Rakyat Indonesia Disandera Rezim Korup dan Politisi Busuk
Penulis :
1669    0

JAKARTA-Para analis politik dan hukum melihat, SBY-Boed dan parpol besar tidak hanya saling menyandera di antara mereka, melainkan juga menyandera KPK. Bagi Partai Demokrat skandal Century telah “selesai” secara politik di DPR ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dipermalukan melalui panitia khusus angket Dewan.

Pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris menilai, untuk Golkar, tidak relevan mempersoalkan perusahaan keluarga Bakrie karena ada puluhan perusahaan lain yang memanipulasi pajak di balik kasus Gayus Tambunan. Sedangkan bagi PDI Perjuangan, tidak adil menangkap penerima suap tanpa jelas siapa penyuap dan aktor intelektualnya.

Pengamat hukum Tisnaya Kartakusuma menilai, pemerintah sudah gagal menegakkan hukum dan membasmi korupsi kakap, malah  kini rtakyat disandera rezim yang korup karena terbukti banyak korupsi kakap dibiarkan saja. Ada kasus mafia pajak, BLBI, rekening gendut Polri, Gayus, Century dan kasus kakap lain yang harus dibiongkar,'' katanya.

Meskipun para politisi penerima cek pelawat sudah menyebut nama Nunun Nurbaiti sebagai perantara penyuap dalam rangka meloloskan Miranda Gultom, hingga saat ini Nunun dan Miranda tak tersentuh hukum.

Kendati KPK adalah lembaga independen, namun kepentingan pemerintah Yudhoyono tampaknya turut melekat di balik fakta tetap dibiarkannya Nunun dan Miranda melenggang di panggung sosialita negeri ini. Jika ditangkap, Miranda Gultom tak hanya dikhawatirkan “bernyanyi” mengenai aliran dana Bank Century yang diduga melibatkan para elite Partai Demokrat, tetapi juga bisa menyeret Wapres Boediono (mantan Gubernur BI) ke kursi pesakitan skandal bank bermasalah tersebut.

Jadi, ungkap pakar politik LIPI Syamsuddin Haris, baik Bibit dan Chandra secara individu maupun KPK secara institusi tampaknya hanyalah korban dari parade politik tak bermoral para elite politik yang tak kunjung insaf dan bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, yang tersandera sebenarnya bukan hanya KPK, melainkan juga negara, bangsa dan kita semua yang mendambakan tegaknya pemerintahan yang bebas korupsi.

''Hukum hanya jadi komoditi elite dan  rakyat menilai istana gagal membasmi korupsi karena tersandera oleh KKN dirinya sendiri,''kata Tisnaya.

Seruan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mundur dari jabatannya karena gagal mengemban amanah konstitusi kembali bergema dalam Musyawarah Akbar bagi Kedaulatan Bangsa yang digelar di PP Muhammadiyah, Kamis (14/2/2013).

Sejumlah tokoh nasional dan aktivis pergerakan yang berkumpul sejak siang tadi satu persatu menyampaikan paparannya yang menyatakan bahwa kepemimpinan nasional saat ini gagal menjalankan konstitusi yang berujung pada hilangnya kedaulatan rakyat dalam berbagai bidang.

"Soal wacana bagi kami sudah selesai, kini saatnya revolusi," ujar mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli, Jakarta, Kamis (14/2/2013) saat berbicara dalam forum tersebut.

Untuk itu Rizal meminta agar seluruh elemen bangsa bersatu dalam barisan yang solid untuk memperjuangkan kedaulatan dan kesejahteraan. Termasuk para aktivis, pekerja media, kalangan menengah, dan lainnya.

"Kalau seluruh elemen bangsa benar-benar solid dan tidak mau dikooptasi, insya Allah, sebentar lagi terjadi perubahan. Waktunya tidak akan lama lagi. Rakyat sudah menghendaki perubahan sekarang juga," tukasnya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Azyumardi Azra berpendapat kedaulatan rakyat saat ini sudah tidak sejalan dengan konstitusi karena hilangnya kedaulatan rakyat, terutama dalam bidang ekonomi, sumber daya alam dan politik.

"Rakyat hanya dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai kekuasaannya. Itulah yang memunculkan demokrasi kita yang menghasilkan harga-harga yang sampai ke rakyat lebih mahal," kata mantan Rektor UIN Jakarta itu.

Ia menilai, tindakan politisi parpol itu merupakan tindakan yang mengabaikan kepentingan rakyat, kedaulatan rakyat.  "Proses-proses politik yang terjadi justru tidak ada hubungannya dengan rakyat, meski ketika mereka mendapatkan kekuasaannya tersebut dari rakyat, namun tak ada tindakan yang mengarah kepada kedaulatan rakyat," tuturnya.

Inilah hasil dari produk-produk dan proses-proses kolutif yang menghasilkan kartel, dimana memiliki tujuan hanya pada kepentingan politiknya masing-masing, ucapnya.

Aktivis perempuan yang juga Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Ratna Sarumpaet menegaskan bahwa dirinya tidak sabar melihat penindasan yang terus terjadi selama kepemimpinan rezim SBY-Boediono, rezim SBY selalu mengkhianati cita-cita Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, ia juga menilai saat ini kondisi sektor-sektor kehidupan masyarakat Indonesia sudah banyak yang rusak, Republik Indonesia sudah tidak berfungsi, bahkan kelompok satu dibiarkan memegang kedaulatan atas kelompok yang lain.

" Jadi bagaima mungkin kita mau biarkan rezim ini berlangsung sampai 2014," tandasnya.

Dalam musyawarah akbar itu, hadir pula Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mukti,, Mantan Menko Rizal Ramli, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatulloh Azyumardi Azra, Aktivis Perempuan Ratna Sarumpaet, Haris Azhar (Kontras), Salamuddin Daeng (IGJ), Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, dan tokoh pergerakan lainnya. [mus]