pemerintah tengah merumuskan Keputusan Presiden untuk menetapkan pengenaan PBBKB maksimal 5%. Hal itu penting untuk menghindari terganggunya kemampuan daya beli masyarakat akibat harga BBM subsidi yang terlalu tinggi. Patokan harga Rp4.500 per liter diharapkan mampu mengindari disparitas harga yang berujung pada praktik-praktik penyelewengan BBM subsidi.(mi/ian)